Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mulawarman Law Review LEGAL BRIEF Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Doh Gisin
Ivan Zairani Lisi
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Konstruksi Hukum Diversi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak Sumiati; Muhamad Muhdar; Ivan Zairani Lisi
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 3 No 2: Mulawarman Law Review - December 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i2.85

Abstract

Penelitian ini membahas konsekuensi hukum dalam proses peradilan bilamana penerapan diversi tidak dilakukan pada tingkat penyidikan, dan proses yang meniadakan penerapan diversi mempengaruhi perlindungan kepentingan hukum bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah social legal research dengan membangun variable sebagai dasar pengukuran isu hukum yang dibangun. Dalam pendekatan ini, variabel mengenai perdebatan dalam kerangka teori, perdebatan pada tingkat relasi antar norma dan perdebatan pada tingkat kepentingan korban dalam proses penerapan diversi. Konsekuensi hukum dalam proses peradilan anak bilamana penerapan diversi tidak dilakukan pada tingkat penyidikan bahwa tidak ada konsekuensi hukum bagi penyidik yang tidak melakukan upaya diversi pada saat proses pemeriksaan perkara yang dilakukan karena secara normatif tidak ada ketentuan yang dilanggar selama proses penyidikan. Peniadaan penerapan diversi bagi pelaku tindak pidana khususnya untuk anak tentunya tidak memberikan rasa keadilan bagi anak, dikarenakan hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang tidak terpenuhi.
Law Enforcement Against Action Criminal Sexual Violence in Gender Based Digital Space in Indonesia Ivan Zairani Lisi; Khristyawan Wisnu Wardana; Deny Slamet Pribadi
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 1 (2025): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i1.532

Abstract

Sexual violence in the digital space can occur in various motives, such as Flaming, which is an act of harassment committed personally on social media, where the perpetrator insults, attacks, or humiliates the victim through abusive words, private photos, or messages that lead to sexual activity. In the context of digital sexual violence. This form of harassment aims to cause the victim distress, fear, or embarrassment, and can cause psychological trauma. To protect victims, the law needs to impose sanctions against sexual harassment committed through electronic media. In the Indonesian legal system, several laws have been implemented to follow up and address this kind of crime, including the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), the Criminal Code (KUHP), and the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law), so that perpetrators of sexual violence in digital spaces are expected to be subject to strict criminal sanctions. Laws are an important step in law enforcement and victim protection. However, effective implementation and public education are needed to achieve these goals. Therefore, there is a need for training for law enforcement officials to better understand and be able to handle appropriate cases of digital sexual violence and community counselling and public education to increase public awareness of electronic sexual violence.
Analysis of The Meaning of Restitution of State Losses As The Abolishment of Corruption Crimes Bonny, Michael Nicholas; Lisi, Ivan Zairani; Hamzah, Herdiansyah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.221

Abstract

This study aims to analyze the return of state financial losses as the abolishment of corruption crimes contained in the Circular Letter of the Attorney General Republic Indonesia Number B 1113/F/Fd.1/05/2010 concerning Priorities and Achievements in Handling Corruption Cases in point 1 which essentially states that people who return state losses due to corruption crimes can be given relief to abolish the criminal elements committed. The research uses a doctrinal. The results of the study show that the return of state losses committed by the perpetrators of corruption crimes cannot be used as a reason either to abolish the authority to prosecute corruption cases that are being investigated or as a reason for the abolition of corruption crimes committed by suspects, but the return of state losses is a reference for the judges to consider imposing criminal sanctions on the perpetrators as factors that mitigated him when he was submitted to the court as contained in Article 4 of the Law on the Eradication of Corruption [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembalian kerugian keuangan negara sebagai penghapusan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B 1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Capaian dalam Penanganan Kasus Korupsi pada poin 1 yang pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diberikan keringanan untuk menghapuskan unsur tindak pidana yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan alasan baik untuk menghapuskan kewenangan penuntutan kasus korupsi yang sedang ditelusut atau sebagai alasan penghapusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, namun pengembalian kerugian negara menjadi acuan bagi hakim untuk mempertimbangkan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sebagai faktor yang meringankan dia ketika diajukan ke pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi]
Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi Kota Samarinda Lidiana, Mita; Lisi, Ivan Zairani; Wati, Agustina
Doh Gisin Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i2.2276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Kota Samarinda dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam kajian. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal, dengan menggunakan data primer yang bersumber langsung dari lapangan. Sumber data sekunder berkaitan dengan informasi tambahan mengenai subjek penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana mengenai kekerasan seksual di Universitas Samarinda. Beberapa aspek penegakan hukum pidana terkait kekerasan seksual di Universitas Mulawarman sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor potensial yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti yang dikaji dalam kriminologi, termasuk faktor internal yang berasal dari pelaku, seperti moral yang kurang baik, dinamika kekuasaan yang tinggi, dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Selain itu, faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga, kondisi lingkungan, kemajuan teknologi, dan tekanan teman sebaya.
Law Enforcement Against Unauthorized Access to Security Restricted Area (A Study at Sepinggan Airport Balikpapan) Rahman, Luthfi Ahmadani; Lisi, Ivan Zairani; Hairan, Hairan
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 (2025): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i3.1339

Abstract

This study examines law enforcement against individuals who enter the Security Restricted Area without authorization at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport in Balikpapan. The research identifies five contributing factors to the violations: the change in status of certain areas from Security Restricted Area to Controlled Area; substandard perimeter fencing conditions; inconsistent entry permit checks by aviation security personnel; low public awareness—with 79% of respondents unaware of the definition of a Security Restricted Area and 84% unaware of the penalties for violations; and the historical and economic background of fishermen who have inhabited the area since 1975. Although regulations stipulate penalties for violators, in practice law enforcement is has been well to verbal warnings without firm criminal sanctions. Barriers to enforcement include a lack of assertiveness from aviation security personnel who are still permissive, and insufficient public dissemination of regulations. The study recommends enhanced supervision, strengthened regulatory frameworks, and public education to improve the effectiveness of law enforcement in ensuring aviation security
Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda Ansar Fajar Pratama; Ivan Zairani Lisi; Insan Tajali Nur
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 4 (2025): November : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i4.1102

Abstract

The application of restorative justice in the Indonesian criminal justice system cannot be immediately implemented in all cases, particularly for assault crimes. This is due to limitations in implementation and inhibiting factors that arise in the field. Facts show that some law enforcement officers are still less than optimal in expediting the restorative justice process. This condition creates legal uncertainty and anxiety, especially for prosecutors handling cases. This situation also impacts the prosecutor's position, which could be questioned by superiors and supervisory committees if case resolution does not proceed according to regulations. This study uses a socio-legal research approach to examine two main issues. First, the author analyzes the implementation of restorative justice in resolving assault cases in the jurisdiction of the Samarinda District Attorney's Office. Second, the author identifies obstacles faced in implementing restorative justice in that jurisdiction. Based on the results of the study, 14 cases of assault were handled. Of these, 11 cases were successfully resolved through restorative justice mechanisms, while 3 cases were declared failed. This failure is generally influenced by the failure to meet several important requirements, including: the perpetrator being a recidivist or having previously committed a crime, a sentence exceeding five years, the absence of a peace agreement between the perpetrator and the victim, and the perpetrator's failure to fulfill their obligation to provide compensation. Therefore, it can be concluded that although restorative justice plays a crucial role in achieving a more humane and equitable resolution of cases, its implementation still faces structural and technical obstacles. Consistent efforts by law enforcement and increased understanding of the concept of restorative justice are needed for this mechanism to operate effectively, provide legal certainty, and address the community's need for justice.
persetubuhan mayat Kualifikasi Persetubuhan Mayat Perempuan Dalam Hukum Pidana Aulia, Nur Riska; Lisi, Ivan Zairani; Apriyani, Rini
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3511

Abstract

Background: The act of sexual intercourse that occurs in women is not a small number, the view of criminal acts against sexual intercourse in the beginning was only limited to someone who was still alive. However, with the development of the era and technology, the act of sexual intercourse can also be done to women who have died and this act is an immoral and indecent act. This act is related to moral norms, a person's honor. Research Metodes: Research with a doctrinal approach is directed at a set of norms as research targets through analysis of relations between norms, content analysis, the combination of norm theories, and legal principles. The doctrinal approach does not avoid the use of certain factors with assumptions as supporters of research analysis. This research focuses on a set of norms, the basis of the argumentation built comes from a set of legal norms that have been regulated but are not sufficient. Findings: The act of sexual intercourse with a deceased woman is an immoral act and violates the rights and dignity of the deceased/corpse according to positive law in Indonesia and can be prosecuted under Article 271 of the New Criminal Code, and in fact the act of sexual intercourse with a deceased woman cannot be qualified as a criminal act of treating a corpse in an uncivilized manner because the formulation in Article 271 of the New Criminal Code does not fulfill the principle of lex certa so it is less explicit when applied to the act. Conclusion: Criminal law policy can pay attention to the principles of criminal law; Refer to the Sexual Offences Act 2003 which clearly and firmly regulates sexual intercourse with a deceased person; Make comparisons by looking at the similarities and differences of Regulations with other countries, as a reference in resolving cases of sexual intercourse with deceased objects.
Law Enforcement Against Perpetrators of Diploma Forgery Crimes in the Jurisdiction of Samarinda Police Resort Ramadhanty, Nia Syafira; Lisi, Ivan Zairani; Syarifuddin , La
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 5 (2024): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study examines the enforcement of legal actions against perpetrators of diploma forgery crimes within the jurisdiction of the Samarinda Police Resort. Focusing on both procedural and substantive legal approaches, the research explores the implications of legal enforcement efforts in addressing document falsification as a criminal offense. Using normative juridical methods, the research highlights challenges faced by law enforcement in proving criminal intent and ensuring adequate penalties for deterrence. This research contributes to the discourse on improving criminal law systems in combating intellectual fraud while safeguarding the credibility of academic credentials. Keywords: Diploma Forgery; Legal Enforcement; Samarinda Police Resort; Criminal Law; and Law Deterrence.
Legal Implications Of Software Abuse Artificial Intelligence in Photo and Video Editing Arung Rahmat Sijaya; Ivan Zairani Lisi; Alfian Alfian
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i1.340

Abstract

The rapid advancement of knowledge and information technology has reshaped the perspectives and lifestyles of Indonesian citizens, particularly through innovations like Artificial Intelligence (AI), which automates various tasks and simplifies human activities. However, the misuse of AI has become a critical issue in 2023, especially in spreading sophisticated fake information. To address this, Law No. 1 of 2024, amending Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, is expected to combat AI software misuse effectively. This study investigates the legal implications of AI misuse, particularly concerning privacy and personal data security, and examines its interpretation under Articles 27 and 32 of the Information and Electronic Transactions Law to enhance law enforcement and safeguard individual privacy rights. Using a normative legal research approach, the findings reveal that AI misuse, such as manipulating photos and videos, violates data protection laws, including the GDPR in the European Union and Indonesia’s Personal Data Protection Act. Such violations can lead to severe penalties, legal consequences, and reputational damage for companies. Recognized as a form of cybercrime, AI misuse is addressed under Article 35 of the Information and Electronic Transactions Law, which provides a specialized legal framework for handling such offenses comprehensively.
Co-Authors Alfian Alfian Ansar Fajar Pratama Arung Rahmat Sijaya Aulia, Nur Riska Bonny, Michael Nicholas Deny Slamet Pribadi Hairan, Hairan Herdiansyah Hamzah Insan Tajali Nur Khristyawan Wisnu Wardana Lidiana, Mita Muhamad Muhdar Rahman, Luthfi Ahmadani Ramadhanty, Nia Syafira Rini Apriyani Sumiati Syarifuddin , La Wati, Agustina