Athiyatul Hamidiyah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM DERADIKALISASI RADIKALISME STUDI KASUS “KEBERADAAN KELOMPOK ISIS TAHUN 2019” Athiyatul Hamidiyah; Vevis Hikmawati Ningsih; Depict Pristine Adi
Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan Vol 12 No 1 (2020): Volume 12 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v2i1.369

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam deradikalisasi radikalisme dengan studi kasus keberadaan kelompok ISIS tahun 2019. Dalam artikel ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas radikalisme yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui deradikalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (Library Research) dengan penyajian data secara deskriptif. Studi pustaka yang dimaksud pada penelitian ini adalah dengan megumpulkan data dari lapangan (Perpustakaan) seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, website dan lain sebagainya yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam deradikalisasi radikalisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Dalam menangani radikalisme, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulanngan Terorisme (BNPT). Salah satu program BNPT dalam menangani radikalisme yaitu dengan deradikalisasi. Program deradikalisasi, dibedakan kedalam dua jenis. Yang pertama adalah program deradikalisasi diluar lapas, dan yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Pemerintah juga melakukan upaya lain dalam melindungi seluruh elemen masyarakat dan fasilitas public yaitu dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, menyusun database dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keamanan serta sosialisasi sistem keamanan. BNPT juga bekerjasama dengan lembaga, organisasi, tokoh dan juga pihak luar, diantaranya BIN, Densus AT 88, serta melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara dunia dalam menangani radikalisme yang ada di Indonesia.
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM DERADIKALISASI RADIKALISME STUDI KASUS “KEBERADAAN KELOMPOK ISIS TAHUN 2019” Athiyatul Hamidiyah; Vevis Hikmawati Ningsih; Depict Pristine Adi
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 12 No 1 (2020): Volume 12 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v2i1.369

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam deradikalisasi radikalisme dengan studi kasus keberadaan kelompok ISIS tahun 2019. Dalam artikel ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas radikalisme yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui deradikalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (Library Research) dengan penyajian data secara deskriptif. Studi pustaka yang dimaksud pada penelitian ini adalah dengan megumpulkan data dari lapangan (Perpustakaan) seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, website dan lain sebagainya yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam deradikalisasi radikalisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Dalam menangani radikalisme, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulanngan Terorisme (BNPT). Salah satu program BNPT dalam menangani radikalisme yaitu dengan deradikalisasi. Program deradikalisasi, dibedakan kedalam dua jenis. Yang pertama adalah program deradikalisasi diluar lapas, dan yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Pemerintah juga melakukan upaya lain dalam melindungi seluruh elemen masyarakat dan fasilitas public yaitu dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, menyusun database dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keamanan serta sosialisasi sistem keamanan. BNPT juga bekerjasama dengan lembaga, organisasi, tokoh dan juga pihak luar, diantaranya BIN, Densus AT 88, serta melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara dunia dalam menangani radikalisme yang ada di Indonesia.