Agustina Wati
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu Apridyanita Pratiwi Tarigan; La Syarifuddin; Agustina Wati
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i2.376

Abstract

ABSTRACT This study discusses a law enforcement against the trade of sea turtle eggs in Samarinda. Sea turtles emerge as part of endemic animals in Indonesia in which their existence is almost extinct based on the Government Regulation, Number 7 Year 1999. This study employed a socio-legal (socio-legal research/law in contex) approach, namely a case study on empirical legal research in the form of community legal behavior. The existence of the trade of sea turtle eggs in Samarinda can still be encountered in the area located on Jl. Pangeran Antasari. The results of this study indicated that the legal protection on the sea turtle population, due to the rampant trade of sea turtle eggs in Samarinda, was not completely carried out. It is shown by the fact that the turtle egg trade in Samarinda still exists. Additionally, the law enforcement against the perpetrators of the turtle egg trade is not optimally implemented in which it is proven by the fact that the court merely imposes a light sanction and does not perceive ecological aspects. Keywords: Enforcement, Protection, Trade, Sea Turtle Eggs
Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Paser Nadira Aprilliani; Rini Apriyani; Agustina Wati
Doh Gisin Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.1766

Abstract

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Sedangkan penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan anak termasuk hak anak lainnya. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak terlantar harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar terpenuhinya hak anak. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan doktrinal dimana pendekatan doktrinal ini juga didukung dengan pendekatan ketentuan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (statute approach). Perlindungan hukum terhadap anak terlantar belum dilakukan secara optimal dikarenakan belum terlaksananya upaya perlindungan hukum secara respresif dimana belum ada penegakan hukum secara pidana terhadap kasus-kasus penelantaran anak di kabupaten paser.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda M. Syahdian Noor; Abdul Kadir Sabaruddin; Agustina Wati
Doh Gisin Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.2240

Abstract

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Akan tetapi pada saat ini masih banyak anak yang tidak terpenuhi haknya terutama masih maraknya penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak oleh orang tua di Kota Samarinda dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial legal riset yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan: pertama untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Samarinda. Kedua untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya di mana orang tua yang melakukan perbuatan penelantaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana selaku pihak yang bertanggungjawab atas anak tersebut, dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban penelantaran telah diatur secara khusus pada Pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, namun perlindungan hukum terhadap penelantaran anak ini di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal baik secara preventif maupun represif.
Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi Kota Samarinda Mita Lidiana; Ivan Zairani Lisi; Agustina Wati
Doh Gisin Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.2276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Kota Samarinda dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam kajian. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal, dengan menggunakan data primer yang bersumber langsung dari lapangan. Sumber data sekunder berkaitan dengan informasi tambahan mengenai subjek penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana mengenai kekerasan seksual di Universitas Samarinda. Beberapa aspek penegakan hukum pidana terkait kekerasan seksual di Universitas Mulawarman sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor potensial yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti yang dikaji dalam kriminologi, termasuk faktor internal yang berasal dari pelaku, seperti moral yang kurang baik, dinamika kekuasaan yang tinggi, dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Selain itu, faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga, kondisi lingkungan, kemajuan teknologi, dan tekanan teman sebaya.