Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Privat Law
, Pranoto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO Novianti Elma Harum; , Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60475

Abstract

Artikel  ini  mendeskripsikan  dan  mengkaji  pelaksanaan  eksekusi Resi Gudang sebagai jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG dan bagaimana implementasinya di BRI Sukoharjo. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang mendaftarkan asuransi yaitu Pengelola Gudang dan pihak debitur, dan Pihak Pengelola Gudang yang akan membeli barang/komoditas milik petani dan melunasi kewajiban debitur ke bank  serta  sisanya diberikan kepada debitur. Solusi dari permasalahan  perlindungan hukum bagi pihak bank yaitu sebaiknya membentuk divisi khusus yang bertugas untuk eksekusi barang yang dijadikan objek jaminan kredit, khususnya apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena debitur lalai atau disengaja/itikad buruk. Hal ini akan memudahkan pihak bank dalam eksekusi barang.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LOGO OJK PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL Michael Rizky Saputra; , Pranoto; Kukuh Tejomurti
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60469

Abstract

Artikel ini mengkaji dua pokok permasalahan, pertama  terkait perlindungan konsumen perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yang melakukan pencantuman logo OJK dalam platformnya. Kedua, Sanksi Pencantuman Logo OJK pada FinTech Peer to Peer Lending Ilegal. Metode Penelitian merupakan penelitian hukum  normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen serta tulisan yang berhubungan dengan FinTech peer to peer lending, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal. Pelanggaran tersebut yaitu pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pada platformnya. Hal ini OJK wajib memberikan sanksi kepada Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal sehingga tidak terjadi permasalahan serupa dikemudian hari.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA/PEMEGANG CIPTA HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP MONETISASI DERIVATIVE WORKS BERDASARKAN FAIR USE DOCTRINE Gatut Adhi Suwandaru; , Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60465

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya sinematografi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undag-undang (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan metode deduktif dengan logika silogisme. Problematika penerapan hukum doktrin  fair use  dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC atas karya sinematografi yaitu pertama ketidakjelasan unsur yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC. Kedua, tdak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Ketiga, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi.
Co-Authors Gatut Adhi Suwandaru Kukuh Tejomurti Michael Rizky Saputra Novianti Elma Harum