Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta PALAR (Pakuan Law review) POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Journal of Law, Education and Business JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Eka Ardianto Iskandar
Universitas Pakuan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM ISLAM PROSES PERCERAIAN ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL Nandang Kusnadi; Eka Ardianto Iskandar
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.747 KB) | DOI: 10.33751/palar.v6i2.2265

Abstract

ABSTRAKMenurut syariat Islam : Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri,  dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.  Perceraian terdiri dari dua : 1. Cerai Talak dan 2. Gugat Cerai. Cerai Talak adalah suatu Permohonan yang di ajukan oleh Pihak suami ke Pengadilan Agama untuk dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya sedangkan Cerai Gugat adalah gugatan cerai yang di ajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 suatu perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Kata Kunci : Perkawinan, Pengadilan Agama, Perceraian, Kehamilan. ABSTRACTIslamic doctrine: Divorce refers to a sense of rights and obligations as a married couple, either severing the relationship between a couple or a married couple, or becoming a married couple with a deep divorce. That means they are no longer married, or should no longer be touched, as they were when they were first married.  Divorce consists of two : 1. Diovrce and Divorce Suit. The plaintiff loses control. Calling up a debate was a divorce suit filed by his wives in religious trials, while her husband declared a divorce from his wife. And according to Article 39, under Article 39 of the Constitution of 1974, a divorce was possible only in front of the Judicial Committee because the two parties could not reconcile.Key Word. Marriage, religious courts, divorce, pregnancy.
ASPEK HUKUM PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Eka Ardianto Iskandar; Hari Nur Arif; Rachel Simbayak
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.088 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.4290

Abstract

ABSTRAK  Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial guna menyelesaikan perselisihan di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Pasal 57 UU PPHI, yang bunyinya: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial  adalah  Hukum  Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  kecuali  yang  diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.Terhadap putusan yang telah diputuskan melalui Perselisihan Hubungan Industrial dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi selama 14 hari sejak putusan dijatuhkan. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tidak diatur secara tegas dalam Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaiannya diserahkan kepada stelsel hukum acara perdata, hal ini juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempertegas bahwa untuk perselisihan hubungan industrial dapat diajukan upaya hukum luar biasa. Namun demikian dalam praktiknya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang memuat rumusan hukum kamar perdata khusus PHI bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Nomor 48 Tahun 2009 dan akan mempengaruhi hakim PHI di dalam mengadili perkara PHI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi hukum di tengah banyaknya permohonan peninjuan kembali yang diajukan oleh para pihak namun ditolak oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan karena sangat mungkin Hakim melakukan kekhilafan dan ternyata setelah perkaranya diputus pada tingkat Kasasi ditemukan bukti-bukti baru yang sebelumnya belum diajukan dan diperiksa pada tingkat kasasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode  yuridis normative dan disajikan secara deskriptif analitis dengan mengkaji bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang dan beberapa buku yang mengkaji mengenai ketenagakerjaan.  Kata Kunci : Upaya hukum, perselisihan, industrial   ABSTRACT  The Industrial Relations Dispute Court (PHI) was established in accordance with the mandate of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes in order to settle disputes in the manpower sector, especially regarding rights disputes, disputes over interests, disputes over termination of employment and disputes between trade unions/labor unions in one company. Article 57 of the PPHI Law, which reads: "The procedural law applicable to the Industrial Relations Court is the Civil Procedure Law applicable to the Courts within the General Courts, except those specifically regulated in this law". Industrial legal action can be filed in the form of cassation for 14 days after the decision is rendered. Extraordinary legal remedies in the form of reconsideration are not explicitly regulated in Number 2 of 2004, the settlement is left to the civil procedural law system, this is also as regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which emphasizes that industrial relations disputes can be filed extraordinary legal action. However, in practice, there is a Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018 which contains the legal formulation of the special civil chamber for the Courts of Industrial Relations (PHI) that in this case there is no judicial review. This, of course, contradicts the provisions stipulated in Number 48 of 2009 and will affect the judges of the Courts of Industrial Relations (PHI) in adjudicating PHI cases. The purpose of this research is to provide a legal solution in the midst of the many requests for judicial review submitted by the parties but rejected by the Supreme Court based on the existence of SEMA Number 3 of 2018. This of course creates a sense of injustice because it is very possible for the judge to make a mistake and it turns out that after the case is decided at the cassation level, new evidence has been found that had not previously been submitted and examined at the cassation level. This research was conducted using a normative juridical method and presented in an analytical descriptive manner by examining secondary legal materials in the form of laws and several books that examine employment.  Key Word : Legal remedies, disputes, industrial.
Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan Khotimah, Hilda Husnul; Iskandar, Eka Ardianto; Antoni , Herli
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 2 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i2.11033

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian government are essential in regulating and monitoring financial markets, encompassing stock exchanges, currency trading, and capital markets, to uphold market integrity and safeguard investors against fraudulent operations. This legal research examines the regulatory architecture of financial markets, the procedures for oversight and enforcement, and inter-agency collaboration in the prevention of financial crimes. In the age of digital transformation, financial markets are progressively shaped by technological innovations and global financial trends. This research investigates the degree to which current regulations can accommodate these developments. Additionally, the efficacy of regulatory rules and their conformity with worldwide best practices are examined. This study examines the obstacles encountered by OJK and other financial regulators in maintaining market transparency, combating money laundering, and mitigating risks linked to digital financial services. The results demonstrate that regulatory harmonization, legal certainty, and improved cross-institutional coordination are essential components for fortifying financial governance in Indonesia. By cultivating an efficient and transparent financial ecosystem, regulatory authorities can maintain investor trust and guarantee financial market stability. This study suggests that ongoing regulatory enhancements, technological integration in oversight, and strong enforcement mechanisms are vital for mitigating rising risks in Indonesia's financial sector.
Tinjauan Yuridis Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 Ningrum, Sevti Prana; Iskandar, Eka Ardianto; Antoni, Herli
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5970

Abstract

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Sifat penelitian yang penulis terapkan adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang berlaku.  Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Terkait pelanggaran administratif, bahwa dari uraian yang disampaikan oleh Pelapor pada laporannya patut diduga adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Bahwa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan Khotimah, Hilda Husnul; Iskandar, Eka Ardianto; Antoni , Herli
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 2 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i2.11033

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian government are essential in regulating and monitoring financial markets, encompassing stock exchanges, currency trading, and capital markets, to uphold market integrity and safeguard investors against fraudulent operations. This legal research examines the regulatory architecture of financial markets, the procedures for oversight and enforcement, and inter-agency collaboration in the prevention of financial crimes. In the age of digital transformation, financial markets are progressively shaped by technological innovations and global financial trends. This research investigates the degree to which current regulations can accommodate these developments. Additionally, the efficacy of regulatory rules and their conformity with worldwide best practices are examined. This study examines the obstacles encountered by OJK and other financial regulators in maintaining market transparency, combating money laundering, and mitigating risks linked to digital financial services. The results demonstrate that regulatory harmonization, legal certainty, and improved cross-institutional coordination are essential components for fortifying financial governance in Indonesia. By cultivating an efficient and transparent financial ecosystem, regulatory authorities can maintain investor trust and guarantee financial market stability. This study suggests that ongoing regulatory enhancements, technological integration in oversight, and strong enforcement mechanisms are vital for mitigating rising risks in Indonesia's financial sector.
Tinjauan Yuridis Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 Ningrum, Sevti Prana; Iskandar, Eka Ardianto; Antoni, Herli
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5970

Abstract

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Sifat penelitian yang penulis terapkan adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang berlaku.  Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Terkait pelanggaran administratif, bahwa dari uraian yang disampaikan oleh Pelapor pada laporannya patut diduga adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Bahwa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Arbitrary Suspect Designation In Corruption Cases The Legal And Human Rights Implications Nugraha, Roby Satya; Iskandar, Eka Ardianto; Siswajanthy, Farahdinny; Darmawan, Iwan; Suhermanto, Suhermanto; Wuisang, Ari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i3.12648

Abstract

ABSTRACTThe determination of a suspect constitutes a legal act by investigators that alters a person’s status from not being linked to a criminal offense into someone who is reasonably alleged to have committed one. This study arises from the Attorney General’s Office’s decision to designate Thomas Trikasih Lembong as a suspect, which was not in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The research adopts a normative legal method complemented by empirical analysis, relying on secondary sources (literature) and interviews with relevant parties. The theoretical framework employed is based on the Theory of Legal Protection and Progressive Law Theory, which underpin the analytical approach in achieving the research objectives. The findings reveal that the suspect designation against Thomas Trikasih Lembong lacked sufficient preliminary evidence, as the prosecutors failed to prove any actual state financial loss attributable to him. Moreover, the legal provision invoked by the Attorney General’s Office did not meet the required elements of a corruption offense. The study concludes that law enforcement authorities must exercise their powers in compliance with existing legal rules to guarantee both legal certainty and a fair sense of justice for all individuals. Keywords: Corruption, Suspect Designation, Attorney General’s Office, Legal Certainty, Pretrial.
KOMPARASI PENJATUHAN PIDANA MATI MENURUT KUHP DAN KITAB KUTARAMANAWA DHARMASASTRA KERAJAAN MAJAPAHIT Nurjanah, Khairun NIsa; Darmawan, Iwan; Iskandar, Eka Ardianto
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2023
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v4i2.8722

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menggali pengetahuan tentang bagaimana komparasi penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit yang memberikan manfaat bagi pengayaan sejarah hukum pidana Indonesia dan memberikan suatu refleksi bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pidana mati didefinisikan sebagai pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya memang menuai banyak pro dan kontra, pengaturan pidana mati bahkan terdapat dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit tersebar dalam 45 Pasal kejahatan. Peradaban Majapahit meninggalkan hukum dan undang – undang yang dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum dan peradilan. Ternyata hal itu belum mendapatkan perhatian serius baik dari DPR dan Pemerintah Indonesia. Dari permasalahan tersebut, mendorong peneliti untuk melahirkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu : apa alasan penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan KMD, bagaimanakah penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan KMD, bagaimanakah penerapan pidana mati menurut KUHP dan KMD. Untuk menjawab penelitian tersebut, penelitian hanya memfokuskan kepada aspek penjatuhan hukum pidananya saja melalui penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan undang – undang (statute approach). Kata Kunci : Pidana Mati, Sejarah Hukum, Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit AbstractThe purpose of this study is to explore knowledge about how the comparison of death penalty punishment according to the Criminal Code and the Book of Kutaramanawa Dharmasastra of the Majapahit Kingdom which provides benefits for the enrichment of the history of Indonesian criminal law and provides a reflection for the reform of Indonesian criminal law. The death penalty is defined as a crime that deprives one legal interest, namely human life or life. This crime throughout its history has indeed reaped many pros and cons, the death penalty arrangement is even contained in the Book of Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Kingdom spread in 45 articles of crime. Majapahit civilization left behind laws and laws that were used as the basis for running the wheels of government, law enforcement and justice. It turns out that it has not received serious attention from both the DPR and the Government of Indonesia. From these problems, it encourages researchers to give birth to several research questions, namely: what is the reason for imposing the death penalty according to the Criminal Code and KMD, how is the death penalty imposed according to the Criminal Code and KMD, how is the application of the death penalty according to the Criminal Code and KMD. To answer this research, the research only focuses on aspects of criminal law imposition through normative legal research supported by empirical research with a historical approach and a statute approach. Keywords: Death Penalty, Legal History, The Book of Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Kingdom.
PERLINDUNGAN JURNALIS DIDAERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA Antoni, Herli; Sjofjan, Lindryani; Iskandar, Eka Ardianto; ., Suhermanto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9638

Abstract

 The aim of this research is to analyze and describe the protection of journalists working in areas of armed conflict from the perspective of International Criminal Law in the case of the shooting of a journalist at the largest news agency in Arabia called Al Jazeera, journalist Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh was shot and killed by Israeli soldiers while she and fellow journalists were covering an Israeli army attack on the Jenin City area in the Palestinian West Bank on May 11 2022. Based on this case, the journalist was carrying out his work in an area of armed conflict. is the most dangerous job, because they have to be as close as possible to the conflict area to cover the news. Journalists have an important role in areas of armed conflict, namely conveying the current situation and conditions in areas of armed conflict to the general public. Therefore, journalists who are working in areas of armed conflict must be protected by laws and regulations. In terms of International Criminal Law, the protection of journalists is regulated in International Humanitarian Law which is contained in the 1949 Geneva Convention, the Rome Statute, the 1907 Hague Convention, and Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention. Key Words: International Humanitarian Law, Journalist, Armed Conflict Area AbstrakTujuan Penelitian ini untuk menganalis dan menggambarkan tentang suatu perlindungan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata dari segi Hukum Pidana Internasional terhadap kasus penembakan seorang jurnalis dikantor berita terbesar di arab yang bernama kantor Al Jazeera yang bernama wartawati Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel pada saat dia dan rekan wartawan sedang meliput serangan tentara Israel di wilayah bagian Kota Jenin di Tepi Barat Palestina pada tanggal 11 Mei 2022. Berdasarkan pada kasus tersebut, wartawan yang sedang melakukan pekerjaan nya di daerah konflik bersenjata merupakan pekerjaan yang paling berbahaya, karena mereka harus sedekat mungkin berada di daerah konflik untuk melakukan peliputan berita. Wartawan memiliki peranan penting di daerah konflik bersenjata, yaitu menyampaikan situasi dan kondisi terkini di daerah konflik bersenjata kepada masyarakat umum. Maka dari itu, wartawan yang sedang bekerja di daerah konflik bersenjata harus dilindungi oleh hukum dan peraturan. Dari segi Hukum Pidana Internasional, perlindungan wartawan diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yan termuat dalam Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma, Konvensi Den Haag 1907, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Key Words: Hukum Humaniter Internasional, Wartawan, Daerah Konflik Bersenjata
GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Pendekatan Sosiologi dan Antropologi) Abid, Abid; Rohaedi, Edi; Kusnadi, Nandang; Iskandar, Eka Ardianto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10449

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakang adanya isu yang berkembang tentang ketidakadilan gender dalam kehidupan barmasyarakat, berbangsa dan bernegara. Isu ini berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian tentang gender ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dan laki-laki dari aspek sejarah, budaya dan hukum. Data diperoleh melalui studi literatur (library research) dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bertolak dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori teori untuk memperjelas tujuan penelitian ini. Pendekatan sosiologi menjadi sangat penting ditautkan dalam penelitian ini, karena permasalahan gender sangat erat kaitannya dengan masalah kehidupan sosial, demikian juga dengan antropologi, dalam hal ini antropologi biologis dan antropologi sosial. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perempuan yang dianggap mahluk lemah hanya diberi peran sebagai pengatur dan pengelola sekitar urusan rumah tangga. Berbeda dengan peranan kaum laki-laki yang mendominasi hampir seluruh peranan yang penting dalam masyarakat. Al-Qur’an dan Hadits sebagai dua sumber hukum Islam yang utama memandang bahwa laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan mengembangkan diri, bekerja dan mendayagunakan segala keahlian yang dimilikinya, karena Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, yaitu persamaan derajat, kesetaraan mengenai kewajiban dan hak sesuai dengan masing-masing tanggung jawabnya. Kata kunci : kesetaraan, gender. Islam. Abstract This research is motivated by a growing issue of gender injustice in the life of the community, nation and state. This issue is developing both at the national and international levels. This research on gender aims to analyze the roles of women and men from historical, cultural and legal aspects. The data were obtained through a literature study (library research) with a qualitative analysis approach, namely research based on data collected using theoretical theories to clarify the purpose of this study. The sociological approach is very important to be linked in this study, because gender issues are closely related to problems of social life, as well as anthropology, in this case biological anthropology and social anthropology. This research resulted in the conclusion that women who were considered weak creatures were only given roles as regulators and managers around household affairs. In contrast to the role of men who dominate almost all important roles in society. Al-Qur’an and Hadith as two main sources of Islamic law view that men and women are given the opportunity to develop themselves, work and utilize all their skills, because Islam highly upholds the principle of justice, namely equality, equality regarding obligations and rights in accordance with their respective -Each responsibility. Key words : equality, gender. Islam.
Co-Authors ., Suhermanto Abid, Abid Antoni , Herli Edi Rohaedi Farahdinny Siswajanthy Hari Nur Arif Herli Antoni Iwan Darmawan Khotimah, Hilda Husnul Lindryani Sjofjan Nandang Kusnadi Ningrum, Sevti Prana Nurjanah, Khairun NIsa Rachel Simbayak Roby Satya Nugraha Suhermanto, Suhermanto Taufik H. Simatupang Wuisang, Ari