Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Cahaya Mandalika Commerce Law International Journal of Integrated Science and Technology
Eduardus Bayo Sili
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (STUDI DI KOTA MATARAM) Diella Angela Dwi Handayani; Muhammad Sood; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.838 KB)

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kontrak Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Adapun hasil penelitian ini Penyediaan infrastruktur melalui suatu kerjasama tersebut memerlukan pengaturan yang khusus. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.Pemerintah dalam kontrak BOT mempersiapkan modal baik berupa barang atau jasa pada kontrak ini, namun pihak swasta dituntut untuk lebih berperan dalam menanggulangi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan serta tahap operasionalnya.Pada perjanjian atau kontrak, hak dan kewajiban biasanya dilihat dari keseimbangan berkontrak, keseimbangan sendiri merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERDAMPAK COVID-19 Usnadi .; Hirsanuddin .; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.158 KB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagaian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk megetahui kebijakan Restrukturissi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak penyebaran Covid-19, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur UMKM terdampak penyebaran Covid-19. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. bahwa penelitian dikatan sebagai penelitian normatif yang berpedoman pada literatur dan peraturan prerundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penyusunan Tesis ini, digunakan dua metode pendekatan yaitu pendekan perundang-undangan dan, Pendekatan Konseptual. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19
Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gustini Widjianingsih; Kurniawan Kurniawan; Eduardus Bayo Sili
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum persaingan usaha sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja dan bagaimana penyelesaian sengketa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan historis, Pendekatan perbandingan, dan Pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan menggunakan studi dokumen. Analisis bahan hukum dengan cara interprestasi. Penyimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dala penegakan hukum persaingan usaha sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai lembaga Negara komplementer atau state auxillary organ. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai peran yang multi functions. Kewenangannya meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan konsultatif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjalankan kewenangan sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, dan juga konsultatif. Kedua, Penyelesaian sengketa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai jangka waktu penanganan perkara yang lebih cepat, yaitu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari di tingkat pengadilan Negeri dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari di tingkat Kasasi. Sedangkan penyelesaian sengketa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatur jangka waktu penanganan perkara di tingkat Pengadilan Niaga yaitu selama 3 (tiga bulan) sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dan di tingkat kasasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek Hukum Pelayanan Usaha Jasa Salon Terhadap Konsumen (Studi Di Diana SPA Mataram) Ni Nyoman Putri Ayudiana; Eduardus Bayo Sili; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.746 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam pelayanan usaha jasa salon kecantikan, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk tanggungjawab salon kecantikan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative emipris. Penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Diana SPA Mataram yaitu perlindungan hukum perventif dan represif.. Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum bagi salon kecantikan apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen (Diana SPA Mataram) apabila pelaku usaha jasa salon melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly Chika Nur Narulita; Eduardus Bayo Sili; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.283 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggung jawab para pihak dalam jual beli benda bergerak dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian second trift brand paradise suplly. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data serta bahan hukum yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang pakaian second trift brand paradise suplly yaitu perlindungan preventif dan represif. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian second trift brand paradise suplly adalah dengan tanggung jawab hukum secara keperdataan yaitu ganti kerugian.
Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang Di Indonesia Taufik Nahdi; Eduardus Bayo Sili
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2816

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atau para investor cryptocurrency di Indonesia, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pesatnya perkembangan cryptocurrency menyebabkan jumlah para pengguna atau investor cryptocurrency juga meningkat pesat di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia harus membuat regulasi atau peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya, legalitas penggunaaan cryptocurrency di Indonesia sendiri telah diatur dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Krypto (Crypto Asset).
Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengelola Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Bayu Wanda Ardianto; Eduardus Bayo Sili
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola saham di Bursa Efek Indonesia serta menganalisis tanggungjawab bursa efek dalam melindungi investor di pasar modal. Manfaat yang diharapkan adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi dalam mengembangkan pemikiran di bidang hukum bisnis. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola investasi saham di Bursa Efek Indonesia dengan cara menerapkan 8 poin penting dalam mengambil keputusan investasi. Tanggungjawab Bursa Efek Indonesia dalam melindungi investor di pasar modal yaitu dengan menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator, melakukan pencatatan efek, likuiditas investasi efek, mengontrol jalannya transaksi, mencegah praktrik manipulasi. Sedangkan mengenai penegakan hukum, bursa efek tidak mempunyai wewenang, melainkan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.
ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA Irfun Walid Sahamad; Zainal Asikin; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2464

Abstract

Fenomena aset digital di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia sudah mengikuti tren yang berkembang di dunia dan karena Indonesia memiliki penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan banyak negara lainnya, adopsi terhadap tren digital sangat cepat dan bertumbuh dengan pesat. Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai Bitcoin. Dengan adanya bitcoin, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menyadari bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengana cara desentralisasi dan bukan otorisasi. Banyaknya permasalahan atau prokontra terkait penyebaran Kripto sebagai alat pembayaran dan sebagai alat komoditi menjadi latar belakang pada penulisan ini, kemudian munculah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan peraturan hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek-aspek Hukum terhadap kripto di Indonesia. hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia secara regulasi Aset Kripto telah diakui sebagai komoditi di bidang Aset Digital secara sah dan dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDIRIAN AKTA (PT UMKM) DI INDONESIA (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT) Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Kahay; Zainal Asikin; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2556

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Indonesia yang disahkan pada tahun 2020 memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersifat dinamis, tergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, dengan aspek kunci termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum menjadi faktor krusial bagi UMKM, mencakup kemudahan perizinan, insentif fiskal, hak kontraktual, dan perlindungan kepemilikan intelektual. UU Cipta Kerja memberikan fasilitas, insentif, dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk pelayanan terpadu satu pintu, insentif pajak, dan fasilitas kepabeanan. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ditekankan, dengan regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM tercermin dalam perubahan definisi Perseroan Terbatas (PT) oleh UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan fleksibilitas terhadap kepemilikan saham dan memungkinkan pendirian Perseroan Perorangan sesuai dengan kriteria UMKM. Penyesuaian regulasi ini mencerminkan respons terhadap perkembangan bisnis modern, memberikan landasan hukum inklusif dan adaptif. Kajian ini juga menyoroti pengecualian terhadap aturan pendirian Perseroan, memberikan fleksibilitas lebih lanjut terkait kepemilikan saham. Hal ini memperkuat adaptabilitas regulasi terhadap dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia, dengan fokus pada mendukung sektor UMKM. Perubahan ini mencerminkan upaya legislatif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang responsif dan inklusif.
Juridical Analysis of Build Operate Transfer Agreements at the Mataram Mall Building Septina Indi Huwaida; Zainal Asikin; Eduardus Bayo Sili
International Journal of Integrated Science and Technology Vol. 2 No. 8 (2024): August 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijist.v2i8.2455

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze the regulation of Build Operate Transfer (BOT) agreements in positive law in Indonesia and the legal issues in the BOT agreement between the Mataram City Government and PT Pacifik Cilinaya Fantacy. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The types of data used include secondary and primary data. Secondary data consists of literature sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The regulation of Build Operate Transfer is essentially the same as general contract regulations, which are governed by the third book of the Civil Code regarding obligations. Additionally, Build Operate Transfer is also regulated by several other regulations, including: Government Regulation No. 27 of 2014, Presidential Regulation No. 13 of 2010, Minister of Finance Regulation No. 78/PMK.06/2014, and Minister of Finance Regulation No. 02/PMK.06/2008 concerning the Appraisal of State-Owned Assets. The legal issue in this Build Operate Transfer agreement is that PT Pacifik Cilinaya Fantacy failed to comply with and PT Pacifik Cilinaya Fantacy regarding the management of the APHM Cilinaya Area. PT Pacifik Cilinaya Fantacy did not fulfill its obligation to pay royalties to the Mataram City Government from 2016 to 2019.
Co-Authors Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Kahay Bayu Wanda Ardianto Chika Nur Narulita Diella Angela Dwi Handayani Gustini Widjianingsih Hirsanuddin . Irfun Walid Sahamad Kurniawan Kurniawan Muhammad Sood Ni Nyoman Putri Ayudiana Septina Indi Huwaida Taufik Nahdi Usnadi . Wisudawan, I Gusti Agung Zainal Asikin