Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur Dalam Pencegahan Aksi Teror Berbasis Keluarga Roudhotun Nimah; Isa Anshori; Mohammad Ikhwanuddin
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.903 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3330

Abstract

ABSTRAKDalam mengatasi dan mencegah aksi teror berbasis keluarga, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur mengharapkan semua keluarga agar dapat menerapkan keluarga sakinah sesuai dalam Islam untuk mencegah aksi terorisme itu terjadi. Dalam program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur berbasis keluarga melaksanakan tugasnya melalui beberapa pendekatan sesuai pada bidang-bidangnya, seperti dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan secara langsung dalam mencegah terjadinya faham radikal dan terorisme untuk tidak semakin meluas. Kata kunci :     Terorisme, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Keluarga
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017 Nurul Badriyatus Sholehah; Mohammad Ikhwanuddin
MAQASID Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.904 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i2.2951

Abstract

AbstrakKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Surabaya berupa Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Ekonomi. Upaya pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya yaitu Konseling, Medis, Hukum dan Psiko Sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis analisis Normatif Doktriner. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelayanan DP5A Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada PPTP2A Kota Surabaya sesuai norma pada Hukum Islam yaitu Al-Qur‟an, dan Hadits serta Kaidah Fiqh.Kata kunci: KDRT, Pelayanan DP5A, Hukum Islam
DISPARITY OF LEGAL CULTURE AND SOCIAL IDENTITY CRISIS IN INTER-RELIGIOUS MARRIAGE. (CASE STUDY OF MEPAMIT CUSTOM IN THE VIEW OF RELIGIOUS FIGURES IN PETANG VILLAGE, BADUNG, BALI.) Jessica Aulia; Gandhung Fajar Panjalu; Mohammad Ikhwanuddin
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3283

Abstract

This study aims to examine the position of the mepamit custom in Indonesian marriage law and to understand the views of religious leaders on the implementation of this tradition in the context of interfaith marriage in Petang Village, Badung Regency, Bali. Mepamit is a traditional procession in Balinese Hindu society that functions as a request for spiritual permission to ancestors when someone wants to change religions due to interfaith marriage. This study uses a qualitative approach with case study methods, in-depth interviews, and participatory observation. The results of the study indicate that mepamit has a position as a living customary law and plays an important role in maintaining the continuity of spiritual relationships between individuals and their ancestors. Hindu religious leaders emphasize that this procession is a moral and spiritual obligation, while Islamic religious leaders show a tolerant attitude as long as its implementation does not violate the principles of faith. These findings show that mepamit is a symbol of reconciliation between individual freedom and collective values, and reflects the practice of functional tolerance in a multicultural society. This study contributes to strengthening legal pluralism in Indonesia and provides new understanding of the role of customary law in contemporary socio-religious dynamics.