<![CDATA[Abstract: The need for workforce Indonesian citizens to work abroad. The government, as a representative of the state, must be able to provide protection and fulfillment of rights to these Indonesian Migrant Workers. Political rights are right mandated by the Constitution. This study determines the problems, especially the General Election (Pemilu) conducted abroad. This is necessary because to fulfill constitutional rights, maximum planning can minimize the occurrence of the same problem in future elections. This research uses the normative juridical method with secondary data obtained through literature study. The data obtained will be processed and narrated using words scientific logic. Legally, the laws and regulations in Indonesia accommodate the political rights of Indonesian Migrant Workers. The problem that occurs is that the implementation of the General Election has not accommodated every voting right owned by the community in the form of a Permanent Voter List. The lack of vigilance of the Overseas Election Committee also has to sacrifice many rights that the community has. Additionally, additional legal instruments are needed to regulate elections abroad because the challenges faced are not easier than implementation at home. Political education must also be increasingly socialized as a form of fulfilment of Political Rights. It is hoped that in the future there will be plans that can increase the sense of nationalism for Indonesian Migrant Workers and the implementation of Constitutional Rights can be carried out properly in the construction of the Indonesian rule of law.Abstrak: Kebutuhan akan pekerjaan memaksa Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah sebagai representasi negara harus dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut. Hak Politik menjadi salah satu hak yang diamanatkan oleh Konstitusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan khususnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan di luar negeri. Hal ini diperlukan karena dalam upaya pemenuhan Hak Konstitusional, perencanaan yang maksimal dapat meminimalkan terjadinya permasalahan yang sama pada Pemilu kedepannya. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan akan diolah dan dinarasikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Secara substansi hukum, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah mengakomodir Hak Politik bagi Pekerja Migran Indonesia. Permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan Pemilu yang masih belum mengakomodir setiap hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap. Kurang sigapnya Panitia Pemilihan Luar Negeri juga harus mengorbankan banyak hak yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai pembaharuan, dibutuhkan instrumen hukum tambahan untuk mengatur Pemilu di luar negeri karena tantangan yang dihadapi tidak lebih mudah daripada pelaksanaan di dalam negeri. Pendidikan politik pun harus semakin disosialisasikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan Hak Politik. Diharapkan kedepannya setiap pembaharuan yang direncanakan dapat meningkatkan rasa nasionalisme bagi Pekerja Migran Indonesia dan pengimplementasian Hak Konstitusional dapat dijalankan dengan baik dalam konstruksi Negara Hukum Indonesia.]]>
