Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
M. Zainor Ridho
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KPK DAN KEKUASAAN M. Zainor Ridho
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak KPK lahir sebagai lembaga bantu yang bertugas untuk membantu lembaga penegak hokum dalam memberantaskorupsi. Apatahlagi Indonesia saat ini memiliki darurat perangterhadap korupsi Dalam kasus Indonesia, korupsi sudah padatingkatan sistemik. Korupsi tidak hanya pada tingkatan pettycorruption, tapi sudah pada level grand dan state capture.Korupsi dilakukan bareng-bareng mulai semua pejabat di puncakstruktur sampai pegawai terendah di semua jajaran lembaganegara ( eksekutif, legislatif dan yudikatif). Karena itu ,pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secarastruktural dan individual, secara kelembagaan dan lingkungan.Dan karena korupsi sudah seperti kanker yang menyebar danmenjerat seluruh organ masyarakat, maka pemberantasankorupsi harus dimulai dengan reformasi sosial dan mentalseluruh komponen masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pemimpinpemimpinyang punya tekad kuat dan sungguh-sungguh. Jadipemberantasan korupsi tidak hanya berhenti sebagai “lipservice” ataupun sebagai “komoditas politik” menjelang pemilusaja, tapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan politik yanghendak diwujudnyatakan. Untuk tingkatan korupsi di Indonesia,strategi penanggulangan yang efektif adalah determinedinstitutionalstrategy atau penegakan hukum yang tegas denganmenjatuhkan sangsi hukum yang berat pada semua pelakukorupsi.Kata Kunci: KPK.Korupsi,Kekuasaan
TNI DAN KONFLIK SOSIAL: DILEMA REFORMASI TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA M. Zainor Ridho
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v10i2.2107

Abstract

Supremasi otoritas sipil terhadap angkatan bersenjata adalah dasar penting politik demokratis[1]. Langkah penting, walaupun mungkin tidak cukup, untuk mengukur kemajuan demokratisasi Indonesia adalah dengan menilai apakah angkatan bersenjata Indonesia berada di bawah otoritas sipil. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyusun sebuah doktrin canggih, yakni dwifungsi dan kekaryaan, untuk membenarkan keterlibatannya di bidang sosial politik. Pembongkaran doktrin ini, dengan maksud agar angkatan bersenjata Indonesia tunduk pada demokrasi, menuntut perumusan ulang atau bahkan penghapusan doktrin itu. Kata Kunci: Politik, Demokratis, TNI [1] Ibid, hal. 96
IRAN: NEGARA DAN MASUKNYA HIRARKHI AGAMA M. Zainor Ridho
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Iran merupakan pemerintahan teokrasi yang dipimpinoleh seorang pemimpin yang menduduki jabatan tertinggiberdasarkan hukum tetapi juga dipilih berdasarkan pemilihanumum untuk memilih presiden, anggota parlemen, walikota, parapenasehat kota (dewan kota). Seorang pemimpin tertinggi –Ayatollah Seyyed Ali Khamenei – yang dipilih oleh sebagianpengikut anggota pemimpin agama dan yang mengatur seluruhkehidupan. Dalam tulisannya Nader Hashemi disebutkan bahwapada tahun 1997, proses demokratisasi akar rumput telahmenemukan momentum baru di Iran setelah serangkaiankemenangan elektoral para kandidat reformis pada serangkaianpemilu presidensial, parlemen, dan pilkada. Masyarakat Iranselama dua periode kepemimpinan Muhammad Khatami (19972005)terlibat dalam pertautan antara tradisi dan modernitas,demokrasi dan teokrasi, hukum sipil dan hukum religius, hakasasi manusia dan kewajiban-kewajiban religius. Kata Kunci: Iran, wilayatul faqih, teokrasi
Co-Authors