Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

URGENSI WHISTLE BLOWER DAN JUSTICE COLLABORATORDALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ari Prasetya Panca Atmaja; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17584

Abstract

AbstractThis article aims to know the importance of whistle blower and justice collaborator in criminal justice system eradication of corruption crime in Indonesia, and to know form of protection against whistle blower and justice collaborator in Indonesia. This research is a type of normative legal research using conceptual approach. The legal substances used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. This legal material analysis technique uses deductive analysis techniques by determining the major premise and minor premise to draw a conclusion or conclusion of the proposed problem. The results of this study show that the justice collaborator and whistle blower have an important role in disclosing the criminal act of corruption considering the difficulty of proving the criminal act of corruption, especially incase of the way to collecting the witness evidence. Keywords: whistle blower, justice collaborator, and corruption crime AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui arti penting whistle blower dan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap whistle blower dan justice collaborator di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menentukan premis mayor dan premis minor untuk menarik suatu konklusi atau simpulan dari permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan justice collaborator dan whistle blower memiliki peranan penting di dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi mengingat sulitnya membuktikan tindak pidana korupsi terutama dalam hal mengumpulkan alat bukti keterangan saksi.Kata kunci: whistle blower, justice collaborator, dan tindak pidana korupsi
MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ni Kadek Ayu Ismadewi; Widodo.T Novianto; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18290

Abstract

AbstractThe purpose of this article  to determine the judge’s considerations using penal mediation in the settlement of Domestic Violence (KDRT) cases and its formulation in the future. This is a normative study with case approach, comparative approach and conceptual approach. The legal matterial of this research are primary legal matterial and secondary legal material with deductive analystic mind. Reffering the research above, Showed that there is a difference of judges consideration using the result of penal mediation in the form of peace between offender and victim who still have relationship of husband and wife in the settlement of case of domestic violence for offense. First, it is based on the benefit and recovering of the relationship of the offender and the victim, to the exclusion of the legalistic rules, so that the Judge arrives at the decision of the prosecution otherwise unacceptable. Second, based on expediency, but the legal process continues with the imposition of a conditional penalty. The existence of differences in consideration and judgment because the mediation of penal itself is not yet regulated in positive criminal law in Indonesia. However, with the starting point on the principle of benefit and the theory of pragmatic realism, the Judge should not worry or hesitate to use the results of peace in penal mediation as a way of resolving a domestic violence case by  stopping the proceedings, although considered to be contrary to the principle of legal certainty. This has implications for the achievement of substantial justice for offender and victim, a quicker settlement of cases and avoid the accumulation of cases in the Court. Therefore the future needs to be formulated for mediation of penal entry into inseparable part in the procedure of settling the case of domestic violence, especially for offense complaints, ranging from the level of investigation, prosecution and court.Keywords: Penal Mediation; Domestic Violence; Judge’s DecisionAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim menggunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan formulasinya di masa mendatang. Penelitian ini merupakan studi normatif dengan pendekatan  kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pola analisis deduktif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa adanya perbedaan pertimbangan Hakim menggunakan hasil mediasi penal berupa perdamaian antara pelaku dan korban yang masih ada hubungan suami istri dalam penyelesaian perkara KDRT untuk delik aduan. Pertama, mendasarkan pada kemanfaatan dan pulihnya hubungan pelaku dan korban, dengan mengenyampingkan aturan yang bersifat legalistik, sehingga Hakim sampai pada putusan berupa penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, mendasarkan pada kemanfaatan, namun proses hukum tetap dilanjutkan dengan penjatuhan pidana bersyarat. Adanya perbedaan pertimbangan dan penjatuhan putusan tersebut karena mediasi penal sendiri memang belum diatur dalam hukum positif pidana di Indonesia. Akan tetapi dengan bertitik tolak pada asas kemanfaatan dan teori realisme pragmatis, semestinya Hakim tidak khawatir atau ragu menggunakan hasil perdamaian dalam mediasi penal sebagai jalan penyelesaian perkara KDRT dengan menghentikan proses perkara, meski dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum. Hal tersebut berimplikasi pada tercapainya keadilan substansial bagi pelaku dan korban, penyelesaian perkara yang lebih cepat dan menghindari penumpukan perkara di Pengadilan. Kedepannya perlu diformulasikan agar mediasi penal masuk menjadi bagian tidak terpisahkan dalam prosedur penyelesaian perkara KDRT, khususnya untuk delik aduan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.Kata kunci: Mediasi Penal; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Putusan Hakim.
URGENSI KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (COHABITATION) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Budi Sulistiyono; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17750

Abstract

AbstractThis article aims to know the criminal law policy against the current kebo gathering and to know the criminal law formulation policy against kebo assemble in the future. This research is a type of normative legal research using conceptual approach. The legal substances used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. This legal material analysis technique uses deductive analysis techniques by determining the major premise and minor premise to draw a conclusion or conclusion of the proposed problem. The results of this study indicate the need for a criminal law formulation policy in the form of criminalization of kebo kebo practices in Indonesia. Keyboard: formulation policy, criminal law, cohabitatio AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap kumpul kebo saat ini dan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kumpul kebo di masa mendatang. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menentukan premis mayor dan premis minor untuk menarik suatu konklusi atau simpulan dari permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana berupa kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo di Indonesia di masa mendatang.Keyword: kebijakan formulasi, hukum pidana, kumpul kebo
NON PUNITIVE ACTION TERHADAP PILOT AKIBAT KECELAKAAN DAN INSIDEN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL DI INDONESIA Rivay Frien Danu; Widodo.T Novianto; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18294

Abstract

AbstractThe sole objective of this article for finding out the urgention of the non punitive action implementation for the civil aviation accident and serious incident and the steps to accomply it. This research is normative study research with statute approach and comparative approach study in national and international level. The legal matterial of this research are primary legal matterial and secondary legal material with deductive analystic mind. Reffering the research above, showed that Indonesia as contracting state of Chicago Convention 1944 through joining with International Civil Aviation Organization, Indonesia need implemented the non punitive action in accident and serious incident of civil aviation through mandatation in Annex 13 ICAO. The mandate of that annex base on just culture principle and it said that everyone especially the aviation personel do not given punishment from the regulator reffered by the violation valued, so base on that act, the personel must be punished, because the just culture principle not recognize the punishment of the safety act that reffered on their experience and training. If the punitive culture still on hand, it can implicated to the contraproductive of corrective action from the accident and serious incident happening and unjust feeling of the personel affected by the punishment by the consequent of accident and serious incident. For realize the non punitive action culture for created safety culture, need the following action as recomendation in this research, such as determination of unsafe act, evaluation of national law which inconsistent with just culture principle, and the estabilished the pilot proffesion councilKeywords: Non Punitive Action; Just Culture; Civil Aviation Accident and Serious IncidentAbstrakTujuan penelitian ini  adalah  mengetahui urgensi penerapan non punitive action terhadap kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil dan langkah upaya untuk mewujudkannya. Penelitian  ini  merupakan  studi  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan ditingkat nasional maupun internasional dan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat ahli, jurnal, dan literatur non hukum dengan pola analisis deduktif. Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa Indonesia sebagaicontracting state terhadap Konvensi Chicago 1944 melalui bergabungnya Indonesia pada International Civil Aviation Organization, Indonesia perlu menerapkan prinsip non punitive action terhadap pilot akibat kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil, yang diamanatkan melalui Annex 13 ICAO. Amanat tersebut didasarkan pada prinsip just culture yang berprinsip bahwa setiap manusia khususnya personel penerbangan tidak dapat diberi penghukuman terhadap tindakan yang dinilai salah sehingga atas perbuatan tersebut personel tersebut harus dihukum, karena dalam prinsip just cultureyang merupakan bagian dari safety culture, tidak mengenal penghukuman atas sebuah tindakan maupun keputusan yang merupakan yang diperoleh dari pengalaman dan pelatihan personel tersebut, akan tetapi just culture juga tidak memberikan toleransi akibat kesalahan yang bersifat intentional violation. Apabila budaya punitive action tetap terpelihara, maka berimplikasi pada terhambatnya upaya corrective action dari peristiwa kecelakaan maupun insiden serius serta rasa ketidak adilan terhadap personel yang diberi sanksi akibat kecelakaan maupun insiden serius. Untuk mewujudkan budaya non punitiveaction agar terciptanya safety culture tersebut, diperlukan upaya-upaya yang mengikutinya sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, antara lain pendeterminasian terhadap unsafe act, evaluasi hukum nasional yang inkonsisten dengan just culture, serta pembentukan majelis profesi penerbang.Kata Kunci: Non Punitive Action; Just Culture; Kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil
KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK ABORSI DI INDONESIA. Siti Fatimah; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17600

Abstract

AbstractThis paper discusses the abortion that can be done if there is an indication of medical emergency or pregnancy due to rape. Discriminalization of abortion regulated in Indonesian legislation is imbalanced and unfair in protecting the lives of its people, both children and women. This research is a prescriptive legal research with the approach of law and conceptual approach. Technique of collecting legal material of literature study and technique of legal material analysis using deduction method. The results of this paper conclude to ensure the safety and effective abortion practices. The law of abortion should impose and regulate abortion as a health care intervention, in which health, safety, and welfare are measures of legal legitimacy. This paper recommends the state to ensure the availability of clear, decisive and predictable rules. States should ensure the continuity and moral acceptability associated with legal certainty in a material way. Legal certainty should always be read as rule clarity, predictable, guaranteed continuity, and must be accepted or executed. Keywords: abortion, informed consent, contracted justice, patient. AbstrakTulisan ini membahas perihal aborsi yang dapat dilakukan jika terjadi indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia tidak seimbang dan tidak adil dalam melindungi kehidupan masyarakatnya baik anak, maupun perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan untuk memastikan keamanan dan praktik aborsi yang efektif. Hukum aborsi harus memberlakukan dan mengatur aborsi sebagai intervensi perawatan kesehatan, di mana kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan merupakan langkah-langkah legitimasi hukum. Tulisan ini merekomendasikan pada negara untuk menjamin ketersediaan aturan yang jelas, tegas dan predictable. Negara harus menjamin kontinuitas dan akseptabilitas moral yang  terkait  dengan  kepastian  hukum  secara  materil. Legal certainty selalu harus dibaca sebagai kejernihan aturan, predictable, dijamin kontinuitasnya, dan harus bisa diterima atau dijalankan. Kata kunci: aborsi, informed consent, keadilan berkontrak, pasien. 
REFORMULASI KONSTRUKSI PIDANA DALAM MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI Yatini ,; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29208

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the reformulation of corporate criminal responsibility in Indonesia by reviewing the legislation and court rulings as a reference, in a corporate crime not yet the custom of the public prosecutor or court to explore aspects of corporate crime and or ensnare the intellectual perpetrator in corporate crime, in the principle of a criminal act involving a corporation of criminal prosecution can be done, but it is almost never done, so that the process of law enforcement in a corporate crime is committed by committing a general crime, even though the crime of the company is a special crime which must also be dealt with in a special way. The results of this study have not implemented the concept of corporate crime by law enforcement, so that the perpetrators of the corporation avoid the deterrent effect, especially the perpetrators of intellectuals and corporations. This study uses the normative method by reviewing the Law with the help of secondary legal materials in the form of court decisions and other legal doctrines, using deductive and prescriptive analysis. The results show that law enforcers have not been able to enforce the law in relation to criminal offenses involving corporations, corporations that should be trapped with corporate crime are rarely snared because of incomprehension of public prosecutors in the construction of criminal law theory in corporate criminal concepts which has become prevalent in many countries today in both common law and civil law countries.Keywords: Reformulation; Criminal liability; Corporations.AbstrakArtikel ini bertujuan menganalisis reformulasi pertanggungjawaban pidana perusahaan di Indonesia dengan meninjau kembali aturan Perundang-undangan dan Putusan pengadilan sebagai acuan, dalam tindak pidana korporasi belum menjadi kebiasaan jaksa penuntut umum atau pengadilan untuk mengeksplorasi aspek kejahatan perusahaan dan atau menjerat pelaku intelektual dalam kejahatan korporasi, meski dalam prinsip tindak pidana yang melibatkan korporasi penindakan secara pidana dapat dilakukan, namun hampir tidak pernah dilakukan, sehingga proses penegakan hukum dalam tindak pidana korporasi dilakukan dengan melakukan tindak pidana umum, walaupun kejahatan perusahaan adalah kejahatan khusus yang mana juga harus ditangani dengan cara yang khusus. Hasil penelitian ini belum diimplementasikan konsep kejahatan korporasi yang benar oleh penegakan hukum, sehingga para pelaku korporasi terhindar dari efek jera, terutama pelaku intelektual dan korporasinya. Penelitian ini memakai metode normatif dengan mengkaji Undang-undang dengan dibantu bahan-bahan hukum sekunder berupa putusan-putusan pengadilan dan doktrin-doktrin hukum lainnya, dengan memakai analisis deduktif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penegak hukum belum mampu dalam menegakkan hukum dalam kaitannya yang mengenai tindak pidana yang melibatkan korporasi, korporasi yang seharusnya dapat di jerat dengan tindak pidana korporasi jarang sekali di jerat karena ketidakpahaman jaksa penuntut umum dalam konstruksi teori hukum pidana dalam konsep pidana korporasi yang telah menjadi kelaziman di berbagai negara saat ini baik di negara dengan sistem common law maupun civil law. Kata Kunci: Reformulasi; Pertanggungjawabanpidana; Korporasi.
KEGAGALAN IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN Restika Prahanela; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18342

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan diversi pada  tahap penuntutan  serta  upaya  untuk  menekan  kegagalan  tersebut.  Metode  Penelitian  yang digunakan adalah penelitian empiris dimana sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan pola berpikir deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor yang menjadi penyebab kegagalan diversi antara lain karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dengan faktor hukum dan faktor penegak hukum yang mendominasi. Untuk menekan kegagalan tersebut dilakukan upaya dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut.Kata Kunci: Anak, diversi, faktor penyebab kegagalan.