Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Khairun Law Journal KHAIRUN LAW JOURNAL
Rusdin Alauddin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sela Yang Tertunda Tentang Upah Skorsin (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pdt.Sus-PHI/PN.Tte, Jucnto Putusan Kasasi Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Thobari Thobari; Rusdin Alauddin; Nam Rumkel
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Termination of Employment (PHK) is basically a complex problem because it is related to unemployment, crime and job opportunities. Along with the rate of development of the business industry and the increasing number of workforce working in employment relationships, the problem of termination of employment is a problematic topic because it involves human life. The government has issued Law Number 21 of 2000 concerning Worker Unions / Labor Unions, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes (PPHI Law) which are the basis of reference in case of layoffs . One of the problems that occurred when the Panel of Judges of PHI PN Ternate stated that the demand for wages during suspension was legal according to the law, in accordance with the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower so that the Panel of Judges considered the provisional demands (interlocutory decision) appropriate to was granted and sentenced the Plaintiff (Entrepreneur) to pay suspension wages to the Defendant (Worker) since November 2014 until this case has permanent legal force. However, in reality and in fact the entrepreneur / company did not implement the interim decision.
Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi di Kota Ternate Rosida Rosida; Rusdin Alauddin; Irham Rosyidi
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Persampahan, Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi dan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk orang miskin dan Perwali nomor 41.A tahun 2017 tentang petunjuk pelaksana Perda nomor 4 tahun 2016 belum tersosialiasi secara maksimal, sehingga proses sampah ialah pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan. Selain itu, pemberian layanan persampahan untuk mengankut sampah warga masih di anggap belum merata karena pemberian layanan sampah dan ketersediaan fasilitas sarana parasana sampah di masing-masing kelurahan belum merata serta tidak adanya tempat pengaduan layanan di kantor kelurahan. Pelayanan dan pengelolaan sampah masih perlu peningkatan, terutama ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terbatas serta lemahnya peran pemerintah dengan kurangnya sosialisasi perda Persampahan dan Perda Bantuan Hukum untuk orang miskin serta minimnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Belum adanya tempat pengaduan di masing-masing kelurahan untuk menyampaikan aduan tentang pelayanan sampah. Selaian itu ketersediaan jumlah fasilitas operasional dan satgas (Mobil dan karyawan) pelayanan sampah masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi waktu jam kerja pelayanan.
Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar Sainal Sainal; Rusdin Alauddin; Nam Rumkel
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi Kawasan Berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.
Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Saiful Hi Soleman; Rusdin Alauddin; Irham Rosyidi
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak semua perusahan pertambagan / pemrakarsa yang melakukan laporan pengelolaan dan lingkungan yang dapat menimbulkan tanggung jawab dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunya yang memiliki kualitas dan kualitas AMDAL. Terhadap Evektifitas pelaksanaan Amdal sudah sesuai prosedur akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal, karena pihak perusahaan pertambagan / pemrakarsa tidak tebuka dalam hal pengelolaan dan lingkungan lingkungan.
Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sela Yang Tertunda Tentang Upah Skorsin (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pdt.Sus-PHI/PN.Tte, Jucnto Putusan Kasasi Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Thobari Thobari; Rusdin Alauddin; Nam Rumkel
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.241 KB) | DOI: 10.33387/klj.v4i1.3033

Abstract

Termination of Employment (PHK) is basically a complex problem because it is related to unemployment, crime and job opportunities. Along with the rate of development of the business industry and the increasing number of workforce working in employment relationships, the problem of termination of employment is a problematic topic because it involves human life. The government has issued Law Number 21 of 2000 concerning Worker Unions / Labor Unions, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes (PPHI Law) which are the basis of reference in case of layoffs . One of the problems that occurred when the Panel of Judges of PHI PN Ternate stated that the demand for wages during suspension was legal according to the law, in accordance with the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower so that the Panel of Judges considered the provisional demands (interlocutory decision) appropriate to was granted and sentenced the Plaintiff (Entrepreneur) to pay suspension wages to the Defendant (Worker) since November 2014 until this case has permanent legal force. However, in reality and in fact the entrepreneur / company did not implement the interim decision.
Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi di Kota Ternate Rosida Rosida; Rusdin Alauddin; Irham Rosyidi
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (936.719 KB) | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2892

Abstract

Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Persampahan, Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi dan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk orang miskin dan Perwali nomor 41.A tahun 2017 tentang petunjuk pelaksana Perda nomor 4 tahun 2016 belum tersosialiasi secara maksimal, sehingga proses sampah ialah pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan. Selain itu, pemberian layanan persampahan untuk mengankut sampah warga masih di anggap belum merata karena pemberian layanan sampah dan ketersediaan fasilitas sarana parasana sampah di masing-masing kelurahan belum merata serta tidak adanya tempat pengaduan layanan di kantor kelurahan. Pelayanan dan pengelolaan sampah masih perlu peningkatan, terutama ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terbatas serta lemahnya peran pemerintah dengan kurangnya sosialisasi perda Persampahan dan Perda Bantuan Hukum untuk orang miskin serta minimnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Belum adanya tempat pengaduan di masing-masing kelurahan untuk menyampaikan aduan tentang pelayanan sampah. Selaian itu ketersediaan jumlah fasilitas operasional dan satgas (Mobil dan karyawan) pelayanan sampah masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi waktu jam kerja pelayanan.
Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar Sainal Sainal; Rusdin Alauddin; Nam Rumkel
Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.3 KB) | DOI: 10.33387/klj.v3i1.2889

Abstract

Fungsi Kawasan Berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.
Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Saiful Hi Soleman; Rusdin Alauddin; Irham Rosyidi
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (944.354 KB) | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2893

Abstract

Tidak semua perusahan pertambagan / pemrakarsa yang melakukan laporan pengelolaan dan lingkungan yang dapat menimbulkan tanggung jawab dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunya yang memiliki kualitas dan kualitas AMDAL. Terhadap Evektifitas pelaksanaan Amdal sudah sesuai prosedur akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal, karena pihak perusahaan pertambagan / pemrakarsa tidak tebuka dalam hal pengelolaan dan lingkungan lingkungan.
Co-Authors Irham Rosyidi Irham Rosyidi Rosida Rosida Saiful Hi Soleman Sainal Sainal Thobari Thobari