<![CDATA[Latar Belakang: Program promosi kesehatan (Promkes) menjadi kunci utama dalam mengendalikan Diabetes Melitus (DM) di Indonesia. Rendahnya alokasi biaya Promkes menjadi salah satu penyebab meningkatnya prevalensi DM, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman memiliki prevalensi DM tertinggi setelah Kota Yogyakarta.Tujuan: Mengidentifikasi skema alokasi biaya Promkes di Kabupaten Sleman untuk mengendalikan DM di Kabupaten Sleman.Metode: Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Partisipan terdiri dari lima pemangku kebijakan di Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Triangulasi dan member checking dilakukan untuk validasi data kualitatif.Analisis data dilakukan menggunakan open code.Hasil: Analisis data menghasilkan koding penting yang diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi tiga domain, yaitu: 1) implementasi program Promkes 2) skema alokasi dana Promkes, dan 3) sumber pembiayaan Promkes. Prosedur pengajuan dana kegiatan Promkes rumit dan tidak jelas. Perlu disosialisasikan tata cara pengajuan biaya Promkes di setiap fasilitas pelayanan kesehatan primer. Selain itu, diperlukan strategi untuk mengajukan pembiayaan Promkes di Kabupaten Sleman melalui APBN, APBD, DAK, bagi hasil pajak dan dana desa.Kesimpulan: Skema alokasi biaya Promkes untuk mengendalikan DM di Kabupaten Sleman dapat dilakukan melalui pengajuan dari Puskesmas. Alokasi dana tersebut bersumber dari APBN, APBD, DAK, bagi hasil pajak, dan dana desa.]]>
