Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

POTENSI KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DAN PEMERINTAH PUSAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI DALAM PERSPEKTIF AMNESTI INTERNASIONAL Kintan Farhayanti Dewi; Gede Sumerta; Eri Hidayat
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.461 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i1.3215

Abstract

Pasca MoU Helsinki, Provinsi Aceh ditetapkan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus yang dimuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai perwujudan rekonsiliasi secara bermartabat di Aceh. Namun demikian, MoU Helsinki tidak lantas benar-benar menyelesaikan konflik di wilayah tersebut, terutama antara GAM, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisa konflik antara pemerintah provinsi Aceh dan pemerintah pusat Republik Indonesia terhadap implementasi MoU Helsinki dalam perspektif Amnesty International. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya akar konflik laten yang kuat pasca 16 tahun kesepakatan MoU yang dikaji dari perspektif Amnesty International sebagai LSM internasional di bidang HAM yang menanggapi kondisi ini melalui perspektif kemanusiaan dengan sejumlah bukti lapangan yang ditemukan atas pelanggaran HAM di masa lalu.
RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN BANDAR UDARATORAJA DI KABUPATEN TANATORAJA Muh Aditya Ibrahim; Eri Hidayat; Halomoan Alexandra
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.069 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i2.3649

Abstract

Pembangunan Bandar UdaraTorajayang menjadi proyek strategis pariwisata nasional, mendapati adanya masalah dan tuntutan oleh masyarakat. Tulisan ini memuat keterpaduan konflik antara pemerintahdengan masyarakat dan tentunya resolusi konflik yang terimplementasikan. Dalam penulisan ini, penelitian kualitatifialah bentuk penulisan yang digunakan dengan metode wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Latarbelakang konflik ialah kesenjangan antara opini publik dengan kebijakan yang ada. Dinamika konflik juga membahasdengan permasalahan ganti rugi atas lahan/tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah pembangunan bandar udara dan tentunya dikarenakan sebagian besar wilayah tersebut merupakan Tanah Tongkonan. Kerumitan dan kompleksitas karena keterlibatan Panitia 9 yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten TanaToraja sebagai pihak yang membantu proses pembangunan bandar udara malah terjaring korupsi. Dinamika konflik mempunyai dampak terhadapperubahanbudaya sosial, intimidasi, sertapenolakan dan perubahan sikap masyarakat. Resolusi konflik dilakukan oleh pihak yang melibatkan pemerintah,dan juga nonpemerintah. Pemerintah kabupaten tentunya berupaya bertindak secara persuasif, dengan melibatkanpihak pemangku adat dalam memediasi pihak yang berkonflik.Kedepannya penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendorong pihak manapun untuk menyusun dan membuat strategi penyelesaian konflik argaria dimanapun, terintegrasi serta terkoordinasi sehingga dapat menjadi rujukan pada pembangunan-pembangunansarana dan prasarana umum lainnya.
Mapping the South China Sea Conflict through the Dynamic Framework Theory on Conflict Prevention and Peacebuilding Budi Setiawan; Bayu Setiawan; Eri Hidayat
Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) Vol. 3 No. 2 (2024): June 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjss.v3i2.9988

Abstract

he dynamics of the South China Sea conflict hold the potential for certain levels of escalation. The complexity of the conflict in the South China Sea needs to be specifically unraveled through the theory of the dynamic framework for conflict prevention and peace. This involves identifying the components that trigger and drive the conflict, which can then serve as a reference for formulating measures to prevent the escalation of the conflict. In this study, the South China Sea conflict is the primary object of exploration using the dynamic framework theory for conflict identification. The dynamic conflict framework has interrelated components that can be synthesized to determine that the South China Sea conflict is in a critical situation