Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islam Universalia : International Journal of Islamic Studies and Social Sciences Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Wijayakusuma Law Review
Suryati Suryati
Faculty Of Law Wijayakusuma University, Purwokerto, Indonesia
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia S. Suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.74

Abstract

. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang Jaminan Fidusia (PT Pegadaian Persero Purwokerto) melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data primer sebagai data pendukung berupa keterangan dari pejabat yang berwenang. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: Perlindungan hukum PT Pegadaian (Persero) Purwokerto selaku pemegang Jaminan Fidusia melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) selain dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat 3, Pasal 20, Pasal 29  Pasal 35, dan Pasal 36), juga diatur di dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi seperti mengatur tentang denda, sanksi, dan eksekusi Jaminan Fidusia melalui Kreasi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan, Fidusia, Pegadaian.
Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Biro Perjalanan Wisata CV Putra Wisata S. Suryati; Aris Priyadi; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i1.47

Abstract

Article 1 of Law No. 10 Years 2009, tourism: travel activities carried out by a person or group of people by visiting certain places for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of tourist attractions visited in the interim period. Agreement on land travel using land vehicles in the form of unknown buses in Book III of the Civil Code and KUHD. The purpose of this study is to find out the legal responsibilities of CV Putra Wisata as a travel agency when there is a default. The research method uses normative juridical, by synchronizing the legal principles of the agreement with the legislation in force in Indonesia. The data obtained is analyzed qualitatively. The conclusion is that there are several possible forms of responsibility as a Tourist Travel Bureau when there is a default, namely: keep on carrying out travel without compensation or cancellation of the agreement without or with compensation.Keyword: Legal Responsibility, Agreement, Tour Package
Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia Suryati Suryati; Nurlely Sukesti Ariani Nasution; Wiwin Muchtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.168

Abstract

PT. Pegadaian (Persero) as a state-owned company engaged in pawning, has given birth to various breakthroughs in order to answer and meet the needs of the community. To answer these needs, PT. Pegadaian gave birth to a new subsidiary called Pegadaian Syariah as an alternative for Muslims who want to free themselves from the practice of usury and interest in conventional pawnshops. The difference between sharia and conventional pawning is in terms of the legal basis where sharia pawning is based on the Qur'an, Hadith, ijma, and the MUI Fatwa, while conventional pawning according to the Civil Code, conventional pawn contracts are only 1 while in rahn 2 contracts, the determination of days on conventional pawns is determined per 15 days, while in rahn (sharia) the period of 10 days is determined for conventional pawns up to 3 months, while on rahn based on existing calculations, in the case of taking the money from the pawn auction, if within one year it is not taken the rest of the money then becomes the property of the pawnshop, while in rahn if the remaining money from the auction proceeds is not taken it will be handed over to the Amil Zakat Agency. Keywords: Sharia pawnshop, conventional pawnshop, law, Indonesia Abstrak. PT. Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan miliki negara yang bergerak dibidang gadai, telah melahirkan berbagai terobosan dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT. Pegadaian (Persero) melahirkan anak perusahan baru yang bernama pegadaian syariah sebagai alternatif bagi umat Islam yang ingin membebaskan diridari praktik riba dan bunga yang ada pada pegadaian konvensional. Perbedaan gadai gadai syariah dan konvensional, yaitu ditinjau dari dasar hukumnya dimana gadai syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, ijma, dan Fatwa MUI, sedangkan gadai konvensioal menurut KUHPerdata, akad gadai konvensional hanya 1 sedangkan pada rahn 2 akad, penetapan hari pada gadai konvensional ditentukan per 15 hari sedangkan pada rahn (syariah) ditentukan jangka waktu per 10 hari pada gadai konvensional hingga 3 bulan sedangkan pada rahn berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengambilan uang hasil lelang gadai, jika dalam waktu satu tahun tidak diambil sisa uangnya maka menjadi milik pegadaian, sedangkan dalam rahn jika sisa uang dari pegadaian hasil lelang tidak diambil maka akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat. Kata Kunci: Pegadaian syariah, Pegadaian konvensional, Hukum, Indonesia
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO DI BANK JATENG CABANG PURWOKERTO (Hasil Penelitian) S. Suryati; Doni Adi Supriyono; Elisabeth Pudyasiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.34

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum Bank Jateng Cabang Purwokerto ketika terjadi debitor wanprestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode Pengumpulan Data: Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mencatat peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen perbankan, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara bebas terpimpin dengan pihak Bank Jateng Cabang Purwokerto khususnya pimpinan cabang dan bagian kredit.Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi, maka Bank Jateng Cabang Purwokerto melakukan: a. Langkah penyelamatan kredit melalui penataan kembali (restructuring), dilakukan dengan pertimbangan: adanya itikad baik debitur, usaha debitur masih ada dan masih menunjukan prospek yang baik, debitur diyakini mampu membayar kembali angsuran kredit dengan baik, nilai agunan yang telah diikat oleh Bank Jateng masih dapat mengcover jumlah kredit baru yang akan diberikan. b. Penyelesaian melalui jalur hukum, dilakukan apabila upaya restrukturisasi sudah diupayakan secara maksimal dan debitur tidak menunjukan itikad baik walaupun sudah dilakukan peringatan-peringatan dan ada keyakinan bahwa posisi Bank Jateng dari segi yuridis kuat serta beban biaya beracara ringan Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Kredit Mikro
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Jasa Ojek Online Imam Syafei; S Suryati; Wiwin Muchtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.436 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v1i1.56

Abstract

Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: "rejecting obedience takes precedence over priority"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah, (yang dalam bahasa Indonesia artinya: “menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendahulukan kemashlahatan”), yang maksudnya bahwa mencegah keburukan harus lebih dulu diupayakan sebelum melakukan kebaikan.Kata kunci: Perkawinan , Dispensasi Kawin
Weak Protection of Civil Rights Zina Children in Indonesia Suryati; Teguh Anindito
Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences Vol 4 No 1 (2022): Islam Universalia
Publisher : Cyber Media Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56613/islam-universalia.v4i1.210

Abstract

The position of a child is very important for a family and a country. Children are part of the younger generation, as one of the human resources, as a great potential and a successor to the ideals of the nation. Children must be guaranteed a complete, harmonious, harmonious and balanced physical, mental, social growth. It can even be said that children are a gift that is also a mandate given by Allah SWT to every parent. Children in Article 1 paragraph 1 of Law Number 23 Year 2002 in conjunction with Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection are someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. Article 42 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, regulates that legal children are children born in or as a result of a legal marriage. The purpose of this study was to determine the weaknesses in protecting the civil rights of adultery children in Indonesia. The research specification is descriptive. Primary data collection method through interviews, while secondary data collection is documentative. The data obtained were analyzed qualitatively. Conclusion: The weakness of protecting the civil rights of adultery children in Indonesia is that there are many children who are neglected, the stigma of society, the biological father of adultery children is not responsible, it is rare for families to place adultery children, if there are families who want to accommodate adultery children but the origin of the child is hidden.
Co-Authors Aris Priyadi Bing Waluyo Doni Adi Supriyono Elisabeth Pudyasiwi Imam Syafei Nurlely Sukesti Ariani Nasution Teguh Anindito Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono