Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja
Florianus Aser
Unknown Affiliation
Environmental Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Hyronimus Rowa; Florianus Aser
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.716 KB) | DOI: 10.33701/jiwbp.v9i1.338

Abstract

Abstract The existence of the RT and RW as a Society Institution intended to accelerate the realization of Government along with the villagers and the village self-sufficient, progressive, independent and prosperous Republic Unitary State bond in Indonesia. Through such positions, RT and RW as actors of intregration the local self government and a self governing community thus generating socially governing community. But in the context of its implementation, the content and purpose of policy is failured and is bad execution. The effectiveness of the procedural and substantial effectiveness are in the category of unsuccessfull implementation and non-implementation. Implementation of the policy of RT and RW Setup as a socially community institution more purely "symbolic implementation". Keywords: unsuccessfull, socially governing community, symbolic implementation
RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN Sutiyo Sutiyo; Petrus Polyando; Florianus Aser; Teguh Ilham
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4064

Abstract

Sistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Adat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai, aturan, dan tradisi setempat yang dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur interaksi, menyelesaikan persoalan, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang.Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua; Adat; Kelembagaan
Co-Authors Hyronimus Rowa Petrus Polyando Sutiyo Sutiyo Teguh Ilham