Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MENYOAL PELAKSANAAN KEMERDEKAAN PERS INDONESIA M. Syahnan Harahap
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jh.v11i1.652

Abstract

Kemerdekaan pers, baik pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi memiliki kendala yang sama, yaitu kendala yuridis dan kendala sosiologis. Perbedaannya hanya terletak pada variasi dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala itu formula yang paling tepat adalah pertama, negara hukum yaitu negara yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum pada warga masyarakat. Kedua, negara demokrasi dimana pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Ketiga, hak asasi manusia dalam konteks ini adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan perasaan. Semula konsep ini tidak termasuk rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena kita ingin membangun negara kekeluargaan bukan negara individualistik dan liberalistik. Keempat, pemberdayaan organisasi dan birokrasi untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima, pengawasan hal itu diperlukan untuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kemerdekaan pers. Keenam sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk tegaknya kemerdekaan pers Indonesia. Katakunci : kemerdekaan pers, Indonesia.
KONSEPSI HUKUM YANG IDEAL BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA M. Syahnan Harahap
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.365 KB) | DOI: 10.35968/jh.v10i1.406

Abstract

Abstrak :Hukum yang ideal adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan besumber pada kepribadian nasional yaitu nilai agama dan adat. Kehadiran hukum yang ideal itu bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada system hukum yang sama. Hukum yang ideal harus dimulai dari masyarakat. Isi hukum nasional dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap negara dan bangsa, dapat mengayomi dan memberi suasana aman, bahagia dan sejahtera. Isi hukum nasional harus berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu melakukan pembaharuan terhadap hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman. Hukum harus bias mendorong kekuasaan dan masyarakat untuk berkembang maju. Hukum harus sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi.  Kata kunci: Konsepsi hukum yang ideal, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Konsistensi Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Mengenai Hak Waris Anak Perkawinan Siri Komarudin; M. Syahnan Harahap
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 3 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v3i2.1035

Abstract

One of the impacts of unregistered marriage lies in the status of children. Children of unregistered marriages according to Indonesian positive law have the same status as illegitimate children, where illegitimate children only have a civil relationship with their mother, and in the birth certificate they are only listed in the mother's name. In fact, later it will be difficult for the child to be in the position of heir when he demands what is his right, apart from that he has no right to a living, education and inheritance from his father. The title of this research is Consistency of the Compilation of Islamic Law with Law Number 1 of 1974 Article 43 Concerning the Inheritance Rights of Children of Siri Marriages. Problem formulation: How are the inheritance rights of children from unregistered marriages regulated based on the compilation of Islamic law? What is the consistency of Law Number 1 of 1974 Article 43 with the Compilation of Islamic Law regarding the inheritance rights of children of unregistered marriages? The research was conducted using a normative juridical approach. The data used is primary, secondary and tertiary data. Data analysis was carried out qualitatively and based on the results of the analysis, conclusions were then drawn using a deductive approach. The conclusion of this research is that the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law have similarities regarding the legal position of children in unregistered marriages. Based on these provisions, children of unregistered marriages do not fulfill the elements of being legitimate children according to Article 42 of the Marriage Law because in order to fulfill the elements of a valid marriage according to the Marriage Law, it must be officially registered. So it can be concluded that children of unregistered marriages based on the Marriage Law and KHI are children outside of marriage. So the legal consequences according to both are the same, namely that children of unregistered marriages do not have inheritance rights from their father because they are considered to only have a civil relationship with their mother.