Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Simbur Cahaya LEGAL BRIEF
Syarafina Ramadhanty
Universitas Padjadjaran
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Extension of the Special Business Mining License (IUPK) under The Law No. 3 of 2020 of the Coal and Mineral Mining: Pro or Cons? Naila Amatullah; Niki Anane Setyadani; Syarafina Ramadhanty
LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 1 (2020): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.013 KB)

Abstract

The enactment of Law No. 3 of 2020 to amend the Law No. 4 of 2009 of the Coal and Mineral Mining has reaping various controversies lately. One needs to be highlighted from the several issues that were raised in disparately, inter alia, the insertion of provision pertaining to the guarantee of the extension of the KK and PK2PB in the form of IUPK under Article 169 of the New Mining Law. Whereas the former law stipulated that when the contract period has expired the land will be handed over to the State and auctioned, however, the latter law instead “guaranteed” the investors will directly get the aforementioned IUPK. The bizareness of such provision is indeed thought-provoking to be examined from both sides; the government as the regulator and from the people of Indonesia who is ought, constitutionally, to have the utmost prosperity from the exploitation of the natural resources pursuant to principles that needs to be contained therein. Ergo, it is expected that this writing can provide answers in a satisfied manner regarding the fulfillment of philosophical consideration within Article 169 of the New Mining Law.
Perlindungan Karya Cipta Konten terhadap Pengunggahan Ulang dan Paid Promote pada Akun Media Sosial Syarafina Ramadhanty; Muhammad Amirulloh; Tasya Safiranita Ramli
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.908 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i2.2371

Abstract

Kemunculan internet dan media sosial telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya dalam berkreasi dengan menciptakan karya konten yang dibagikan secara publik. Karya cipta konten tersebut kemudian dibagikan dan diunggah ulang (repost) oleh para pengguna, yang memunculkan pemanfaatan konten dengan cara paid promote. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan repost dan paid promote dalam salah satu aplikasi media sosial, yaitu LINE. Selain itu, menentukan penyelesaian sengketa yang tepat bagi pemilik karya cipta konten pada aplikasi media social berdasarkan UU HC dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang berfokus pada aturan yang berlaku saat ini dengan norma yang menjadi patokan masyarakat untuk berperilaku sehingga dianggap pantas. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengkaji bahan bacaan baik buku hingga peraturan perundang-undangan terkait perbuatan repost dan paid promote dan penerapan pelindungan karya cipta konten pada aplikasi media sosial. Kemudian analisis data berupa normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 9 UU HC, namun dalam UU ITE hanya terdapat pada Pasal 25 UU ITE. Terkait dengan penyelesaian sengketa perbuatan tersebut, UU HC mewajibkan mediasi sebelum adanya tuntutan penal yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) dan direkomendasikan untuk penyelesaian sengketa paid promote dengan waktu yang cepat dan biaya yang ringan. Selain itu adanya, gugatan ganti rugi secara perdata menurut Pasal 99 ayat (1) maupun tuntutan pidana menurut Pasal 113 UU HC
Co-Authors Muhammad Amirulloh Naila Amatullah Niki Anane Setyadani Tasya Safiranita Ramli