Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT LEGAL BRIEF Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Agus Mulyono
Universitas Pasundan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Review Concerning Uncertified Land Rights in Bandung District Agus Mulyono
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (859.643 KB)

Abstract

The legal process carried out by the community in case of a dispute by using mediation to resolve the problem in order to reach an agreement that is beneficial for both parties through negotiation. In the development of dispute resolution, the term Alternative Dispute Resolution (ADR) or Alternative Dispute Resolution Mechanism (MAPS) was used in Law Number 30 of 1999 concerning procedures for resolving disputes through ADR, namely as an institution for resolving disputes or differences of opinion through procedures agreed upon by the parties. with out-of-court settlements, one of which is through mediation, especially disputes over uncertified land rights. The objectives of the study are as follows: To find out the legal protection for uncertified land owners in Purwakarta Regency related to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. To find out the settlement of disputes regarding ownership of land that has not been certified according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The approach method is normative juridical, namely legal research conducted by reviewing and testing secondary data in the form of positive law. Specifications The research used is descriptive analytical, which systematically describes the facts and problems related to the legal aspects of land dispute resolution on uncertified land rights in Purwakarta Regency associated with PP. 24 of 1997 concerning Land Registration. The data obtained will then be analyzed in a qualitative normative manner. The legal protection of the parties for uncertified land rights in Purwakarta Regency is linked to PP No. 24 of 1997 concerning land registration is Article 32 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997, that the certificate is a proof of rights that applies as a strong proof of physical data and juridical data contained therein, as long as the physical data and juridical data are in accordance with the data contained in the letter of measurement and the book of land rights in question. Settlement of land disputes over uncertified land rights in Purwakarta Regency is linked to PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration. Land Dispute Settlement Solutions can be reached through the National Land Agency and solutions through the Judicial Body. Completion of the provisions of laws and regulations in the field of land, is not solely based on its juridical suitability but is also equipped with sociological, economic and political considerations.
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANDUNG Agus Mulyono
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.085 KB)

Abstract

Penyebaran virus Covid-19 telah menyebar hampir keseluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, tepatnya pada bulan maret tahun 2019 masyarakat kita di gemparkan dengan temuan penyebaran virus Covid-19 pertama di Indonesia, dan sampai pada akhirnya menjadi sebuah bencana nasional non alam yang di tetapkan oleh presiden. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis triangulasi data, hasil penelitian menjelaskan bahwa pandemic covid-19 memberikanpengaruh dalam halmekanisme pemilihan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan dan prosedur dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada serentak tersebut, meskipun pada akhirnya mengalami jadwal penundaan dengan di keluarkannya surat peraturan pemerintah No 6 Tahun 2020 yang berisikan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untukmenjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020hal ini diambil mengingat Indonesia sedang menghadapi pandemi global atau penyebaran wabah virus Covid-19, yang tidak hanya berdampak pada segi kesehatan saja akan tetapi turut berdampak pada sistem pemerintahan nasional
ELECTION 2024: OPEN PROPORTIONAL OR CLOSED PROPORTIONAL SYSTEM Agus Mulyono
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, January 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to compare two electoral systems, namely open and closed proportional systems in the context of the 2024 Indonesian general election (Pemilu). This research was conducted by analyzing the advantages and disadvantages of each system, as well as their impact on the quality of political representation and voter participation. The research method used is literature analysis and secondary data from previous general elections, as well as interviews with political experts and policy makers. The results showed that open and closed proportional systems have their respective advantages and disadvantages. However, in the context of Indonesia which has complex political and social diversity, for the 2024 general election a closed proportional system is more suitable to be implemented because it can minimize vote counting time so as to minimize casualties due to fatigue, lower costs of holding elections and avoid high political costs so that can prevent potential corruption. Therefore, the recommendation from this study is to implement a closed proportional system in the 2024 election .
Pilkada dan kualitas kepemimpinan: Studi tentang kompetensi dan integritas kepala daerah terpilih Agus Mulyono
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1639

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan pemerintahan daerah. Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi pemilih, dan lemahnya pengawasan sering kali memengaruhi kualitas kepala daerah terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses Pilkada berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan kepala daerah, khususnya dari aspek kompetensi dan integritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang memengaruhi kualitas kepemimpinan kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada sangat dipengaruhi oleh proses seleksi yang transparan, bebas dari politik transaksional, serta adanya pengawasan yang ketat terhadap kinerja mereka. Ditemukan bahwa tantangan utama dalam Pilkada, seperti politik uang, intervensi oligarki, dan polarisasi politik, dapat menghambat lahirnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti pentingnya evaluasi kinerja yang berkelanjutan serta program peningkatan kapasitas kepemimpinan agar kepala daerah dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan partisipasi aktif masyarakat, Pilkada dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menciptakan pemimpin daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.
Co-Authors