Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) LEGAL BRIEF Perspektif Hukum
Ratna Riyanti
Universitas Pancasakti Tegal
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Role of Islamic Law in the Development of the National Law System in Indonesia Ratna Riyanti
LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 2 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.994 KB)

Abstract

Islamic law provides a point of view in the national legal development system in Indonesia, the paradigm of Islamic law contains 2 dimensions, namely transcendental and horizontal, these two dimensions are placed in accordance with applicable norms and laws. The results of the study state that in the effort to apply Islamic law in Indonesia, there are relevant theories of thought so that Islamic law can be applied over time, first the Formalistic-Legalistic Theory of Thought, Second the Structuralistic Thought, Third Culturalistic thinking and finally the Applicative-Substantialistic Thought Theory.
Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 Hamidah Abdurrachman; Ratna Riyanti; Rahmad Agung Nugraha
Perspektif Hukum VOLUME 19 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v19i1.163

Abstract

Gender equality in Indonesian legislature has not yet reached its expected state. Despite numerous agreements, conventions, and affirmative actions that were taken so far to promote the agenda, the fact of the matter is that female politicians are still quite rare in Indonesian legislatures, compared to their male counterparts. Among some of the deciding factors that hinder women’s participation in politics, gender gap and transactional relationship in the election system are deemed to be the main ones. This article wants to address this problem by analysing the regulation of Indonesian general election and the way it affects female representation in regional Indonesian legislatures. Using a normative approach, this article will discuss secondary data through qualitative analysis. We have examined the number of female politicians in five regional House of Representatives in Central Java based on the election result of 2014 and 2019. Our findings showed that women's participation in those legislatures has not yet reached the 30% quota expected by the regulation. Based on this finding, we propose two necessary steps to attain the 30% quota goal. The need of a political warrant in practical level for female politicians beyond political party legitimacy and number-ordering of their candidacies.
PERAN NEGARA MELINDUNGI HAK PILIH DISABILITAS KATEGORI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU Sanusi Sanusi; Ratna Riyanti; Dian Rohana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.24884

Abstract

Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik dan pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi wajib memberikan perlindungan hak konstusional warga negara menyangkut tentang hak pilih disabilitas berkategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak sejarah yang diukir oleh hakim MK dalam upaya memberikan hak politik warga negara yang sangat penting. Perspektif hukum digunakan untuk menjadi petunjuk dalam menganalisis putusan MK yang berdasarkan pada UUD 1945. Karena putusan MK tersebut bersifat final dan mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan ini menitikberatkan kepada putusan-putusan MK dan pustaka terkait sebagai pokok pembahasan untuk mengukur peran negara lewat MK mampu memerankan dirinya sebagai penjaga konstitusi untuk menjadikan putusan MK sebagai pijakan kebijakan politik hukum (legal policy) di masa depan dalam perlindungan hak pilih pemilu di indonesia. Sehingga putusan MK ini mampu memberikan hak pilih kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia dalam mewujudkan hak politik masyarakat. Dalam pembahasan kali ini menunjukkan jika MK berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali dalam pemilu. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam pemilu terhadap bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Adapun peran progresif MK dalam perlindungan hak pilih ODGJ. Bentuk kongkrit reformis putusan MK yaitu Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong Moral Keberanian Penyelenggara PemiluMendata Pemilih Disabilitas ODGJ.
Co-Authors Dian Rohana Hamidah Abdurrachman Rahmad Agung Nugraha Sanusi Sanusi