Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Urgensi Pendaftaran Warisan Budaya Indonesia Secara Internasional dan 2 Usulan Strategi Kebijakan Simatupang, Taufik H.; Hosnah, Asmak Ul; Djamilus, Djamilus; Sanusi, Ahmad
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18, No 3 (2024): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.191-206

Abstract

Indonesia already has many cultural heritages that are registered nationally, but only a few have been registered and received world recognition. This research aims to determine the level of cultural heritage registration that has been carried out and provide suggestions and recommendations for accelerating the registration in question. This study uses a normative legal research method using secondary data through literature studies. Data is obtained from national and international websites, data is analyzed and interpreted using relevant legal theories, conclusions are based on deductive thinking logic. The results of the research show that cultural heritage registrations that have been carried out from 1991 - 2023 are 10 registrations, each year only 0.31 registrations are recorded, meaning less than 1 registration per year. For intangible cultural heritage registrations that have been carried out from 2008 - 2023, there are 13 registrations, each year only 0.87 registrations are recorded, meaning less than 1 registration per year. This registration level is very small when compared with the number of communal intellectual properties recorded until 2024, namely 10,533 communal intellectual properties. To gain world recognition for Indonesia's cultural heritage, a more progressive legal policy strategy is needed, namely sui generis legal strengthening in the field of communal intellectual property and a management policy strategy for more massive involvement, from all regional and central stakeholders, to be equally involved actively and encourage of registration of Indonesian cultural heritage in international institutions.
Penilaian Kompetensi dan Manajemen Talenta dalam Pengembangan Karier ASN Simatupang, Taufik H.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 3 (2021): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.447-472

Abstract

Reformasi birokrasi pemerintahan di bidang Sumber Daya Manusia pada hakikatnya adalah bagaimana melakukan manajemen Aparatur Sipil Negara secara terukur berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Permasalahan yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan pentingnya manajemen talenta, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan manajemen talenta dalam pengembangan karier pegawai selama ini. Metode kajian menggunakan pendekatan kauantitatif dan kualitatif, bersifat deskriptif analisis, bentuk kajian evaluatif dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kemenkumham sampai saat ini belum memanfaatkan hasil penilaian kompetensi dalam pengembangan karier ASN dan belum menggunakan konsep manajemen talenta. Oleh karena itu Kemenkumham perlu segera menerbitkan Permenkumham tentang penggunaan konsep manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN di Kemenkumham yang mengakomodir 4 indikator (kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi).
REVITALISASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PERLINDUNGAN KI DI INDONESIA (Revitalization of Society Legal Awareness in order to Protect Intellectual Property In Indonesia) Simatupang, Taufik H.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 10, No 1 (2016): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2016.V10.1-21

Abstract

AbstrakPermasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, faktor-faktor pengaruh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dan kendala yang dihadapi Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metodologi penelitian didekati dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk evaluatif dan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan sebagai data bagi Pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat. Hasil penelitian menemukan mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa penghargaan terhadap KI mutlak diperlukan karena tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan.Penghargaan terhadap KI juga dipandang berpotensi memotivasi setiap orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Oleh karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitasnya, di sisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Meskipun dalam kenyataannya pemilik KI, belum mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya karena banyaknya pembajakan dan tindakan plagiat. Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat penelitian menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan tentang KI. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan sosialisasi dan promosi yang dilakukan belum maksimal dan faktor lain seperti frekuensi (volume) yang kurang intens, sasaran/audiens tidak tepat, materi dan kemampuan si pemateri atau narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai. Disamping itu juga karena harga produk tiruan yang lebih murah dari produk aslinya.Kendalayang dihadapi pemerintah selama ini dalam rangka sosialisasi KI adalah kurangnya SDM yang memahami pengetahuan dasar tentang KI, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosialisasi seperti kenderaan, buku-buku tentang KI, alat-alat bantu untuk melakukan sosialisasi, disamping minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi.Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Perlindungan KI di Indonesia, Peran PemerintahAbstractThe issues in this research arehow society perception on the importance of intellectual property, factors that influence low level of society awarness on its protection and the obstacles faced government in promoting its awarness. It used qualitatif and quantitatif method, an analytical-descriptive term and evaluative research. It was also an applied research aimed to solve problems, practically, applicatively and could be useful as data for stakesholders to make decision-making,shortly.Based on research found that the majority of society needed absolutely to be appreciation for their intellectual property as an invention that generated by ideas and thoughts. Its could motivate everyone to race to be creative and working. So, it was needed a large space to people to performance their creativities, and in the other hand, stakesholders certainly had to give honor and the ease. But, in fact the inventors (owners) had not deserve advantages/royalty on their invention as many of piracy and plagirism, yet. And the low level of society legal awarness influenced by the lack of knowledge on intellectual property. It showed a tendency of socialization and promotion had not maximized yet and the others factors such as lack of intensity, audiences was not right, material and the speakers who gave socialization were not capable. Besides, the price of counterfeit products cheaper than the original. The government`s obstacles were lack of human resources whom understood basic knowledge on intellectual property , lack of infrastructures to socialize such as vehicles, books, tools, and low bugdet.Keywords: society legal awarness, protection of intellectual property in Indonesian, role of government
Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah Simatupang, Taufik H.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 1 (2018): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1068.758 KB) | DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.1-19

Abstract

Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek.Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.Dalam pelaksanaan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina dan koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, maka  kegiatan inventarisasi produk hukum daerah menjadipenting sebagai dasar mengembangkan pengelolaan dan pelayanan database produk hukum daerah. Dengan tertatanya database  diharapkan dapat meningkatkan peran Kantor Wilayah dalam  pembangunan sistem hukum nasional. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini,  peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor penghambat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah belum maksimal. Oleh karena itu perlu perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28  Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja dengan menambah kewenangan melakukan analisis setiap produk Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan teknologi melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI Simatupang, Taufik H.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 1 (2019): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.1-14

Abstract

Salah satu tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah melaksanaan analisa dan evaluasi hukum, agar peraturan perundang-undangan tetap relevan dengan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan seorang analis hukum yang mampu melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional analis hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur dan data primer yang dikumpulkan secara terbatas melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah mempersiapkan sebagian dokumen data pendukung, meskipun sebagian dokumen yang lain belum. Pembinaan pegawai dalam jabatan apapun termasuk jabatan fungsional adalah pembinaan yang menyangkut sistem karier dan prestasi kerja pegawai. Oleh karena itu instansi pembina diharapkan segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sebagaimana disarankan dalam hasil penelitian ini.
Western Law Is More Protective, Supervision Of Children Under Guardianship: Marriage Law, KHI VS Civil Code Simatupang, Taufik H.; Iskandar, Eka Ardianto
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol. 9 No. 2 (2025): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v9i2.31

Abstract

This study aims to answer two problems. The first is how to regulate the supervision of child guardianship in Indonesia? Second, how effective is the implementation of supervision of children's assets under guardianship? The results of the study concluded that, First, the state's authority to supervise guardianship through BHP is not regulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law but is regulated in the Civil Code as a Western legal product. Second, the effectiveness of the BHP guardianship supervision function has not been effective. In the future, regulations are needed that accommodate Pancasila values ​​as a form of protection for children under guardianship. Therefore, it is necessary to make changes to the Marriage Law to accommodate Articles 366 and 369 of the Civil Code, as well as further research on the existence of the Compilation of Islamic Law, which is not yet known in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia.