Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
Ida Surya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Fungsi Bawaslu dalam Mencegah Money Politic pada Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa (Studi di Bawaslu Kabupaten Sumbawa) Patih Kushartawan; Ida Surya; Ashari, Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas fungsi dan tugas pokok bawaslu dalam pelaksanaan proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa dan strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan fungsi dan tugas pokok Bawaslu Kabupaten Sumbawa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu sebagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sejak tahapan awal hingga berakhirnya tahapan pemilu di Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu menyusun strategi pencegahan money politic berupa sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat, pemetaan daerah rawan money politic, pembentukan kampung pengawasan pemilu, jango partai, pengutan kerjasama dan fungsi Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pembuktian money politic. Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum, Money Politic
Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pengaturan Otonomi Daerah menurut Sistem Ketatanegaraan Firas; Ida Surya; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan, serta mengetahui bagaimana dinamika hukum otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap, otonomi daerah dalam prinsip Negara Kesatuan adalah kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga pemberian otonomi kepada daerah dapat menjadi langkah yang tepat untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengantarkan rakyat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang sejahtera, berkeadilan sosial, dan berdasarkan atas hukum.
HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DI BAWAH UMUR YANG SUDAH/PERNAH KAWIN DALAM PEMILIHAN UMUM Chairunnisa, Dinda; Ida Surya; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/69m2sw87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak memilih dalam pemilihan umum khususnya untuk subjek hukum yang sudah atau sudah pernah kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni studi dokumen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang didapatkan dikaji menggunakan metode interpretasi. Adapun hak memilih dalam pemilihan umum berdasar pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini merupakan Pasal yang memberikan kedudukan hukum terhadap warga negara Indonesia yang sudah atau sudah pernah kawin dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tolak ukur kedewasaan cukup beragam. Dengan menjadikan perkawinan sebagai tolak ukur kedewasaan dalam pemilihan umum, ini juga berarti memberi hak memilih dalam pemilihan umum pada anak di bawah umur yang sudah atau pernah kawin dengan dispensasi. Kendati demikian, seorang anak yang melakukan perkawinan dengan dispensasi pada hakikatnya tetaplah seorang anak. Merupakan hal yang tidak relevan menjadikan perkawinan dengan dispensasi sebagai penentu kapabilitas seseorang dalam menentukan pilihan politiknya mengingat sebagai negara demokrasi, Indonesia menggantungkan nasib pada rakyatnya. Maka dari itu, kedewasaan dalam konteks hak memilih dalam pemilihan umum tidak bisa hanya sekedar status kedewasaan yang disamakan dengan konsekuensi yuridis dari perkawinan yang dilakukannya. Selain itu dengan melihat fakta sosial yang ada terkait dengan perkawinan di bawah tangan, frasa “sudah atau sudah pernah kawin” yang ada pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan frasa yang menjadikan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai norma yang multitafsir. Maka dari itu, perlu dipertegas bahwa perkawinan yang dimaksud merupakan hanya perkawinan yang tercatat pada lembaga negara yang berwenang.
DAMPAK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATURSIPIL NEGARA Triyas Amalia Putri Ashari; Ida Surya; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6mw4p466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, serta dampak yuridis  prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunnakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penugasan prajurit TNI ke dalam jabatan ASN dengan menekankan prinsip kebutuhan organisasi dan sistem merit. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum mengenai batasan jabatan, mekanisme seleksi, status kepegawaian, serta pola karier prajurit TNI dalam struktur ASN. Secara yuridis, prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN dinilai sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, penegasan mekanisme alih status berbasis sistem merit, serta penguatan pengawasan dan pembinaan kompetensi guna menjamin profesionalisme ASN dan keberlanjutan reformasi birokrasi. 
PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Baiq Mila Salida Baiq Mila Salida; Ida Surya; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/8tjv4j09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan bentuk perlindungan dan kepastian hukum aparatur sipil negara sebagai whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi menurut undang-undang aparatur sipil negara nomor 20 tahun 2023 serta implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga peneltian doktrinal dan penelitian pustaka atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (Stute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approachh), yang melibatkan pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan judul termasuk undang-undang nomo 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, sedangkan data sekunder dan tersier diambil dari studi kepustakaan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan pasal 21 undang-undang aparatur sipil negara memberi hak bantuan hukum bagi aparatur sipil negara sebagai salah satu bentuk penghargaan, namun belum mengatur perlindungan khusus bagi pelapor. Pasal 24 menegaskan kewajiban umum Aparatur Sipil Negara (loyalitas, netralitas, dan sebagainya.) tanpa kewajiban melaporkan korupsi. Kasus Togap Marpaung (mantan pejabat BAPETEN) mengilustrasikan minimnya perlindungan: setelah melapor dugaan korupsi, karirnya terhambat dan pelaporannya ke KASN/pihak berwenang tidak ditindaklanjuti. Disimpulkan perlu penguatan payung hukum, misalnya ketentuan eksplisit melindungi aparatur sipil negara whistleblower, serta peningkatan mekanisme implementasi.
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SENGKERANG, KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH) M. Jayang Rane; Ida Surya; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/r0nsbz57

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah)” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang serta mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, namun dalam implementasinya masih ditemukan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2) Mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya transparansi, serta adanya faktor kepentingan tertentu yang memengaruhi independensi pengawasan.
Co-Authors AGUNG SETIAWAN Ashari Ashari Ashari Baiq Mila Salida Baiq Mila Salida Chairunnisa, Dinda Firas M. Jayang Rane M. SALEH Patih Kushartawan Triyas Amalia Putri Ashari