Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum
Dadi Waluyo
Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENCARI SISTEM PEMIDANAAN YANG TEPAT DALAM TATA HUKUM PIDANA DI INDONESIA KHUSUSNYA TINDAK PIDANA KORUPSI Dadi Waluyo
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 01 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i1.242

Abstract

Sejak diundangkannya hingga saat ini, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kini telah berlaku selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Dalam kurun waktu itu, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah digunakan untuk menjerat dan mempidana kepada banyak pelaku tindak pidana korupsi.Adanya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagian kalangan telah membelenggu kebebasan hakim. Hal ini disebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus jika telah terbukti suatu perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh, jika seorang terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), meskipun banyak hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, maka hakim tetap harus berpedoman pada ancaman pidana minimum khusus dari pasal 2 ayat (1) tersebut, yaitu 4 (empat) tahun.Di satu sisi ancaman pidana minimum khusus dianggap membelenggu kebebasan hakim, namun di sisi yang lain ancaman pidana minimum khusus ini akan mencegah disparitas dalam penjatuhan pidana. Disparitas dalam penjatuhan pidana ini sering dijumpai pada tindak pidana yang dijerat dengan KUHP.
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN, KHUSUSNYA PIDANA PENJARA (STUDI KEMASYARAKATAN) Dadi Waluyo; Sumardi Sumardi; Sukhebi Mofea; Beggy Tamara
SUPREMASI HUKUM Vol 18 No 01 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v18i01.2282

Abstract

Most of the criminal law reforms outside the Criminal Code currently use a special minimum criminal threat as an instrument of punishment. The formulation of the problem that will be discussed in this study is as follows, How to create a pattern of punishment that is not oriented to the mere imposition of imprisonment and does not cause problems in its application? The conclusion is that imprisonment is still considered effective in preventing and fostering criminals, but it is time for us to think about making policies that are not oriented only to the imprisonment of perpetrators. According to the author's suggestion, law enforcement officers must be more courageous in taking a stand regarding restorative justice efforts, prosecutors and judges have also begun to dare to impose demands and decisions whose criminal threats are in the form of alternatives. Legislators must apply the bottom-up principle in the preparation of criminal legislation. Keywords: Criminal System Reform, Imprisonment
Co-Authors Beggy Tamara Sukhebi Mofea Sumardi Sumardi