Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Positum Jurnal Politikom Indonesiana Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Agus Mulya Karsona
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kematian oleh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan Holyness N. Singadimedja; Agus Mulya Karsona; Wandi Pramudya
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.769 KB) | DOI: 10.35706/positum.v3i2.2899

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak pekerja untuk memperoleh Jaminan Kematian(JKM) pada perusahaan yang dinyatakan pailit dan mengetahui tanggung jawab perusahaan yang telah menunggak iuran Jaminan Kematian dan telah dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif dengan menggunakan aspek-aspek normatif (yuridis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pekerja untuk memperoleh JKM pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit yakni dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan putusan MK No.67/PUU-XI/2013 dengan didahulukan pembayaran haknya. Jika hak atas JKM belum diperoleh, pekerja akan mendapat pelunasan dari direksi yang menyebabkan perusahaan pailit. Jika masih belum juga memperoleh haknya, pekerja dapat menggugat pemberi kerja dan mengajukan gugatan mengenai perselisihan hak agar dapat memperoleh ganti kerugian dari pemberi kerja, dan tanggungjawab yang dapat dibebankan pada perusahaan tersebut yakni dengan tanggungjawab pidana berdasarkan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan dan perdata dengan unsur kesalahan.
Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Bagi Anggota Ahmadiyah di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Agus Mulya Karsona; Holyness N Singadimeja; Mesas Sinaga
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.928 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1655

Abstract

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan dokumen sah menurut undang-undang yang menyatakan bahwa ia merupakan warga negara pada wilayah tersebut dan juga merupakan sebuah identitas untuk mendapatkan pelayanan publik sebagai warga negara Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Dalam praktiknya, masih terdapat warga negara yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) seperti pada daerah Kabupaten Kuningan tepatnya di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana. Pada daerah tersebut terdapat diskriminasi layanan kependudukan, seperti upaya mempersulit pelayanan surat nikah dan pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kuningan, pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada pemerintahan Kecamatan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan untuk tidak mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dan tidak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di Kabupaten Kuningan, hingga sekarang ini Jemaat Ahmadiyah tidak boleh memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia.Keyword : Kewenangan Pemerintah, Pelayanan E-KTP, KTP Ahmadiah
Company Liability Towards Workers Who Are Dismissed During the Covid-19 Pandemic as A Force Majeure Circumstance Rosandra Nabila Nugraha; Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1650

Abstract

The COVID-19 pandemic has significantly impacted the economy worldwide, including Indonesia. In the face of economic difficulties caused by social restrictions and declining demand, many companies have been forced to lay off employees as a last resort to maintain business continuity. This situation is often categorized as Force Majeure, an extraordinary event that cannot be predicted or avoided. Even though termination of employment can be carried out in these situations, applicable laws and regulations must still fulfill workers' rights. This study aims to determine the limitations of the COVID-19 pandemic as a Force Majeure situation and the company's responsibility towards workers laid off during the pandemic. The research method used is normative juridical, which is legal research on positive legal norms, principles, and doctrines with analytical descriptive research specifications that describe the applicable laws and regulations associated with legal theory and the practice of implementing positive law, which are then collected and classified into an orderly and systematic description. The study results show that the COVID-19 pandemic can be considered an urgent or Force Majeure, and companies are relieved to fulfill workers' rights. Still, many companies unilaterally layoff their workers. Protection of workers in these conditions is essential to prevent injustice and ensure social justice for the parties involved
Analisis Putusan tentang Permohonan Pailit oleh Pekerja akibat Tidak Terpenuhinya Hak Pesangon secara Keseluruhan Ditinjau dari Ketentuan Ketenagakerjaan dan Kepailitan Olive Ozora Tesalonika Simanjuntak; Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 5 (2025): September : Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i5.648

Abstract

Indonesia is a country with a high level of labor-related issues, particularly in relation to the protection and fulfillment of workers’ rights. Common problems include termination of employment, unpaid wages, and inadequate severance payments. One such case is the bankruptcy petition filed against PT. Setiaji Mandiri, which serves as the focus of this study. The objective of this research is to analyze the legal considerations behind the Commercial Court’s decision to grant the bankruptcy request and its implications for labor rights. This study employs a normative juridical method by analyzing relevant legislation and court rulings, particularly referring to Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, and Law No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The findings show that PT. Setiaji Mandiri had indeed made efforts to settle its financial obligations, but these efforts were deemed insufficient by the court, leading to the acceptance of the bankruptcy petition. However, a key issue that emerged was the absence of debt registration with the Industrial Relations Court (PHI), which is mandated by law in cases involving employment disputes. According to the prevailing labor laws, the PHI must first determine the amount of severance pay owed to employees, which can then be used as a reference in bankruptcy proceedings. The study concludes that there was a procedural oversight in the handling of labor claims in this bankruptcy case. It emphasizes the importance of adhering to legal mechanisms that protect workers’ rights and recommends stricter coordination between commercial and labor courts to prevent similar issues in the future.
Co-Authors Holyness N Singadimeja Holyness Nurdin Singadimedja Mesas Sinaga Olive Ozora Tesalonika Simanjuntak Rosandra Nabila Nugraha Sherly Ayuna Putri Wandi Pramudya