Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT Putri, Sherly Ayuna; Takariawan, Agus
Dharmakarya Vol 6, No 4 (2017): Desember
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.372 KB)

ABSTRAKBanyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi,politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.Peningkatan materi, pembinaan aparatur dan sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah nyata dan kesungguhan pemerintah dan para aparat hukum untuk menegakan supremasi hukum dan menyebabkan keracuan hukum yang mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia sehingga apabila dihubungkan dengan korban anak dalam perdagangan manusia maka terjadilah ketidakadilan dan tiadanya perlindungan hukum terhadap korban karena para aparat penegak hukum bertindak tidak sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang, sehingga banyak terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini dan tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-UndangÂ No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk pemberantasan juga meminimalisir perdagangan anak dan pekerja anak di bawah umur.Â

PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR BERDASARKAN KONVENSI PALERMO Ayu, Maria Efita; Putri, Sherly Ayuna
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.275 KB)

ABSTRAKKejahatan terorganisir dalam perdagangan perempuan dan anak yang bersifat transnasional merupakan kejahatan yang serius dan berdampak luas bahkan dapat digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Statuta Roma (1998) yang mengatur pengadilan tetap pidana internasional (International Criminal Court). Sasaran ketentuan dalam protokol ll tersebut adalah organisasi kejahatan yang berada di balik perdagangan perempuan dan anak yaitu dengan menghukum para pelakunya dan melindungi korban-korbannya yaitu perempuan dan anak. Di dalam Konvensi Palermo 2000 ditegaskan mengenai tujuan pokok untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama antara negara pihak dalam rangka mencegah dan memberantas kelima jenis kejahatan yang ada dalam konvensi tersebut. Tulisan merupakan hasil penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah mengenai perdagangan perempuan dan anak. Konvensi Palermo (2000) merupakan suatu terobosan bagi dunia internasional, khususnya negara-negara anggota PBB untuk secara efektif dan efisien mencegah dan memberantas kejahatan terorganisasi transnasional. Terobosan tersebut dapat dilihat dalam kesepakatan mengenai definisi kelompok terorganisasi (criminal group) dan ruang lingkup dari kejahatan transnasional.Kata kunci: kejahatan terorganisir; korupsi; perdagangan perempuan dan anak. ABSTRACTOrganized crime in the transnational trafficking of women and children is a serious and far-reaching crime and can even be classified as crimes against humanity as stated in the Rome Statute (1998) which regulates the permanent international criminal court. The objective of the provisions in protocol II is the criminal organization behind the trafficking of women and children, namely by punishing the perpetrators and protecting their victims, namely women and children. In the Palermo Convention2000) it is emphasized that the main objective is to enhance and strengthen cooperation between states parties in preventing and eradicating the five types of crimes which are the jurisdiction of the convention. This paper is the result of a research useing normative juridical approach by reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, and cases relating to the problem regarding to the trafficking of women and children. Further in Article 3 subparagraph (a) Appendix II of the Palermo Trafficking Protocol (2000), describes the definition of human trafficking in more detail. The problem regarding corruption acts can no longer be classified as ordinary crimes but has become an extraordinary crime.Keywords: corruption; organized crime; trafficking.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.5

Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata Kusmayanti, Hazar; Putri, Sherly Ayuna; Rahmainy, Linda
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli â€“ Desember 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

The religious court through the mobile court made a breakthrough in applying the principle of cheap, simple and fast in the proceedings. The circuit assembly is carried out to fulï¬ ll the justice of the community especially those who are lawless and live on the edge of the city. This research is intended to ï¬nd out the practice of conducting a circuit court in religious courts whether it is in accordance with the principles and legal principles of civil procedure. The method used is normative juridical which focuses on research into applicable legal provisions, namely Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and Perma No.1 of 2015. The speciï¬ cation of this study is descriptive analytical then analyzed using qualitative normative methods. Based on the research conducted that the practice of mobile courts conducted in the Religious Courts is in accordance with the principles and principles of civil procedural law as stated in, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and the implementation process is in accordance with Perma No.1 of 2015 concerning Integrated Session Services Around the District Court and Religious Court/Syarâ€™iyah Court in Order to Issue Marriage Deed, Marriage Book, and Marriage Certiï¬cate

Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata Kusmayanti, Hazar; Putri, Sherly Ayuna; Rahmainy, Linda
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli â€“ Desember 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v4i2.83

The religious court through the mobile court made a breakthrough in applying the principle of cheap, simple and fast in the proceedings. The circuit assembly is carried out to fulï¬ ll the justice of the community especially those who are lawless and live on the edge of the city. This research is intended to ï¬nd out the practice of conducting a circuit court in religious courts whether it is in accordance with the principles and legal principles of civil procedure. The method used is normative juridical which focuses on research into applicable legal provisions, namely Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and Perma No.1 of 2015. The speciï¬ cation of this study is descriptive analytical then analyzed using qualitative normative methods. Based on the research conducted that the practice of mobile courts conducted in the Religious Courts is in accordance with the principles and principles of civil procedural law as stated in, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and the implementation process is in accordance with Perma No.1 of 2015 concerning Integrated Session Services Around the District Court and Religious Court/Syarâ€™iyah Court in Order to Issue Marriage Deed, Marriage Book, and Marriage Certiï¬cate

RESIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ayuna Putri, Sherly; Singadimedja, Holyness N
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.874 KB)

Every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination as provided for in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. A child is a person who is not yet 18 years old, including a child who still in the womb. The legal issues raised in this study are: what is the risk for underage child labor according to positive laws in Indonesia?; and how children?s rights and legal protections for child labor are based on Law no. 13 of 2003 on Manpower and Law no. 35 Year 2014 on Child Protection? This research is normative juridical research with analytical descriptive and qualitative descriptive research specification. This is a Library Research by using secondary data. Some factors that can prevent children to work are: social institutions (custom rules in hereditary societies); weak business that is impossible to work in it or because of the high level of welfare; public view; Education related to the exam season, scholarships, school rules and working hours coinciding with school hours; and the attitude and prohibition of work from parents. Child labor reduction program and children?s opinion are crucial to local potential as a resource of action and community?s responsibility to participate. The program should involve all institutions related to the causal factors and carried out with good coordination because the problems of child labor and its emerging protection are interrelated and strengthen each other.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN Ayuna Putri, Sherly; Kusmayanti, Hazar; Rachmainy, Linda
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.697 KB)

In recent years, religious court tries to break the gap by means of roving or mobile court. Mobile court is applied to fill up sense of justice and right among citizen who do not have adequate knowledge about procedural law and live away from city center where court usually runs. This research is attempted to dig into the practices of mobile court and compare it with other principles of procedural laws in Indonesia civil code.This research is used juridical-normative method that emphasizes investigation into law provision that is valid in Indonesia jurisdiction. The investigation will be addressed to Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Legislation no 48 of 2009 on judiciary dominion, Legislation no 3 of 2015, Legislation no 50 of 2009 on religious court, and Supreme Court Legislation no 1 of 2015 on integrated service of mobile court in district court and religious court or Islamic court in order to publication of marriage certificate. This research is specifically analytical-descriptive in character and in order to obtain holistic description about practice of dispute settlement in Islamic court by means of mobile court in accordance to principles and codes of civil code procedural law. The result of this description then to be analyzed by means of qualitative-normative method on the ground of document research in which materials of legislation and jurisprudence are analyzed furthermore. This research also use observation and interview as complementary method, especially on how Tasimalaya District Court and Cimahi Religious Court practicing mobile court.

RESIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ayuna Putri, Sherly; Singadimedja, Holyness N
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v13i1.534

EveryÂ childÂ hasÂ theÂ rightÂ toÂ survival,Â growthÂ andÂ developmentÂ andÂ isÂ entitledÂ toÂ protection fromÂ violenceÂ andÂ discriminationÂ asÂ providedÂ forÂ inÂ theÂ 1945Â ConstitutionÂ ofÂ theÂ StateÂ ofÂ the RepublicÂ ofÂ Indonesia.Â AÂ childÂ isÂ aÂ personÂ whoÂ isÂ notÂ yetÂ 18Â yearsÂ old,Â includingÂ aÂ childÂ whoÂ still inÂ theÂ womb.Â TheÂ legalÂ issuesÂ raisedÂ inÂ thisÂ studyÂ are:Â whatÂ isÂ theÂ riskÂ forÂ underageÂ childÂ labor accordingÂ toÂ positiveÂ lawsÂ inÂ Indonesia?;Â andÂ howÂ childrenâ€™sÂ rightsÂ andÂ legalÂ protectionsÂ for childÂ laborÂ areÂ basedÂ onÂ LawÂ no.Â 13Â ofÂ 2003Â onÂ ManpowerÂ andÂ LawÂ no.Â 35Â YearÂ 2014Â onÂ Child Protection?Â ThisÂ researchÂ isÂ normativeÂ juridicalÂ researchÂ withÂ analyticalÂ descriptiveÂ andÂ qualitative descriptiveÂ researchÂ specification.Â ThisÂ isÂ aÂ LibraryÂ ResearchÂ byÂ usingÂ secondaryÂ data. SomeÂ factorsÂ thatÂ canÂ preventÂ childrenÂ toÂ workÂ are:Â socialÂ institutionsÂ (customÂ rulesÂ in hereditaryÂ societies);Â weakÂ businessÂ thatÂ isÂ impossibleÂ toÂ workÂ inÂ itÂ orÂ becauseÂ ofÂ theÂ highÂ level ofÂ welfare;Â publicÂ view;Â EducationÂ relatedÂ toÂ theÂ examÂ season,Â scholarships,Â schoolÂ rulesÂ and workingÂ hoursÂ coincidingÂ withÂ schoolÂ hours;Â andÂ theÂ attitudeÂ andÂ prohibitionÂ ofÂ workÂ from parents.Â ChildÂ laborÂ reductionÂ programÂ andÂ childrenâ€™sÂ opinionÂ areÂ crucialÂ toÂ localÂ potentialÂ asÂ a resourceÂ ofÂ actionÂ andÂ communityâ€™sÂ responsibilityÂ toÂ participate.Â TheÂ programÂ shouldÂ involveÂ all institutionsÂ relatedÂ toÂ theÂ causalÂ factorsÂ andÂ carriedÂ outÂ withÂ goodÂ coordinationÂ becauseÂ the problemsÂ ofÂ childÂ laborÂ andÂ itsÂ emergingÂ protectionÂ areÂ interrelatedÂ andÂ strengthenÂ eachÂ other.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN Ayuna Putri, Sherly; Kusmayanti, Hazar; Rachmainy, Linda
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v13i2.689

InÂ recentÂ years,Â religiousÂ courtÂ triesÂ toÂ breakÂ theÂ gapÂ byÂ meansÂ ofÂ rovingÂ orÂ mobileÂ court. MobileÂ courtÂ isÂ appliedÂ toÂ fillÂ upÂ senseÂ ofÂ justiceÂ andÂ rightÂ amongÂ citizenÂ whoÂ doÂ notÂ have adequateÂ knowledgeÂ aboutÂ proceduralÂ lawÂ andÂ liveÂ awayÂ fromÂ cityÂ centerÂ whereÂ courtÂ usually runs.Â ThisÂ researchÂ isÂ attemptedÂ toÂ digÂ intoÂ theÂ practicesÂ ofÂ mobileÂ courtÂ andÂ compareÂ itÂ with otherÂ principlesÂ ofÂ proceduralÂ lawsÂ inÂ IndonesiaÂ civilÂ code.ThisÂ researchÂ isÂ usedÂ juridical-normative methodÂ thatÂ emphasizesÂ investigationÂ intoÂ lawÂ provisionÂ thatÂ isÂ validÂ inÂ IndonesiaÂ jurisdiction. TheÂ investigationÂ willÂ beÂ addressedÂ toÂ HetÂ HerzieneÂ IndonesischÂ ReglementÂ (HIR),Â LegislationÂ no 48Â ofÂ 2009Â onÂ judiciaryÂ dominion,Â LegislationÂ noÂ 3Â ofÂ 2015,Â LegislationÂ noÂ 50Â ofÂ 2009Â onÂ religious court,Â andÂ SupremeÂ CourtÂ LegislationÂ noÂ 1Â ofÂ 2015Â onÂ integratedÂ serviceÂ ofÂ mobileÂ courtÂ in districtÂ courtÂ andÂ religiousÂ courtÂ orÂ IslamicÂ courtÂ inÂ orderÂ toÂ publicationÂ ofÂ marriageÂ certificate. ThisÂ researchÂ isÂ specificallyÂ analytical-descriptiveÂ inÂ characterÂ andÂ inÂ orderÂ toÂ obtainÂ holistic descriptionÂ aboutÂ practiceÂ ofÂ disputeÂ settlementÂ inÂ IslamicÂ courtÂ byÂ meansÂ ofÂ mobileÂ courtÂ in accordanceÂ toÂ principlesÂ andÂ codesÂ ofÂ civilÂ codeÂ proceduralÂ law.Â TheÂ resultÂ ofÂ thisÂ description thenÂ toÂ beÂ analyzedÂ byÂ meansÂ ofÂ qualitative-normativeÂ methodÂ onÂ theÂ groundÂ ofÂ documentÂ research inÂ whichÂ materialsÂ ofÂ legislationÂ andÂ jurisprudenceÂ areÂ analyzedÂ furthermore.Â ThisÂ researchÂ also useÂ observationÂ andÂ interviewÂ asÂ complementaryÂ method,Â especiallyÂ onÂ howÂ TasimalayaÂ District CourtÂ andÂ CimahiÂ ReligiousÂ CourtÂ practicingÂ mobileÂ court.

DIRUMAHKANNYA PEKERJA YANG BERUJUNG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19 SECARA SEPIHAK BERDASARKAN PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN SECARA NON LITIGASI Putri, Sherly Ayuna; Karsona, Agus Mulya; Singadimedja, Holyness
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.176

Pada awal tahun 2020, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi masalah kesehatan global yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 ini menyebar di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Telah meninggalkan beberapa permasalahan tidak saja dari sisi perekonomian, sosial, bahkan problematika hukum. Ketika berbagai kegiatan harus dilakukan Work From Home (WFH) berdasarkan instruksi dan berbagai aturan pemerintah pusat dan daerah menyebabkan beberapa perusahaan dengan sangat terpaksa berhenti beroperasi serta merumahkan karyawan (pekerja). Dampak lebih jauh dari merumahkan pekerja adalah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penyelesaian PHK menimbulkan polemik lebih jauh dan persepsi yang berbeda diantara para pihak dalam hal ini perusahaan dan pekerja sehingga berujung pada terjadinya sengketa. Penelitian ini bersifat kebaruan dan sesuai dengan kepakaran para peneliti, dengan permasalahan yang hendak diteliti meliputi perlindungan bagi pekerja yang terkena pengrumahan berujung pemutusan hubungan kerja akibat dari adanya pandemi Covid 19 dan solusi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak akibat pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Perlindungan bagi pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang mengalami kerugian akibat adanya pandemi Covid-19, maka solusi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan terkait PHK sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang dapat menguntungkan dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui perundingan bipartit dapat dijadikan alternatif, oleh para pihak yang berselisih

Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBG Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

The verdict of Verstek is the ruling that where the defendant, although called legitimately, does not come on a given day, and does not tell others to be facing his deputy, the claim is accepted with a decision without the presence (Verstek). Resistance is a legal effort against the verdict that was dropped outside the presence of the defendant. Essentially the resistance was provided for the defendant who (in general) was defeated. The Verzet is governed in article 125 paragraph (3) and 129 HIR, article 149 clause (3) Jo. 153 RBg. The research method which is conducted in this study is normative juridical research that emphasizes on the science of law and conduct an inventory of positive law relating to the effectiveness of statutory regulations in the ﬁ eld of legal and descriptive analytical describing and analyzing the problems based on the legislation governing the law of civil proceedings regarding the legal efforts of Verstek decision. Based on the results of the study obtained ﬁ rst problem of Verstek decision to be ﬁ led by the defendant on the decision of the District Court of Bale Bandung Case Number: 37/PDT. G/2018/PN. BLB and the state court ruling of the Simalungun case number: 36/PDT. G/2013/PN. LICENSE does not conform to the norm in article 125 HIR and section 149 RBg. The two remedies that can be done by the plaintiff or the appeal is to apply for the appeal with the reasons set out in article 30 paragraph (1) of Law No. 5 of 2004 concerning the Supreme Court, among other things relating to the judge is not authorized or exceeds the limits of authority and or wrong in implementing or violating applicable laws.

Title

Found 52 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 52 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 52 Documents
Search