Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Commerce Law
Eduardus Bayo Sili
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (STUDI DI KOTA MATARAM) Diella Angela Dwi Handayani; Muhammad Sood; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.838 KB)

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kontrak Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Adapun hasil penelitian ini Penyediaan infrastruktur melalui suatu kerjasama tersebut memerlukan pengaturan yang khusus. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.Pemerintah dalam kontrak BOT mempersiapkan modal baik berupa barang atau jasa pada kontrak ini, namun pihak swasta dituntut untuk lebih berperan dalam menanggulangi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan serta tahap operasionalnya.Pada perjanjian atau kontrak, hak dan kewajiban biasanya dilihat dari keseimbangan berkontrak, keseimbangan sendiri merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERDAMPAK COVID-19 Usnadi .; Hirsanuddin .; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.158 KB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagaian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk megetahui kebijakan Restrukturissi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak penyebaran Covid-19, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur UMKM terdampak penyebaran Covid-19. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. bahwa penelitian dikatan sebagai penelitian normatif yang berpedoman pada literatur dan peraturan prerundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penyusunan Tesis ini, digunakan dua metode pendekatan yaitu pendekan perundang-undangan dan, Pendekatan Konseptual. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19
Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gustini Widjianingsih; Kurniawan Kurniawan; Eduardus Bayo Sili
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum persaingan usaha sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja dan bagaimana penyelesaian sengketa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan historis, Pendekatan perbandingan, dan Pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan menggunakan studi dokumen. Analisis bahan hukum dengan cara interprestasi. Penyimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dala penegakan hukum persaingan usaha sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai lembaga Negara komplementer atau state auxillary organ. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai peran yang multi functions. Kewenangannya meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan konsultatif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjalankan kewenangan sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, dan juga konsultatif. Kedua, Penyelesaian sengketa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai jangka waktu penanganan perkara yang lebih cepat, yaitu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari di tingkat pengadilan Negeri dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari di tingkat Kasasi. Sedangkan penyelesaian sengketa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatur jangka waktu penanganan perkara di tingkat Pengadilan Niaga yaitu selama 3 (tiga bulan) sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dan di tingkat kasasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek Hukum Pelayanan Usaha Jasa Salon Terhadap Konsumen (Studi Di Diana SPA Mataram) Ni Nyoman Putri Ayudiana; Eduardus Bayo Sili; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.746 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam pelayanan usaha jasa salon kecantikan, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk tanggungjawab salon kecantikan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative emipris. Penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Diana SPA Mataram yaitu perlindungan hukum perventif dan represif.. Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum bagi salon kecantikan apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen (Diana SPA Mataram) apabila pelaku usaha jasa salon melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly Chika Nur Narulita; Eduardus Bayo Sili; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.283 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggung jawab para pihak dalam jual beli benda bergerak dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian second trift brand paradise suplly. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data serta bahan hukum yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang pakaian second trift brand paradise suplly yaitu perlindungan preventif dan represif. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian second trift brand paradise suplly adalah dengan tanggung jawab hukum secara keperdataan yaitu ganti kerugian.
Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang Di Indonesia Taufik Nahdi; Eduardus Bayo Sili
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2816

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atau para investor cryptocurrency di Indonesia, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pesatnya perkembangan cryptocurrency menyebabkan jumlah para pengguna atau investor cryptocurrency juga meningkat pesat di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia harus membuat regulasi atau peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya, legalitas penggunaaan cryptocurrency di Indonesia sendiri telah diatur dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Krypto (Crypto Asset).
Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengelola Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Bayu Wanda Ardianto; Eduardus Bayo Sili
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola saham di Bursa Efek Indonesia serta menganalisis tanggungjawab bursa efek dalam melindungi investor di pasar modal. Manfaat yang diharapkan adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi dalam mengembangkan pemikiran di bidang hukum bisnis. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola investasi saham di Bursa Efek Indonesia dengan cara menerapkan 8 poin penting dalam mengambil keputusan investasi. Tanggungjawab Bursa Efek Indonesia dalam melindungi investor di pasar modal yaitu dengan menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator, melakukan pencatatan efek, likuiditas investasi efek, mengontrol jalannya transaksi, mencegah praktrik manipulasi. Sedangkan mengenai penegakan hukum, bursa efek tidak mempunyai wewenang, melainkan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.
Co-Authors Bayu Wanda Ardianto Chika Nur Narulita Diella Angela Dwi Handayani Gustini Widjianingsih Hirsanuddin . Kurniawan Kurniawan Muhammad Sood Ni Nyoman Putri Ayudiana Taufik Nahdi Usnadi . Wisudawan, I Gusti Agung