Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISA TINGKAT KEBISINGAN PERGERAKAN LALU LINTAS TERHADAP ZONA PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN (Studi Kasus : Perguruan Parulian 3 Jl.Sisingamangaraja No.44 dan SMPN 7 Jl.H.Adam Malik No.12 Medan) Putri Juwita Simamora
Jurnal Teknik Sipil USU Vol 2, No 2 (2013): JURNAL TEKNIK SIPIL USU VOLUME 2 NO 2 TAHUN 2013
Publisher : Jurnal Teknik Sipil USU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.468 KB)

Abstract

ABSTRAK Polusi suara atau bising adalah salah satu isu lingkungan yang terjadi di wilayah perkotaan. Perancangan kota yang tidak atau kurang mengikuti kaedah-kaedah perancangan kota akan memberikan efek bising yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan transportasi. Bising merupakan bunyi yang terjadi dalam waktu dan lama tertentu namun suaranya tidak diinginkan karena mengganggu konsentrasi dalam kegiatan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebisingan lalu lintas dengan beberapa faktor seperti volume kendaraan (X1), kecepatan rata-rata lalu lintas arah a (X2), kecepatan rata-rata lalu lintas arah b (X3), persentase kendaraan berat (X4), jarak pengukuran (X5) dan elevasi pemasangan alat (X6) dengan menggunakan Sound Level Meter dan hasil pengukuran dianalisa dengan menggunakan metode analisa regresi linier dengan bantuan program SPSS. Penelitian dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu Perguruan Parulian 3 Jl.Sisingamangaraja No.44 dan SMPN 7 Jl.H.Adam Malik No.12. Dari hasil pengukuran diperoleh tingkat kebisingan lalu lintas pada masing-masing lokasi penelitian pada jarak 5-15 meter dari bahu jalan raya berkisar antara 59,6 dBA – 77,8 dBA untuk SMPN 7 dan 69,8 dBA – 83,0 dBA untuk Perguruan Parulian 3. Nilai tingkat kebisingan dari kedua lokasi pengukuran tersebut telah melewati ambang batas baku tingkat kebisingan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup 1996 untuk kawasan sekolah sebesar 55 dB. Model persamaan dari hasil analisis regresi linier pada SMPN 7 diperoleh persamaan Y = 38,663 + 0,009 X1 - 0,473 X6 sedangkan pada Perguruan Parulian 3 diperoleh persamaan Y = 80,063 – 0,572 X6. Kata Kunci : Kebisingan lalu lintas, analisa regresi linier
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 di Kabupaten Natuna Simamora, Putri Juwita; Priyanto, Agus; Sugilar, Sugilar
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i11.52277

Abstract

Dalam upaya reformasi perizinan guna percepatan dan kemudahan, Pemerintah Pusat membangun, mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang memiliki kesamaan aturan dan standarisasi secara nasional guna memberikan kepastian prosedur dan kemudahan pelayanan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya pada pelayanan penerbitan PBG dan/atau SLF sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten Natuna. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan 1 (satu) teori Implementasi Kebijakan, namun pada penelitian ini peneliti menggunakan kombinasi 2 (dua) teori yaitu Teori George C. Edwards III dan Teori Van Meter & Van Horn tentang implementasi kebijakan guna memperoleh analisis yang lengkap dan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat implementasi Kebijakan PP Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (penelaahan dokumen). Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling dengan jumlah 13 (tiga belas) informan terdiri dari pelaksana SIMBG, masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga legislatif daerah (DPRD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2021 di Kabupaten Natuna sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Adapun faktor penghambat implementasi antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor struktur birokrasi yang mengarah terkendala pada kurangnya koordinasi antar pelaksana dan faktor lingkungan sosial yakni pola pikir masyarakat.