Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Romi Saputra
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan) Vol. 10, No. 2 - Oktober 2018
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT This study discusses the effectiveness, supporting and inhibiting factors and formulate strategies to overcome obstacles in the implementation of the the Physically Empowerment Program Social Problems through the Joint Business Group in the Village Tanjunggading Bandarlampung City. The design used in this research using descriptive method with qualitative-inductive approach. Data analysis techniques used in descriptive research through data selection, data reduction and verification of data and using SWOT analysis in order to formulate strategies to overcome obstacles. The results of this study can be explained that the effectiveness of implementation of the People Empowerment Program Social Problems through the Joint Business Group (KUBE) in Tanjunggading Village generally been effective as seen from the achievement on Program Objectives, Increasing Income, and Ability to Solve Social Problems Increased Functionality of Members, but there are programs that can not be achieved in accordance with the objectives of the Sustainability Program, especially in the capital increase business. Supporting factors in the implementation of this program are active members in managing their business, Motivation members to implement and manage the business is high enough, the support from the community and coaching. While the inhibiting factors are: management and assistance that have not been effective, Human Resources (members) are still low, the absence of additional capital in order to develop joint business groups, marketing the products that have not reached the market and Unfair Business Competition. Appropriate strategies used to overcome barriers that permit service quality improvement (1) Human Resource Development (Member) KUBE and established a partnership with Micro Finance Institutions, (2) Change renewal Management KUBE and Utilizing advances in information technology, (3) Revitalization KUBE Organization, (4) Making Adjustments and evaluation of programs and activities are a priority and the provision of venture capital in order to increase business KUBE. Keywords: empowerment, social problems, poverty reduction

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA JALANCAGAK KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Romi Saputra
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)-Vol 9 No 1- Maret 2017
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Rule the Village And You Rule The Country, an adage that inspired the authors to examine the BUMDes Jalancagak. This study focuses the problem on: Role BUMDes Jalancagak in the implementation of the Creative Economy; Attempts were made BUMDes Jalancagak; Constraints BUMDes Running Jalancagak in business. The method used is a method descriptively by inductive approach the author in the sample using a sample set aims (purposive sampling). The data collection techniques through interviews, questionnaires and documentation. Based on the analysis we concluded that BUMDes Jalancagak has been cast as the implementation of the creative economy in order to empower villagers Jalancagak accordance with Regulation Subang District No. 14 Year 2007 on Guidelines for the Establishment BUMDes. Credit management BUMDes Jalancagak use banking management, especially rural banks and credit is the most desirable BUMDes business community. Low BUMDes human resource officer is the main limiting factor BUMDes in business management. The authors suggest that the role of BUMDes Jalancagak as the implementation Creative Economy village-owned Jalancagak maintained and further improved, because of the benefits BUMDes has been strengthening revenue village, so the village Jalancagak able to independently finance the activities of the village in order to realize the improvement of living standards and maintain preservation of customs and culture of the people in order to empower villagers Jalancagak. Keywords: implementation, creative economy, empowerment

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA Carina Safitri Hasibuan; Romi Saputra; Agung Nurrahman
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2251

Sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu dari delapan tujuan area perubahan reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia aparatur merupakan pelaku yang bekerja dan menjalankan fungsi pemerintahan. Salah satu fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kompetensi aparatur dalam meningkatkan pelayanan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan data reduction pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi yang dimiliki aparatur BPPRD Kota Medan dalam pelayanan pajak dinilai kurang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan kompetensi. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi, keterbatasan jumlah kuota peserta pelatihan dan pendidikan, kurangnya penguasaan terhadap penggunaan teknologi informasi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Kata Kunci: Kompetensi, Pelayan Publik, Pajak dan Retribusi, Pelayanan Publik.

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH (Studi Kasus Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Lingga Pranata; Muh. Ilham; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pelaksanaan Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, baik dari segi pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan. Hal ini menjadi persoalan bagi daerah untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan yang memadai. Peningkatan PAD merupakan salah satu instrument untuk mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangka serta mengetahui strategi daerah dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak Minerba. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT, dengan melihat kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka yang ada serta strategi apa yang akan diterapkan dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dan alalisis SWOT maka determinan Faktor Kekuatan (Strength) yaitu SDM dilihat dari kuantitas, Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PAD, Struktur Organisasi yang jelas, dukungan anggaran, kedisiplinan pegawai, Faktor; Kelemahan (Weakness) SDM dilihat dari segi kulaitas, sarana dan prasarana yang terbatas, Ego masing-masing bidang, kurangnya pengawasan internal, Kurangnya pelaksaan diklat tentang perpajakan; Faktor Peluang (Opportunities) Yaitu dukungan Eksekutif dan DPRD, potensi Pajak Minerba yang belum digali secara optimal, Kondisi keaamanan yang kondusif sehingga berpeluang berinvestasi, kemajuan teknologi dalam mengakses informasi dan komunikasi; Faktor Ancaman (Treath) yaitu Belum adanya peraturan tentang Pajak Minerba, masih kurangnya koordinasi antar OPD, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak, akses internet yang belum merata dan belum optimal, masih ada petugas pajak yang melakukan penyimpangan terhadap pemungutan pajak. Simpulan dari penelitian ini adanya 3 isu yang sangat strategis yaitu membuat peraturan daerah tentang pajak Minerba, peningkatan komitmen pemerintah untuk memeberikan dukungan pelatihan atau diklat pada SDM yang ada, memberikan kemudahan berinvestasi bagi masyarakat yang ingin mengelolaa pasir dan batuan. Disarankan untuk segera membuat perda tentang pajak Minerba, memberikan peningkatan kapasitas SDM seperti PPNS Pajak dan Jurusita dan Mempermudah persyaratan pengajuan perizinan tentang pengelolaan pasir dan batuan.

PENGEMBANGAN WISATA PANTAI WAMSOBA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU Ashari Tomia; Etin Indrayani; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Program pengembangan wisata berbasis kearifan lokal Pantai Wamsoba diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu surga bagi divers. Salah satunya adalah Kota Maluku, yang tidak hanya indah alamnya tetapi juga indah pemandangan bawah lautnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengembangan wisata, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan wisata, dan mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pantai Wamsoba berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku; Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer sekunder dan pemilihan informan, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 15 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mengacu pada konsep atau teori tentang pengembangan wisata Alister Matchieoson dan Geoffrey Wall yang dikutip dalam Sunaryo (2013: 53-54). Teknik analisis data menggunakan metode SWOT dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (verifikasi); Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Masih perlu dikembangkan agar menjadi salah satu objek wisata unggulan daerah di Kabupaten Buru Selatan. Hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan wisata, fasilitas prasarana umum dan pelayanan wisatawan. Faktor-faktor pendukung pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku di antaranya adalah 1). Menentukan perwilayahan lokasi destinasi pariwisata untuk, lokal, nasional dan internasional dengan melalui pemetaan objek wisata dan membuat peta/jalur kawasan wisata, 2). Pembangunan daya tarik wisata (Atraksi wisata). 3). Prasarana umum, fasilitas umum dan pariwisata dan 4). Pemberdayaan masyarakat meliputi sadar wisata dan pengembangan kapasitas masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku mencakup komponen-komponen yang akan berkontribusi pada keberhasilan suatu destinasi wisata secara khusus dan kepariwisataan secara umum, baik meliputi pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata.

KOMPETENSI APARATUR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG Dana Mahmuda; Romi Saputra; Agung Nurrahman
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 4, No. 1, Februari 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v4i1.2418

Terjadinya ketimpangan atau kekurangan aparatur untuk jabatan pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu fokus permasalahan penelitian. Tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis kompetensi aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran masih menghadapi masalah terkait kuantitas dan kualitas aparatur. Selain itu masih terdapat penempatan jabatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kesimpulannya, terkait dengan kompetensi aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung telah memenuhi keempat dimensi yaitu membantu dan melayani orang lain,mampu mempengaruhi dan menciptakan dampak, memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan efektivitas pribadi. Namun terdapat satu dimensi yang masih kurang baik dalam penyelenggaraan kompetensi aparatur yaitu dimensi berorientasi pada prestasi dan tindakan, dimana pegawai yang menduduki jabatan belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kata Kunci: Kompetensi, Aparatur, Pelayanan Publik

Public administration: State apparatus leadership in the present era Romi Saputra
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Vol. 7 No. 2 (2022): JARSSH
Publisher : Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26500/JARSSH-07-2022-0205

Aim: Achieving leadership success in the modern era takes time and effort. It is a public administration challenge to find the appropriate response for leaders in a situation where it is hoped that they will be able to make many changes by adopting new paradigms of public administration and management.Methodology: This study employs a qualitative, descriptive methodology. Information was gathered from reading materials and relevant scholarly articles.Findings: According to the study’s results, leaders open to change and lifelong learning are best positioned to meet the challenges of public administration under the new leadership paradigm. There is a need for leaders who can transform organizations to meet the challenges of modern public administration. Leaders fearless in adapting to new circumstances are essential in today’s world, where rapid, dynamic changes are the norm so that institutions like the state stay caught up.Implications/Novel Contribution: There has been a shift toward a new paradigm in leadership in recent years, as it has become clear that the old ways of doing things won’t cut it in the era’s world. This study provides an overarching look at the types of leadership required to keep a team on track during the transition while being flexible enough to meet immediate needs.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search