Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PREMISE LAW JURNAL TRANSPARENCY
DWI CESARIA SITORUS
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN KANTOR PERTAHANAN PADA SAAT HAKNYA MASIH DALAM PROSES PERADILAN (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 506/PDT/2010 TANGGAL 31 MEI 2011) DWI CESARIA SITORUS
PREMISE LAW JURNAL Vol 5 (2019): VOLUME 5 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.196 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Prof. Dr. Muhd Yamin, SH, MS, CN2.  Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum3.  Abdul Rahim Lubis, SH, MKn Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah tidak dipisahkan dengan hak asasi manusia. Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yang bertitik tolak dari sumber data sekunder. Hasil alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara.Kekuatan hukum dari kepemilikan atas tanah yang telah bersertifikat didasarkan atas pendaftaran tanah yang diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.Faktor-faktor penyebab sengketa tanah bersertifikat berdasarkan kasus di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 PK/ Pdt/ 2010 Tanggal 31 Mei 2011 antaranya adalah faktor ketentuan hukum peraturan perundang-undangan, faktor sumber daya manusia, dan faktor teknis.Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Arifin Wijaya (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk mengosongkan/ menyerahkan tanah seluas 22.943,73 m2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Perbaungan, Desa Lubuk Bayas.Kata Kunci : Kekuatan hukum tanah bersertifikat hak milik, faktor penyebabsengketa tanah, dan kepastian hukum sertifikat hak atas tanah
PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI YAYASAN DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTIK PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DWI CESARIA SITORUS; BISMAR NASUTION; WINDHA WINDHA
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.033 KB)

Abstract

Money laundering crime should be prevented as early as possible in order to create a country with a moral society. The practice of money laundering can occur both through banking and non-banking institutions, such as insurance and foundations. With the foundation, all the desires of social, humanitarian, and religious people can be realized in an institution that has been recognized and accepted its existence. In principle there is a foundation of accountability and transparency that has an important role to prevent money laundering. There are some basic issues to be discussed in this thesis writing. A primary issue is how the practice of money laundering in Indonesia, how the existence of the foundation in the Indonesian legal system, and how the application of the principles of accountability and transparency of foundations in order to prevent money laundering. The method used in the thesis writing is done with normative juridical approach is to perform an analysis of the problems with the approach to the principles of law and refers to the legal norms contained in the legislation. The study was conducted with an emphasis on the data library by library research, which conducts research using materials from a variety of reading materials such as legislation, books, magazines, and the Internet. The principle of accountability and transparency is needed in conducting business foundation itself. This is in order to prevent money laundering practices that function Foundations of Law No. 16 of 2001 jo. Law No. 28 of 2004 and Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Suppression of Money Laundering can be carried out in accordance with these provisions. Key words : Akuntabilitas, Transparansi, Yayasan, Pencucian Uang
Co-Authors Bismar Nasution WINDHA WINDHA