Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PREMISE LAW JURNAL SWARNA Legalpreneur Journal JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
MELKI SUHERY SIMAMORA
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BANK SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS BERAKHIRNYA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN (HPL) YANG MENJADI OBJEK JAMINAN (STUDI : PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK CABANG MEDAN DIPONEGORO) MELKI SUHERY SIMAMORA
PREMISE LAW JURNAL Vol 4: Volume 4 (2014) : Volume IV Tahun 2014
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.51 KB)

Abstract

ABSTRACT Bank as one of the financing institutions, which help streamline of debtors’ business through lending an amount of money in the form of credit, has the main function in the economic growth. The theory used in the research Legal Certainty (Rechtssicherheit) theory. The bank as the holder of Hypothecation, when the period of the validity of the Building Rights certificate ends, which is located on the Management Rights, which is still a collateral, initially has the position as preferential creditor and the holder of hypothecation because the Deed for the Giving of Hypothecation (APHT) as the collateral has absolute, droit de suite, droit de preference, specialty, and publicity principles. There are some obstacles related to the annulment of the Building Rights Certificate as the collateral for a certain debt which occurs to the Bank as the holder of hypothecation in which the annulment of the Building Rights Certificate on the Management Rights becomes the Bank’s collateral. Keywords: Hypothecation, Building Rights, Management Rights.
Tanggungjawab Sosial Dalam Tatakelola Perusahaan yang Baik Terhadap Masyarakat Desa Pangobusan, Kabupaten Toba Kusbianto, Kusbianto; Sitompul, Ariman; Sahputra, Rilawadi; Ruslan, Ruslan; Azmi, Syariful; Simamora, Melki Suhery; Nurhayati, Nurhayati; Satar, Abdul
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2024): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Mei 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v3i5.1308

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu implementasi keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat. Keterlibatan perguruan tinggi terhadap kegiatan kemasyarakatan adalah wujud aktualisasi darma pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu darma dalam pendidikan tinggi. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di Desa Pangobusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Sumatera Utara, Mahasiswa dan dosen melaksanakan Tanggungjawab Sosial Dalam Tatakelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Masyarakat. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) merancang kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pemberdayaan kelompok masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam aspek hukum dan kemasyarakatan yang terkait dengan keberadaan PT. TPL (Tbk), tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) juga menyasar sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya Tanggungjawab Sosial Dalam Tatakelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Masyarakat. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat atau sebaliknya sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi sektor andalan masyarakat Desa Pangobusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Sumatera Utara.
Accountability For Corruption Of Village Funds By The Head Of Paridanggaran Village Toba Samosir Regency (Study Verdict Number: 55 / Pid.Sus-TPK/2018 / FR.Mdn) Panjaitan, Uli; Kusbianto, Kusbianto; Simamora, Melki Suhery
Legalpreneur Journal Volume 3, No. 2 April 2025
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lpj.v3i2.6244

Abstract

Cases of abuse that occur in village fund management are carried out with various modus operandi such as drafting a budget above the market price and then paying based on other agreements, borrowing while the village fund by moving funds to a personal account and then not being returned. The formulation of the problem is how the village fund deviation by The Village Head of Paridanggaran, Toba Samosir regency, North Sumatra Province, how the accountability of perpetrators of village fund corruption in the decision of PN. Tipikor Number : 55 / Pid.Sus-TPK/2018 / FR.Mdn, how the basis of consideration of the judge handed down the verdict against the defendant in the decision of PN. Tipikor Number: 55 / Pid.Sus-TPK/2018 / FR.Mdn. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical law research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary Data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the deviation of village funds by the head of Pardinggaran Village related to village funds in 2016 Toba Samosir regency, North Sumatra province is the village fund budget that has been disbursed by the defendant Marhuarar Pangaribuan as the head of Pardinggaran village, but in carrying out activities using village funds not included other village officials, should be used to finance activities in accordance with the draft Paridanggaran village budget. Accountability perpetrators of corruption in the village Fund decision PN. Tipikor Number: 55 / Pid.Sus-TPK/2018 / FR.Mdn is Marhuarar Pangaribuan sentenced to prison for 2 years 6 months and a fine of Rp.50.000.000, - (fifty million rupiah).
Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran Kusbianto, Kusbianto; Sitompul, Ariman; Sahputra, Rilawadi; Ruslan, Ruslan; Azmi, Syariful; Simamora, Melki Suhery; Nurhayati, Nurhayati; Pranoto, Agus
JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2025): JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juni 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jgen.v3i3.975

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi warga Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, melalui penyediaan layanan bantuan hukum dan edukasi hukum yang berbasis partisipatif. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum serta terbatasnya akses terhadap lembaga bantuan hukum menjadi tantangan serius dalam penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis, dan pembentukan forum pengaduan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan advokatif dengan melibatkan unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum seperti Sengketa tanah, permasahan izin pertambangan galian C dan lainnya. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan keberanian untuk menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi tentang permasalahan hukum yang dihadapi. Kegiatan ini diharapkan menjadi model replikasi dalam meningkatkan kesadaran dan akses hukum di wilayah pedesaan lainnya.
Co-Authors Azmi, Syariful Kusbianto, Kusbianto Nurhayati Nurhayati Panjaitan, Uli Pranoto, Agus Ruslan Ruslan Sahputra, Rilawadi Satar, Abdul Sitompul, Ariman