<![CDATA[Sebelum dilaksanakannya Pilkada serentak, Pemeritah pernah melaksanakan Pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD, namun kebijakan Pemerintah membuat beberapa banyak pihak kecewa, karena dirasa masih kurang netral untuk pengambilan keputusan secara sepihak, maka pemerintah mengganti Pilkada menjadi secara langsung. Pada penelitian ini pengumpulan dokumen dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perpustakaan yang dikunjungi oleh peneliti untuk memahami tentang anggaran pilkada adalah perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Pasca FISIP Universitas Andalas. Kemudian data yang diperoleh diambil dari bahan-bahan yang di downloud dari internet seperti journal dan e-book yang resmi yang berkaitan dengan permasalahan anggaran pilkada. secara umum KPU Kabupaten Bungo telah melaksanakan mekanisme dan prosedur perencanaan sudah baik. Dalam pembahasan terdapat regulasi yang belum jelas dalam penetapannya, sehingga antara tahapan dan pelaksanaan anggaran menjadi kacau dan tidak singkron.Penyebab dari anggaran kegiatan Pilkada yang tidak terealisasi dari Pemerintah Daerah ke KPU, disebabkan oleh tidak terealisasinya beberapa dana alokasi yang berasal dari APBN ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.Terjadinya anggaran bersama atau sharing anggaran dapat membantu anggaran hibah APBD Bungo menjadi lebihefisien. KPU Kabupaten Bungo berhasil melakukan pembenahan dan penyesuaian angka dalam laporan keuangan, sesuai dengan pagu yang sudah di revisi, dan sesuai dengan nilai NPHD yang telah di addendum. Kata Kunci: Anggaran, Perencanaan, KPU, Pilkada]]>
