Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Positum Jurnal Politikom Indonesiana Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Agus Mulya Karsona
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Politikom Indonesiana

 1 
Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Bagi Anggota Ahmadiyah di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Agus Mulya Karsona; Holyness N Singadimeja; Mesas Sinaga
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.928 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1655

Abstract

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan dokumen sah menurut undang-undang yang menyatakan bahwa ia merupakan warga negara pada wilayah tersebut dan juga merupakan sebuah identitas untuk mendapatkan pelayanan publik sebagai warga negara Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Dalam praktiknya, masih terdapat warga negara yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) seperti pada daerah Kabupaten Kuningan tepatnya di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana. Pada daerah tersebut terdapat diskriminasi layanan kependudukan, seperti upaya mempersulit pelayanan surat nikah dan pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kuningan, pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada pemerintahan Kecamatan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan untuk tidak mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dan tidak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di Kabupaten Kuningan, hingga sekarang ini Jemaat Ahmadiyah tidak boleh memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia.Keyword : Kewenangan Pemerintah, Pelayanan E-KTP, KTP Ahmadiah
Co-Authors Holyness N Singadimeja Holyness Nurdin Singadimedja Mesas Sinaga Olive Ozora Tesalonika Simanjuntak Rosandra Nabila Nugraha Sherly Ayuna Putri Wandi Pramudya