This Author published in this journals
All Journal Privat Law
' Pujiyono
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT Dija Hedistira; ' Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.144 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40372

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the ownership and mastery of a fiduciary collateral object, in cases that often occur today, many disputes between creditors and debtors in fiduciary collateral agreements are caused because creditors assume that with executive rights as fiduciary recipients, the fiduciary collateral object legally owned by creditors and creditors the right to take and sell fiduciary collateral objects when the debtor defaults unilaterally, as well as the debtor who considers that the fiduciary collateral object is owned by him because the object is registered on his name, so that the debtor can use the object free as  giving to a third party or selling the object of fiduciary guarantee unilaterally. the author uses a normative juridical approach, and deductive analysis method based on the Civil Code and fiduciary law applicable in Indonesia, Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The conclusion of the discussion is the ownership of the object of the Fiduciary Guarantee is owned by the debtor in accordance with the Law, mastery of the object of collateral controlled by the debtor for economic benefits, the procedure of execution The object of Fiduciary Guarantee is carried out in accordance with the Fiduciary Guarantee Act, an alternative mediation in resolving the dispute. There needs to be clarity in the use of language in making a law, so as not to conflict with each other between Article one and the other Articles.Keywords: Ownership; Mastery; Object of Fiduciary Guarantee; Debtor; Creditors.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang kepemilikan dan penguasaan suatu objek jaminan fidusia, dalam kasus yang saat ini sering terjadi, banyak sengketa antara kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia disebabkan karena kreditur beranggapan bahwa dengan adanya hak eksekutorial sebagai penerima fidusia, maka objek jaminan fidusia tersebut secara sah dimiliki oleh kreditur dan kreditur berhak mengambil dan menjual objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji(wanprestasi) secara sepihak, begitupun dengan debitur yang menganggap bahwa objek jaminan fidusia tersebut dimiliki olehnya karena objek tersebut terdaftar atas namannya, sehingga debitur dapat mempergunakan objek tersebut secara bebas seperti menyerahkan kepada pihak ketiga atau menjual objek jaminan fidusia tersebut secara sepihak. penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan metode analisis deduktif yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadan hukum jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kesimpulan pembahasan adalah Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia dimiliki oleh debitur sesuai Undang-undang, penguasaan objek jaminan dikuasai debitur untuk manfaat ekonomis, prosedur eksekusi Objek Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, alternatif secara mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Perlu ada kejelasan dalampenggunaan bahasa pada pembuatan suatu Undang-Undang, agar tidak saling bertentangan antar Pasal satu dengan Pasal yang lainnya. Kata Kunci: Kepemilikan; Penguasaan; Objek Jaminan Fidusia; Debitur; Kreditur.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING Agung Budiarto; ' Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60038

Abstract

AbstractThis article aims to determine the regulation and implementation of legal protection obtained by bank customers using mobile banking services. This article belongs to the type of empirical and descriptive legal research. Legal protection regulations for mobile banking customers are based on applicable regulations. The implementation of legal protection for mobile banking users is based on repressive legal protection and preventive legal protection. However, along with the development of technology and information, crimes against technology and information are also developing. Implementation and regulation of legal protection for mobile banking customers need to be reviewed.Keywords: legal protection; mobile banking; customer AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum yang diperoleh nasabah bank pengguna layanan mobile banking. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peraturan perlindungan hukum untuk nasabah mobile banking didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna mobile banking didasarkan pada perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kejahatan terhadap teknologi dan informasi juga berkembang. Peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum untuk nasabah pengguna mobile banking perlu ditinjau kembali.Kata Kunci: perlindungan hukum; mobile banking; nasabah
PROSPEK LENIENCY PROGRAM SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP PRAKTIK KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Anita Nindriani; ' Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.154 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40359

Abstract

Abstract Cartel is a dangerous criminal offense in the competition law. The impact of this cartel practice brings huge losses to consumers. The Business Competition Supervisory Commission in Indonesia has tried to eradicate cartels, but often constraints. The difficulty is finding direct / written evidence of a cartel. While most cartel agreements are not in writing, it could only be an agreement between the parties without making it in a written agreement. Program Leniency as one of the effective solutions in combating cartel activities, several countries have implemented this program in its law, but until now Indonesia has not regulated the leniency program. This article aims to determine the prospects of how to implement leniency programs in competition law in Indonesia. The research method used is empirical legal research (sociological/non-doctrinal) with the nature of descriptive research. The results of this study indicate that the leniency program can be applied in business competition law in Indonesia by adopting it in Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in applying the leniency some things to consider include: Regulation of sanctions imposed, business actors or companies must understand that there is a high risk of cartel detection by competition authorities (fear of detections), as well as elements of clarity, transparency and predictability in implementing the leniency program.Keywords: Competition Law; Cartel; Leniency Program.AbstrakKartel merupakan kejahatan yang berbahaya dalam hukum persaingan usaha. Dampak dari praktik kartel ini membawa kerugian yang besar pada konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia telah berusaha untuk memberantas kartel, tetapi seringkali tekendala. Kesulitannya adalah menemukan bukti langsung/tertulis adanya kartel. Sementara sebagian besar perjanjian kartel tidak secara tertulis, bisa jadi hanya kesepakatan di antara para pihak tanpa membuatnya dalam perjanjian tertulis. Leniency Program sebagai salah satu solusi efektif dalam memerangi kegiatan kartel, beberapa negara telah menerapkan program ini dalam hukumnya namun sampai saat ini Indonesia belum mengatur mengenai leniency program. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai prospek bagaimana penerapan leniency program dalam hukum persaingan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis / non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leniency program dapat diterapkan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengadopsinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam menerapkan leniency beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: Pengaturan sanksi yang dikenakan harus diperberat, Pelaku usaha ataupun perusahaan harus memahami bahwa terdapat resiko yang tinggi dari pendeteksian  kartel oleh otoritas persaingan jika mereka tidak mengajukan permohonan leniency (fear of detection),  serta Unsur kejelasan, transparansi, dan prediktabilitas dalam penerapan leniency program.Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Kartel; Leniency Program.