Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) INFOKUM Jurnal Scientia INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Journal of Social Science Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Petrus Polyando
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Management Transformation of Local Government In The New Normal Era Petrus Polyando
Journal of Governance Volume 7 Issue 1: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v6i3.13869

Abstract

This study explores the implications of adapting new habits to the administration of local government from various dimensions of government management. The main objective of this study is to show that the governance of local government in the new normal era can be productive in fulfilling the needs of the publics through changes in the administration of local government’s functions. This study places the presence of information and communication technology (ICT) as well as restrictions on social interaction in the new normal era, changing the way local government sector works. The approach departs from the main idea of adapting new habits as a conceptual framework to empirically examine changes in the dimensions of local government management which based on several factors, such as content, context, process, change outcomes and leadership. Furthermore, data collection gained through interviews with informants and data analysis are used to confirm the suitability of local government governance. The process is then carried on by formulating the concept of an ideal local government governance changes in the new normal era. The findings of the study show that local government governance system with the old paradigm is ineffective and inefficient for the fulfillment of public rights in the new normal era. For this reason, it is necessary to transform the governance of various dimensions in local government management. As originality/value, what is offered in this study is a modification of the system and working mechanism with a new paradigm for areas that are difficult geographically. This modification can be conducted in several actions, such as developing ICT applications and infrastructure; reorganizing the work system of all management dimensions that are trusted and accountable; increasing bureaucratic capacity and public knowledge; renewing the relationship between government and its people. This idea is relevant to the rapid development of the concept of adaptive governance and the strength of the role of ICT for individual and social activities.
Optimalisasi Tata Kelola Cerdas (Smart Governance) Dengan Pendekatan Pentahelix Di Kota Kupang Chandra Johanis Putra Beama; Petrus Polyando; Sadu Wasistiono; Rinny Dewi Anggraeni
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 3 No. 6 (2022): MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v3i6.1239

Abstract

Sejak tahun 2019 Kota Kupang telah memasuki pembangunan smart city, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam mewujudkan smart governance, pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan juga studi literatur berupa teori atau penelitian sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dimana hasil wawancara dengan informan dideskripsikan, kemudian dibuat koding data menggunakan korpus, kemudian diinterpretasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pentahelix telah ditempuh oleh pemerintah Kota Kupang dalam rangka optimalisasi smart governance melalui berbagai pelayanan publik, seperti pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, bersyarat, partisipatif dan tidak diskriminatif. Kolaborasi pentahelixin mewujudkan smart governance di Kota Kupang sudah cukup optimal, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti kompetensi Sumber Daya Manusia dan keterbatasan anggaran. Kata Kunci : Smart governance, kolaborasi, pentahelix, pelayanan public
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Ion; Petrus Polyando; Eva Eviany
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6208

Abstract

Salah satu daya saing daerah dalam kaitannya dengan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor pariwisata. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Karimun memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Namun faktanya, Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Karimun keseluruhan pada tahun 2020-2022 masih di bawah 5%.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi PAD sektor pariwisata, kemudian faktor-faktor yang menentukan peningkatan PAD sektor pariwisata guna merumuskan strategi yang tepat untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen dan laporan serta peraturan-peraturan terkait peningkatan PAD sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD sektor pariwisata masih kurang. Terdapat beberapa aspek yang menentukan peningkatan PAD sektor pariwisata antara lain wisatawan, transportasi, atraksi, fasilitas serta informasi dan promosi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Karimun, antara lain : mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata yang dikelola pemerintah daerah, mengupayakan legalitas objek wisata baru atau area publik yang ada untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan dan memberikan informasi seputar pariwisata dan mengoptimalkan daya tarik pada objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan atraksi secara berkala untuk menjaga dan menarik minat berkunjung para wisatawan. Pemerintah Kabupaten Karimun diharapkan dapat menerapkan strategi ini melalui program dan kegiatan prioritas.
Communication strategy in licensing services through the Jakarta evolution application (Jak Evo) Fina Yunita Sari; Nurliah Nurdin; Petrus Polyando
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 01 (2024): Education, Sosial science and Planning technique, 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was motivated by the ineffective internal communication of the Investment Management Unit and One Stop Integrated Services (UPPMPTSP) Pasar Minggu District, in licensing services via the Jakarta Evolution Application (Jak Evo) to the Applicant. This research aims to analyze and find out what the Communication Strategy is in licensing services through the Jakarta Evolution (Jak Evo) Application in the Investment Management Unit and One Stop Integrated Services (UP PMPTSP) Pasar Minggu District. This research uses descriptive qualitative methods. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis method using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that there are several factors that influence communication in licensing services via the Jakarta Evolution (Jak Evo) Application in UP PMPTSP, Pasar Minggu District, which is not yet effective. One of them is a problem in setting up the notification system which affects the efficiency and responsiveness of the service. Technical and managerial improvements are needed to ensure timely and accurate notifications. In addition, there is a need to expand communication channels to cover less reached groups through social media as well as pay attention to various media formats to ensure accessibility of information to all groups of society. Based on research findings, the right strategy is improving the notification system, managing human resources (HR), expanding the reach of socialization, strengthening socialization through social media, as well as continuous evaluation and improvement. This strategy aims to increase public understanding and adoption of the Jak Evo application with a more targeted, comprehensive and inclusive approach.
Implementation Of Minister Of Transportation Regulation Number 133 Of 2015 Concerning Periodic Testing Of Motorized Vehicles In Realizing Traffic Safety In The City Of Manado Anggrainy Claudya Ribka Sangeroki; Petrus Polyando; Rizki Amalia
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 02 (2024): Education and Sosial science, March - May 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the government's efforts to realize public order and protect the community, especially in realizing traffic safety, as well as minimizing the incidence of traffic accidents is actualized in the policy of periodic testing of motor vehicles. This policy is contained in Minister of Transportation Regulation Number 133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles. The aim of this research is to describe the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles in realizing traffic safety in the City of Manado. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The informants in this research were the Regional Secretary of Manado City, Member of the Manado City DPRD, Head of the Manado City Transportation Service, Head of the Motor Vehicle Testing UPT of the Manado City Transportation Service, Head of the Road Transport Operational Control Section of the Manado City Transportation Service, Staff of the Manado City Transportation Service, Chairman of the Manado City Land Transport Organization, and Motor Vehicle Owner. The results of this research indicate that the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles in realizing traffic safety in the City of Manado has not gone well as seen from: 1) Communication dimensions (socialization, counseling and coaching) which are less than optimal and less effective carried out, 2) Dimensions of resources (HR and facilities) that have not been supported and are inadequate, 3) Dimensions of bureaucratic structures (SOP and coordination) that have not been effective, 4) Dimensions of disposition (controlling) or supervision that have not been running optimally carried out as inspections , raids, pick-up tests related to periodic testing of motor vehicles.
Implementation Of The Family Hope Program (PKH) In Alleviating Poverty In Sumedang Regency Ajeng Nur Hanifah; Petrus Polyando; Dyah Poespita Ernawati
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 02 (2024): Education and Sosial science, March - May 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poverty is one of the problems faced by developing countries in the world, including Indonesia. The government continues to strive to address the problem of poverty through various social policies or programs, one of which is the Family Hope Program (PKH) which is regulated in Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. The research carried out was entitled "Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Alleviating Poverty in Sumedang Regency". This research aims to describe the implementation of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty in Sumedang Regency. The theory used in this research is Edward III's implementation theory in Agustino which has 4 dimensions, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative research method with an inductive approach to be able to see the facts in the field and draw conclusions. The data sources in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques carried out by researchers are by means of observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in overcoming poverty in Sumedang Regency has gone well, but is not optimal. The suggestion given by researchers is that the Sumedang Regency Government needs to increase cooperation with the Ministry of Social Affairs to increase the quota for PKH Facilitators. And issue a stricter policy in updating DTKS (Integrated Social Welfare Data) according to the results of validation and verification in the field so that PKH assistance can be right on target.
Stunting Prevention Based on Collaborative Governance in Sumedang Regency, Province West Java Risa Mayangsari; Petrus Polyando; Imelda Hutosoit
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 02 (2024): Education and Sosial science, March - May 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stunting is a national issue that is of public concern, not only the Government but all elements, both the private sector and society. Stunting is one of the most crucial health problems that occurs even in various countries in the world, this is also the case with Sumedang Regency as one of 100 regencies/cities with stunting intervention which has reached 27.6% in 2022. The aim of this research is to find out collaborative governance-based stunting prevention process in Sumedang Regency. This research uses primary data from interviews and secondary data from documents and reports as well as regulations related to stunting prevention. This study used descriptive qualitative method. In collecting data, researchers carried out observations, interviews and collected documents regarding stunting prevention that has been carried out by Sumedang Regency. The research results show that collaborative governance in accelerating stunting prevention in Sumedang Regency has been running well and effectively. This is based on analysis of indicators of a collaborative governance approach, namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaboration processes. Where the interim results obtained were a decrease in the stunting prevalence rate in the simultaneous weighing results in February 2024, namely 8.21%.
RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN Sutiyo Sutiyo; Petrus Polyando; Florianus Aser; Teguh Ilham
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4064

Abstract

Sistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Adat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai, aturan, dan tradisi setempat yang dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur interaksi, menyelesaikan persoalan, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang.Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua; Adat; Kelembagaan
Analysis of The Readiness of The Regional Government of Malinau District North Kalimantan Province in Commemorate Digital Transformation Tria Hilda; Ika Sartika; Hadi Prabowo; Petrus Polyando
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 16 (1), 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v16i1.3294

Abstract

One of the efforts to realize the goals of bureaucratic reform is the modernization of the government bureaucracy which focuses on the orientation of public services to community satisfaction through optimizing the use of information technology. The purpose of this research is to analyse the readiness of the Regional Government of Malinau Regency in commemorate digital transformation and to identify supporting and inhibiting factors for the readiness of the Regional Government of Malinau Regency in commemorate digital transformation. This study uses a qualitative research design with descriptive methods, by adapting the An Integration Information Rich E-Readiness Assessment Tool readiness analysis model, proposed by Mutula & Brakel 2006. This research uses a triagulation analysis method on observation data, interviews and documentation in the field. The research results of the five dimensions of assessment show 1) Information Readiness with information access indicators categorized as ready and information mechanism indicators categorized as quite ready; 2) Institutional Readiness with Organizational Structure indicators categorized as ready, ICT Policy indicators categorized as quite ready and ICT Budget Readiness categorized as ready; 3) HR readiness with HR composition indicators categorized as quite ready, ICT HR qualification indicators categorized as unprepared, and ICT HR preparation indicators categorized as unprepared. 4) Infrastructure Availability with hardware and software infrastructure indicators categorized as ready and internet connection indicators categorized as quite ready; 5) External Environment Readiness with telecommunications service quality indicators categorized as quite ready.
Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Kerajinan Noken Mama Papua Di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Macora, Nur Asdianti D.; Polyando, Petrus; Hutasoit, Imelda
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2024.vol10(1).15803

Abstract

Law No. 6/2014 on Villages has provided practical space for a new paradigm in village development inIndonesia. In essence, village community empowerment arises to make the community able to build itself and improveits life because of the existence of a low socio-economic condition, resulting in their inability and ignorance. It is thisinability and ignorance of the community that causes their productivity to decline and the poverty rate in the village toincrease. This study aims to describe the Policy Implementation of the Noken Mama Papua. Craft Business EmpowermentProgram in Wania District, Mimika Regency, Central Papua Province. This research uses the theory of policyimplementation using Edward III's theory, namely the dimensions of communication, resources, disposition andbureaucratic structure. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The datacollection techniques used are interviews, observations and document studies. The author uses data analysis techniques with the stages of data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing which are arrangedtentatively. Based on the research conducted, it is known that the policy implementation of the noken craft businessempowerment program has not been implemented properly, especially from the dimensions of human resources, budgetresources and equipment resources. Then, related to the dimensions of the organizational structure, there is no SOPfor empowering noken craft businesses both in the village government and in the district.
Co-Authors Achmad, Mansyur Ajeng Nur Hanifah Akbar, Baharullah Anggrainy Claudya Ribka Sangeroki Aser, Florianus Chandra Johanis Putra Beama Devi Irena Dyah Poespita Ernawati Eko Budi Santoso Ellan Rohelan Nagari Eva Eviany Eviany, Eva Fina Yunita Sari Florianus Aser Frans Dione, Frans Frien’s Bernard Kramayir Hadi Prabowo Hutasoit, Imelda Ika Sartika Ilham, Teguh Imelda Hutosoit Irawan Irawan Khudzaifi, Muhammad Syauqi Macora, Nur Asdianti D. Maryani, Dedeh Muh. Ilham Muhammad Ion Nurliah Nurdin Rinny Dewi Anggraeni Risa Mayangsari Rizki Amalia Sadu Wasistiono Saflessa, Samuel Stevy Hanny Supena Sutiyo Sutiyo Sutiyo Sutiyo Suyanti, Then Teguh Ilham Tria Hilda