<![CDATA[Pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar Teluk Bintuni, Papua Barat sudah mengindikasikan adanya suatu grafik peningkatan yang signifikan, adanya pelanggaran-pelanggaran hukum ini dipicu oleh berkembangnya industri yang melakukan bisnisnya di sekitar Teluk Bintuni, industri- industri yang mempengaruhi pola hidup masyarakat di sekitar teluk adalah dengan dibangunnya sebuah kilang pengeboran lepas pantai yang dimiliki oleh perusahaan multinasional dari Inggris (bp) dan juga adanya pengeboran di daratan oleh perusahaan multinasional yang dimiliki oleh Malaysia (Genting Oil). Adapun jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi di Teluk Bintuni semenjak adanya perusahaan- perusahaan asing tersebut adalah dikarenakan isu yang paling besar adanya isu tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut. Berikut adalah masalah-masalah yang sering terjadi dan dianggap mengganggu kegiatan operasi pengeboran minyak dan gas di sekitar Teluk Bintun. Dalam prakteknya ICBS harus dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam dialog yang mendalam dan keterlibatan berkelanjutan untuk meminimalkan kesalahpahaman dan untuk memaksimalkan tindakan bersama. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi terhadap strategi pencegahan kejahatan antara metode human security dan metode community policing dalam konteks pengamanan industri di teluk Bintuni. Diharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan guna untu industri minyak dan gas bumi yang melakukan operasinya di wilayah negara kesatuan republik indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan memberikan kontribusi besar terhadap Negara dan masyarakat. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, khsususnya yang tinggal disekitar industri Teluk Bintuni, karena dengan adanya upaya pencegahan tindak kejahatan disekitar industri tersebut, masyarakat dapat merasa aman dan resah akan tindak kejahatan yang masih sering terjadi di dalam industri Teluk Bintuni.]]>
