Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Unram Law Review Hasanuddin Law Review Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) Indonesian Notary Journal of Central Banking Law and Institutions Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia
Dian Puji Simatupang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF Primananda, Eko; Ragil, Wukir; Simatupang, Dian Puji
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.7990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan AHU (Administrasi Hukum Umum) Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan  perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Tangerang Selatan Sylvia Amanda; Dian Puji Simatupang
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v3i1.12959

Abstract

AbstractViolence against women is an act that is contrary to human rights. That is why the act of violence against women is one of the acts that violates human rights, so we need a national legal instrument regarding the elimination of violence against women in Indonesia. The purpose of this research is to find out what are the factors of women becoming victims of domestic violence, and to find out legal protection efforts for women victims of domestic violence. The analysis used in this research is descriptive which uses qualitative research types with the aim of revealing facts, circumstances, phenomena and circumstances when researching. The results of this study indicate factors that cause women to become victims of domestic violence, such as individual factors, partner factors, socio-cultural factors, and economic factors, and efforts to protect the law of women victims of domestic violence are regulated in the Criminal Code, Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence. Forms of legal protection directly through institutions such as Integrated Service Centers and Legal Aid Institutions.Keywords: Violence, Household, Legal Protection
AKTA DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN: BAGAIMANA TANGGUNGJAWAB NOTARIS? Hoyrinissa Mayra; Dian Puji Simatupang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.256 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum dan mengetahui tanggung jawaban Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Putusan ini merujuk pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin. Studi ini menggunakan Metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum dapat dibatalkan oleh Pengadilan, karena akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan harus dibuktikan melalui pengadilan yang dinyatakan dalam putusan oleh majelis hakim akta tersebut batal demi hukum serta dalam hal pertanggungjawaban notaris terkait akta yang dibuatnya pada saat berakhir masa jabatannya harus tetap dalam jangka waktu yang belum daluwarsa sesuai Pasal 1946 Jo. Pasal 1947 KUHPerdata. The purpose of this study is to determine the Notary's responsibility for the deed which is declared null and void and to find out the Notary's responsibility to the authentic deed which results in null and void at the end of his term of office. This decision refers to decision No. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the notary's responsibility for the deed that is declared null and void can be canceled by the Court, because the deed does not meet the legal requirements of the agreement and must be proven through the court which is stated in the decision by the panel of judges that the deed is null and void and in terms of the related notary's liability. the deed made at the end of his term of office must remain within the period that has not yet expired in accordance with Article 1946 Jo. Article 1947 of the Civil Code.
REFORMASI HUKUM DALAM HUKUM ACARA ATAS PELAKSANAAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Blucer W. Rajagukguk; Mauarar Siahaan; Dian Puji N. Simatupang
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan Pemerintah membuat kebijakan, regulasi dan/atau tindakan khusus untuk melindungi bangsa Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Artikel ini memberikan gambaran tentang respon Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan politik hukum dalam pengaturan regulasinya. Artikel ini juga menyimpulkan respon Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 secara nasional. Politik hukum pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertujuan untuk mengatasi urgensi yang mendesak akibat pandemi Covid-19, sehingga Pemerintah memerlukan kebijakan dan langkah luar biasa di bidang keuangan negara guna menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. KATA KUNCI: politik hukum; Covid-19; keuangan negara
STATE ADMINISTRATIVE LEGAL REVIEW ON THE BILL OF RETRACTION LAW OF CORRUPTED ASSETS IN ERADICATION EFFORT OF CORRUPTION IN INDONESIA Simatupang, Dian Puji
Indonesia Law Review Vol. 1, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since eradicating corruption having been continously encouraged by late governments – and until now – , there would not be less important as to retracting the corrupted assets. There are many aspects to be considered in doing such action, such as manifesting the legal aspects of administrative law, and so other applied national regulations. By these regulations, such as Law No. 7 of 2006 on Ratification of United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti-Korupsi, 2003), Law Number 25 of 2003 On Amendment to Law Number 15 of 2002 on Money Laundering, Act 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission, Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption, and Government Regulation Number 65 of 1999 on Implementation Procedures for Examination of State Property, retraction the corrupted assets should be define in order to get known about eradicating corruption. Another issue that urgently to be defined, as it also become main subject of retracting assets, is the asset itself. Indeed, as the asset which become mainly discussed about is State assets. So, it would be very necessary to clearly have a distinction between State responsibility and that of irresponsibility of the State, in order to settle down, as an after effect, many interpretations.
Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/Pdt.G/2020/PN SDA) Salma Isni Ramadhani; Dian Puji N Simatupang; Pieter Everhardus Latumeten
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.664 KB)

Abstract

Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di luar pengadilan. Perdamaian dengan jalur pengadilan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikatakan bahwa yang berhak untuk melakukan proses mediator, sedangkan proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara para pihak yang bersengketa membuat akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang pejabat umum dalam hal ini ialah Notaris, Tulisan ini bertujuan untuk menelaah lebih luas dan dalam mengenai prosedur, fungsi, kekuatan bukti dan eksekusi akta perdamaian yang dibuat dalam proses peradilan, dan di luar proses peradilan baik melalui mediasi maupun non mediasi dan kedudukan dan fungsi akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dan berdasarkan pertimbangan Putusan MA Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Sda. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik memiliki peran penting dalam hal proses perdamaian di luar pengadilan. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti serta mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan. Peran akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki peran krusial dalam proses perdamaian di luar pengadilan. Dalam Putusan MA nomor 240/Pdt.G/2020/PN Sda akta perdamaian memberikan fungsi yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga dapat dihindarinya mekanisme yang berkepanjangan atas eksekusi pengadilan mengenai sita jaminan. Sinergisitas hakim dengan notaris dalam menjalankan profesi hukum, merupakan tanggung jawab dan kepercayaan penuh yang diberikan masyarakat sehingga adanya jaminan kepastian hukum dan kemudahan memperoleh manfaat hukum, dapat dirasakan secara khusus bagi pihak yang bersengketa maupun umum bagi masyarakat luas Kata Kunci: Perdamaian, Akta perdamaian, Notaris
Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/2020) Wardah Aprilia; Dian Puji N. Simatupang; Pieter Everhardus Latumeten
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.872 KB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebelum membuatkan akta seharusnya terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap karena notaris adalah orang yang mengerti hukum. Seperti halnya dalam mebuat akta yang objeknya adalah warisan yang belum dibagi, hal tersebut membutuhkan persetujuan para ahli waris agar dikemudian hari akta tersebut tidak menimbulkan masalah terkait persetujuan ahli waris yang dapat menyebabkan akta batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan itikad baik dan pertanggung jawaban notaris/PPAT yang dibuat terkait dengan objek berupa tanah yang belum dibagi waris. Sehingga ditarik rumusan masalah yaitu penerapan asas itikad baik Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli dan akta pelepasan hak atas tanah serta terjadinya peralihan hak atas tanah atas objek berupa tanah yang belum dibagi waris sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/2020. Untuk menjawab permasalah tersebut digunakan metode penelitian normatif, dari hal tersebut diperoleh kesimpulan dalam kasus tersebut baik penjual maupun notaris/PPAT sebagai pejabat yang melahirkan akta tidak menerapkan itikad baik dalam pembuatan akta. Selain itu, peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiil dalam jual beli tanah dimana pihak penjual tidak berwenang untuk menjual tanah tersebut karena tanah tersebut adalah warisan yang belum dibagi. Oleh karena itu seharusnya dalam Kata kunci : Itikad baik, Tanah, Jual beli 
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Sama Dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/PDT/2020) Sem Sanjaya; Pieter Everhardus Latumeten; Dian Puji Nugraha Simatupang
Indonesian Notary Vol 3, No 4 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.817 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengikatan jual beli di hadapan notaris, yang mana objek jual belinya sama dengan objek jual beli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Jual beli dengan hak membeli kembali diakui oleh hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun eksistensinya tidak dikenal dalam hukum tanah nasional yang mengadopsi hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum positif, hak membeli kembali tidak diperkenankan apabila dimanfaatkan sebagai upaya kreditur untuk menguasai benda jaminan milik debitur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli sebagai suatu akta otentik apabila dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa objeknya sama dengan objek jual beli dengan hak membeli kembali. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan analisis kualitatif yang didapat dari aspek-aspek normatif (yuridis) mengenai bahan yang terkait dengan topik penelitian. Dari hasil analisa terhadap permasalahan tersebut, perjanjian pengikatan jual beli yang objeknya sama dengan objek perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tetap absah dan mengikat para pihak selama tidak dapat dibuktikan adanya utang piutang dengan jaminan objek jual beli tersebut. Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian obligatoir yang baru melahirkan hak dan kewajiban sehingga belum dapat dikatakan telah terjadinya jual beli yang sempurna. Dalam pelaksanaannya, pembuatan perjanjian pengikatan jual beli seharusnya dibuat dalam bentuk akta notaris sehingga memberikan kepastian hukum dan dapat meminimalisir adanya penyelundupan hukum. Kata Kunci: PPJB, Hak Membeli Kembali, Wanprestasi
Obligation to Pay Telecommunications Operation Rights Fees and Contribution of Universal Service Obligations for The Palapa Ring Project by The Palapa Ring Project Implementing Business Entity Darien Aldiano; Dian Puji Nugraha Simatupang
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.638 KB)

Abstract

Cooperation between the Government and Business Entities on Infrastructure Provision (PPP) in this case of the Palapa Ring is a project of greater concern to the Government of Indonesia, because its not only has benefits for internet distribution that reaches all areas in Indonesia, but it has a large income impact on the state budget and eases the burden of state budget funds, this is because of the payment scheme in the PPP. Therefore, the obligation to pay the Telecommunications Operation Rights Fee (BHP TEL) and the Universal Service Obligation Contribution (USO) by the Business Entity is very important. The methodology in this article is descriptive normative, with the purpose of writing to focus on knowing the payment obligations of BHP and USO with the type of business activity, and to find out the procedures for calculating BHP and USO based on regulations. The conclusion of this paper First, based on the Minister ICT Regulation, Business Entities that have obtained a license to operate a telecommunications network have an obligation to pay BHP and USO, this is because as a form of compensation for the licenses obtained in network operation by ministry. Second, minister ICT Regulation stipulates that in calculating BHP and USO, it is inseparable from AP payments, this is because the source of AP funds is from USO payments. The authors recommend to separate for the portion of Capital Expenditure (capex) and AP for Operating Expenditure (opex), to calculate BHP Tel and USO contributions.
Tax Imposition And Legal Enforcement On The Digital Asset Of Non-Fungible Token (NFT) Annisa Intan Dwitanti; Dian Puji Simatupang
Unram Law Review Vol 6 No 2 (2022): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v6i2.250

Abstract

Non-Fungible Token (NFT) is a token on the blockchain network that is used as a token of authenticity in the ownership of digital work. Along with the development of NFT as one of the investment instruments in Indonesia, it certainly raises big questions in terms of taxation. The problems in this study include, how to regulate the imposition of taxes on digital NFT asset transactions and how to enforce the law if there is a taxpayer deviation from NFT digital asset transactions. This research method is qualitative and descriptive with a normative legal approach. The results of the study indicate that NFT digital assets do not have specific tax regulations in Indonesia, but in connection with the transaction being supported through cryptocurrency, the tax is imposed according to PMK Number 68/PMK.03/2022. In terms of law enforcement on tax payments on NFT digital asset transactions, administrative and criminal sanctions may be imposed in accordance with Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.
Co-Authors Angelina, Noviyanti Annisa Intan Dwitanti Blucer W. Rajagukguk Darien Aldiano Hoyrinissa Mayra Mauarar Siahaan Muhardini, Retno Pasca Putri Quitrine Purba Pieter Everhardus Latumeten Primananda, Eko Ragil, Wukir Salma Isni Ramadhani Sem Sanjaya Shalehanti, Nadhia Sylvia Amanda Wardah Aprilia Wardhono, Dwi Tjahja K. Wardhono, R. Dwi Tjahja K.