Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PREMISE LAW JURNAL Jurnal Mahupiki
Rozhi Ananda Sitepu
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM HAL MENJALANKAN AKTA PERDAMAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR: 261/Pid.B/2014/PN Jap) ROZHI ANANDA SITEPU
PREMISE LAW JURNAL Vol 2 (2019): VOLUME 2 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.745 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Prof. Dr. Muhd Yamin,SH, MS, CN2.  Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum3.  Notaris Syafnil Gani, SH, MHUm A dispute can occur between two or more parties, for one of them feels dissatisfied or harmed. In principle, the conflicting parties are given freedom to choose settlement mechanism. Indonesian administrative court system allows a dispute to be settled through alternative mechanism: Law No. 30/1999 on Arbitration and Alterative for Settling a Dispute. Article 1851 of the Civil Code states that settlement can be done for any case which is on going in the Court or the one which is being filed to the Court. There are two terms in the Reconciliation Deed: Acta van Dading and Acta van Vergelijk. A Notary’s Role in service sector is an official who is given an authority by the State to serve people in civil case, especially in drawing up authentic deeds. legal protection for notarial position in drawing up a reconciliation deed: Civil Liability, Administrative Liability, and Criminal Liability.Keywords: Legal Protection, Notary, Reconciliation Deed
PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN FAK-FAK) Rozhi Ananda Sitepu; Syafruddin Kalo; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.763 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Rozhi Ananda Sitepu   Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana Peranan kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam segi umum. Dan bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak Pidana Korupsi didaerah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengembalian uang pengganti tersebut dapat dilihat dari UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil penelitian maka di kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak dalam pelaksanaannya menggunakan sistem yang sama dengan yang tertulis dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai hambatan yang dihadapi pihak kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak yaitu terdakwa pernah melarikan diri sewaktu pihak penyidik akan melakukan penyidikan dan terpidana tidak dapat membayarkan uang pengganti sehingga terpidana hanya dikenakan hukuman pengganti berupa hukuman penjara tambahan selama 6 (enam) bulan, sehingga uang pengganti tidak dapat dikembalikan ke negara.  
Co-Authors Mahmud Mulyadi Syafruddin Kalo