Kristian Kris
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Yopi Gunawan; Kristian Kris
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.463 KB) | DOI: 10.35706/positum.v3i1.2706

Abstract

Aritkel ini akan mengkaji prinsip-prinsip hukum terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption namun belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006,  namun prinsip-prinsp dalam  The United Nations Convention Against Corruption belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip-prinsip yang belum diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.