Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah

ANALISIS INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 35 KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 – 2017 Fitri Bahari; Nugroho SBM
JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH Vol 17 No 1 (2019): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36762/jurnaljateng.v17i1.782

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di 35 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017, sebagai akibat pengambilan kebijakan fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (data time series selama lima tahun dari 2013-2017, dan data cross-section sebanyak 35 data yang mewakili Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Metode analisis penelitian ini mengunakan regresi data panel fixed effect model. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pajak, belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan, sedangkan variabel belanja barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa variabel belanja lagsung, pajak, dan belanja pegawai memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pengambilan kebijakan fiskal. Namun variabel belanja barang dan jasa tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian diperlukan efektifitas alokasi anggaran belanja maupun penerimaan pemerintah, agar lebih dapat merespon kebijakan fiskal regional yang diambil pemerintah.