<![CDATA[Pembangunan Bandar UdaraTorajayang menjadi proyek strategis pariwisata nasional, mendapati adanya masalah dan tuntutan oleh masyarakat. Tulisan ini memuat keterpaduan konflik antara pemerintahdengan masyarakat dan tentunya resolusi konflik yang terimplementasikan. Dalam penulisan ini, penelitian kualitatifialah bentuk penulisan yang digunakan dengan metode wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Latarbelakang konflik ialah kesenjangan antara opini publik dengan kebijakan yang ada. Dinamika konflik juga membahasdengan permasalahan ganti rugi atas lahan/tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah pembangunan bandar udara dan tentunya dikarenakan sebagian besar wilayah tersebut merupakan Tanah Tongkonan. Kerumitan dan kompleksitas karena keterlibatan Panitia 9 yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten TanaToraja sebagai pihak yang membantu proses pembangunan bandar udara malah terjaring korupsi. Dinamika konflik mempunyai dampak terhadapperubahanbudaya sosial, intimidasi, sertapenolakan dan perubahan sikap masyarakat. Resolusi konflik dilakukan oleh pihak yang melibatkan pemerintah,dan juga nonpemerintah. Pemerintah kabupaten tentunya berupaya bertindak secara persuasif, dengan melibatkanpihak pemangku adat dalam memediasi pihak yang berkonflik.Kedepannya penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendorong pihak manapun untuk menyusun dan membuat strategi penyelesaian konflik argaria dimanapun, terintegrasi serta terkoordinasi sehingga dapat menjadi rujukan pada pembangunan-pembangunansarana dan prasarana umum lainnya.]]>
