Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENTINGNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2014 (STUDI KASUS TENTANG SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA DI KOTA BANJARMASIN) Jamaluddin Jamaluddin; Siswanto Rawali; Nike Purnamawati
Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jm.v2i2.3512

Abstract

Administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya komunikasi dan informasi dan faktor-faktor apa yang berperanpada implementasi kebijakan penyelenggaraan peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang kependudukan di Kota Banjarmasin. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Marille S. Grindle Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Validitas data yang digunakan dengan teknik uji kredibilitas data menggunakan triangulasi untuk mengujinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan informasi menjadi unsur yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2014. Namun ada hal yang belum maksimal terlaksana mengenai efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota banjarmasin (studi kasus tentang surat keterangan tinggal sementara). Dilihat dari kedua faktor menurut Marille S. Grindle, faktor Content Of Policy (Isi Kebijakan), Karena dari keenam indikator hanya satu yang berhasil dilaksanakan yaitu indikator Program Implementer (Pelaksana Kebijakan). Sedangkan indikator lainnya tidak berjalan karena pelaksana kebijakan yang kurang mengetahui siapa saja lembaga yang terlibat, masih ada masyarkat yang tidak mengetahui perda tersebut sehingga tidak dapat merasakan manfaatnya, bagaimana letak pengambilan keputusannya. Kata kunci: Komunikasi dan Informasi;Pembangunan Daerah;Implementasi Kebijakan;Surat Keterangan Tinggal Sementara.
STRATEGI SOSIALISASI POLITIK KEPALA DESA DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS PENGUATAN KEARIFAN LOKAL Nike Purnamawati; Erinda Alfiani Fauzi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i2.293

Abstract

In the 2022 Village Head Pilkada, the Mandastana City Village Apparatus did not focus its political outreach efforts on village community voters, even though the number of village community voters reached more than half of the votes. The village apparatus of Mandastana City decided that in the 2022 Pilkada, village community voters would become one of the strategic groups on the political socialization agenda. The large number of village community voters can be an opportunity for the Puntik Dalam Village apparatus to increase the percentage of voter participation in the 2022 Pilkada by conducting political socialization focused on the village community voter segment, with the hope of a large number of voters. Village community voters will encourage a significant increase in the percentage of voter turnout. Puntik Dalam Village, Mandastana Barito Kuala District, which has high cultural values, is actually not difficult to find and identify various local wisdoms that support village communities because many religious leaders and traditional elders can develop local wisdom. like songs, sayings, or even advice attached to everyday life. The village community, which is mostly made up of members of the indigenous Banjar tribe, has developed certain patterns of behavior and a set of core values over time. These patterns of behavior and values represent the local wisdom of the hamlet. Even though many migrants come from Javanese or Bugis tribes, villagers are still able to mingle and compete in a healthy manner in village head elections. Regarding the context of village head elections, because the use of this network media does not target certain groups of voters in particular, everyone can obtain election information and the 2022 Mandastana Regency Pilkada stages by using this network media, and are not constrained by space or time constraints for candidate heads village in carrying out its political winning strategy
Analisis Desentralisasi Fiskal Pada Postur APBD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Erinda Alfiani Fauzi; Nike Purnamawati
Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 10 No. 1 (2023): Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin
Publisher : Jurusan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/wacana.v10i1.9614

Abstract

This study focuses on a simple analysis of the public financial posture in Batam City. Fiscal decentralization in Indonesia is carried out by granting broad regional expenditure discretion supported by transfer funding from the center and strengthening local taxing power. Fiscal decentralization is expected to increase the efficiency and effectiveness of governance and public services in the regions. This is due to the proximity of the levels of government providing services to the communities they serve so that local governments understand their local needs and priorities. Furthermore, improving the quality of governance will encourage better access to public services and ultimately boost the regional economy and improve people's welfare.