Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan
Yuslim Yuslim
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Studi Kasus : Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Muhammad Saleh; . Yuslim; Bakaruddin Rosyidi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The decentralization politics that occurred in the era of reformation has encouraged the ambition of the ethnic identity politics which give a big contribution in the appearance of small kings in every region. Schmitterian explained that liberalization politics will activate the certain rights that be owned by each person individually and social groups and cover them from the cruel deeds or the third group. At the level of ethnic at least liberalization can be seen from the availability of spaces for every society to form their own community that can protect their rights, and also the decrease of the intervention of the nation in the political appreciation of every group.
Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja KPU Kabupaten Bungo Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Dian Octapulia Sari; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Yuslim Yuslim
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.947 KB) | DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.298-313

Abstract

Sebelum dilaksanakannya Pilkada serentak, Pemeritah pernah melaksanakan Pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD, namun kebijakan Pemerintah membuat beberapa banyak pihak kecewa, karena dirasa masih kurang netral untuk pengambilan keputusan secara sepihak, maka pemerintah mengganti Pilkada menjadi secara langsung. Pada penelitian ini pengumpulan dokumen dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perpustakaan yang dikunjungi oleh peneliti untuk memahami tentang anggaran pilkada adalah perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Pasca FISIP Universitas Andalas. Kemudian data yang diperoleh diambil dari bahan-bahan yang di downloud dari internet seperti journal dan e-book yang resmi yang berkaitan dengan permasalahan anggaran pilkada. secara umum KPU Kabupaten Bungo telah melaksanakan mekanisme dan prosedur perencanaan sudah baik.  Dalam pembahasan terdapat regulasi yang belum jelas dalam penetapannya, sehingga antara tahapan dan pelaksanaan anggaran menjadi kacau dan tidak singkron.Penyebab dari anggaran kegiatan Pilkada yang tidak terealisasi dari Pemerintah Daerah ke KPU, disebabkan oleh tidak terealisasinya beberapa dana alokasi yang berasal dari APBN ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.Terjadinya anggaran bersama atau sharing anggaran dapat membantu anggaran hibah APBD Bungo menjadi lebihefisien. KPU Kabupaten Bungo berhasil melakukan pembenahan dan penyesuaian angka dalam laporan keuangan, sesuai dengan pagu yang sudah di revisi, dan sesuai dengan nilai NPHD yang telah di addendum. Kata Kunci: Anggaran, Perencanaan, KPU, Pilkada
Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Rekrutment Anggota KPU Irwansyah Irwansyah; Yuslim Yuslim; Asrinaldi Asrinaldi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.307 KB) | DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.329-343

Abstract

Secara umum Pemilu diseluruh Indonesia dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum tak terkecuali juga pembentukan Tim seleksi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggara pemilu menetapkan Anggota timsel berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun yang di bentuk oleh KPU Pusat. Berbeda dengan pola rekrutmen Penyelenggara di Aceh termasuk yang membentuk  Timsel yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh Pasal 56 ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur, selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahn diantaranya adalah Sumber daya Manusia (SDM). Studi ini mengkaji tentang Integritas komisi Independen Pemilihan (KIP)sebagai penyeleggara Pemilu di Aceh.Kata Kunci : Integritas Penyelenggara Pemilu, rekrutmen, tim seleksi
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA : STUDI VOTER TURNOUT MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI DALAM PILKADA 2017 DENGAN CALON TUNGGAL Muhammad Saleh; Yuslim Yuslim; Bakaruddin Rosyidi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2532-2537

Abstract

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu kunci yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih (voter turnout).Salah satu fenomena yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah sejak tahun 2015 yang lalu adalah munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan. Undang undang juga telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal tersebut. Kota Tebingtinggi di Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu dari Kabupaten/Kota yang memiliki pasangan dengan calon tunggal di Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 yang lalu. Berdasarkan data, partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Tebing Tinggi dengan calon tunggal menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu  sebesar 59.868 suara (55,8 %). Sedangkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memilih Walikota Incumbent 41.937 suara (70,04%), yang memilih kotak kosong sebesar 16.861 suara (28,16%) dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 47.943 suara (44,46%). Alasan masyarakat yang memilih Walikota Incumbent antara lain popularitas calon yang tinggi, memiliki kinerja yang baik, adanya hubungan kekerabatan dan lainnya. Sedangkan yang memilih kotak kosong memiliki alasan tidak suka dengan calon Walikota, tidak diberi uang dan adanya ajakan dari etnis tertentu untuk memilih kotak kosong.
PENERAPAN PEMUNGGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PERALIHAN HAK MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN KOTA PARIAMAN Rezi Yosrialde Putra; Yuslim Yuslim; Khairani Khairani
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 7 (2023): June
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i7.1065

Abstract

Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies explains that Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) is a tax on the acquisition of land and/or building rights. BPHTB levy procedures in South Solok Regency and Pariaman City, regulated based on Perbup and Perwako Number 13 of 2011 concerning the System and Procedure for Collecting Land and Building Rights Acquisition Duties, in Article 5 paragraph (1) taxpayers calculate and fill in their own BPHTB Regional Tax Deposit Letter (SSPD BPHTB). Taxpayers are required to calculate and fill in their own BPHTB SSPD. This is in line with the Self Assessment System. However, there are still many taxpayers who do not calculate and fill in the BPHTB SSPD themselves, but are more likely to submit it to PPAT, so that the mandate of Perbup and Perwako and the Self Assessment System tax collection system is not implemented. Even though it is submitted to PPAT, there are still taxpayers who commit tax fraud, by reducing the price of buying and selling transactions that actually occur with the transaction price stated in the BPHTB form requested by the taxpayer. The formulation of the problem in this study is: 1) How is the application of the levy of Land and Building Rights Acquisition Duty on the Transfer of Rights through Sale and Purchase in South Solok Regency and Pariaman City 2) How is the determination of land value as the basis for payment of Land and Building Rights Acquisition Duty on the Transfer of Rights through Sale and Purchase in South Solok Regency and Pariaman City. This research uses Empirical Juridical Research Methods, data used primary data and secondary data as well as data collection techniques in the form of interviews with parties related to this study. The implementation of BPHTB Levies in South Solok Regency and Pariaman City does not fully carry out the mandate of laws and regulations, namely Perbup and Perwako, where the regulations have stated that BPHTB management starting from filling in the BPHTB SSPD, calculations to depositing BPHTB owed is done by the taxpayer himself but it is not carried out, this happens because there is still a lack of taxpayer understanding of BPHTB management so that taxpayers look for other alternatives by submit the management of BPHTB to PPAT, and there are still taxpayers who commit tax fraud, by reducing the price of the actual sale and purchase transaction with the price stated on the requested BPHTB SSPB form, using 2 sales and purchase transaction receipts, one correct and one that has been reduced, in order to deceive the relevant SKPD and PPAT. Determination of land value, for the basis of BPHTB tax imposition is the Tax Object Acquisition Value (NPOP) and the Tax Object Acquisition Value (NPOP) is a sale and purchase transaction. However, in practice, the price of the sale and purchase transaction that has been agreed upon by the parties is not immediately granted by the relevant SKPD. However, it has other considerations, such as in South Solok based on the validation results, namely the Selling Value of Tax Objects (NJOP) and transaction prices, while in Pariaman it is carried out with considerations: 1) the value of buying and selling transactions 2) the Selling Value of Tax Objects (NJOP) 3) Market prices 4) The area or location of land 5) The economic value of the land 6) The type of soil 7) Going to the field.
KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN Falahdika Rakasatutya; Yuslim Yuslim; Hengki Andora
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada situasi ketika penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek infrastruktur dinyatakan pailit dan menjalani pemberesan utang. Dalam konteks hukum kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan, permasalahan yang muncul adalah bagaimana kedudukan piutang denda keterlambatan dalam pembagian aset Debitor kepada para Kreditor. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum kepailitan, serta peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur dan pandangan para ahli hukum yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks pembagian aset Debitor kepada para Kreditor, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah piutang denda keterlambatan memiliki prioritas hak dibandingkan dengan piutang Kreditor lainnya. Sebagai suatu akibat hukum dari perjanjian, maka denda keterlambatan dapat diklasifikasikan sebagai piutang negara yang lahir karena perjanjian. Berdasarkan Pasal 35 UUPN, piutang negara yang memiliki hak preferensi adalah piutang pajak dan piutang lain yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan secara tegas maupun tersirat bahwa denda keterlambatan memiliki hak preferensi. Sehingga dalam kepailitan kedudukan dan tata urutan pembayaran denda keterlambatan disamakan dengan piutang Kreditor konkuren.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG Bayu Rahmaddoni; Kurnia Warman; Yuslim Yuslim
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.371

Abstract

This paper examines the legal certainty of state administrative dispute resolution in taking governmental measures. How is the existence of administrative efforts? What is the judge's legal consideration of not carrying out administrative effort? The results of this study indicate that administrative efforts must be made consisting of administrative objections and appeals unless otherwise stipulated by a law. Based on the judge's legal considerations regarding state administration disputes that do not and/or take administrative measures but are not in accordance with the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration juncto Supreme Court Regulation Number 6 of 2018 concerning Guidelines for the Settlement of Government Administrative Disputes After Taking Administrative Efforts then the lawsuit is declared not accepted (niet ontvankelijkverklraad).
AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP KONTRAK KERJA KONSTRUKSI Aprilia Gayatri; Yuslim Yuslim; Muhammad Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.360

Abstract

Tindakan pemerintahan yang memiliki segi hukum publik dan hukum privat tergambar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahapan pengadaan barang/jasa dari perencanaan, persiapan sampai dengan pemilihan, berada dalam ranah hukum publik, dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara, sedangkan pada tahap pelaksanaan kontrak pemerintah bertindak sebagai pihak dalam kontrak dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata. Terbitnya kontrak dalam pengadaan barang/jasa merupakan hasil dari keputusan administrasi negara, sehingga adanya kesalahan prosedur pemilihan dapat berakibat pada pelaksanaan kontrak. Adanya klausla didalam kontrak yang menyebutkan PPK dapat memutus kontrak dalam hal pengaduan terbukti benar, dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tidak sejalan dengan prinsip efisien dan efektif dalam penyelenggaraan barang/jasa pemerintah.
PELAKSANAAN PENCORETAN HAK TANGGUNGAN (ROYA) PADA SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM Yuslim Yuslim; Iswandi Iswandi; Azmi Fendi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.733

Abstract

A mortgage is a guarantee of debt repayment. The write-off of the Mortgage Right (Roya) on the land certificate is the most important stage. It releases the Mortgage right on the certificate and land book (archive) located at the Office of the National Land Agency (BPN) because the debt has been paid off. This legal research uses an empirical juridical approach. While this type of research is descriptive and analytical. Data collection techniques were carried out through structured interviews and document studies. The results of the study of the implementation of the deletion of mortgage rights (roya) on certificates at the Pekanbaru City Land Office in providing legal certainty, namely that there is disharmony in each of the regulations governing the timeframe for arranging mortgage rights, there are differences in working days. In the latest provisions, the type of royal management service is 3 working days for manual and 1 working day for electronic, this is by the Decree of the Minister of ATR/BPN Number 440/SK-HR.02/III/2023. The abolition of the Mortgage must be followed by the erasing of the Mortgage Right from the Land Book of land rights burdened with the Mortgage Right, it is necessary to have evidence in the form of a written statement issued by the Creditor holding the Mortgage Right, that the debt guaranteed by the Mortgage has been repaid by the Debtor or has been deleted by law, thus the Mortgage can be crossed out for registration of deletion at the Land Office.
PENAGIHAN UTANG PAJAK MELALUI SURAT PAKSA ATAS HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA Ashfihani Basnur; Yuslim Yuslim; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.808

Abstract

The confiscation of the assets of the Taxpayer has been regulated in the Tax Collection Law with a Forced Letter. There are many tax arrears and additional debt by taxpayers every year with the realization of the disbursement of tax arrears that is not balanced with the number of existing tax arrears. The problems that occurred at KPP Pratama Padang Dua had not fully complied with the procedures and provisions of the General Tax Provisions Law and the Law on Tax Collection by Forced Letter. The main problem in this research is how is the implementation of collecting tax debts with a forced letter and what is the mechanism for using the assets of the tax bearer stored in the bank as a debt settlement. This legal research uses an empirical juridical approach, namely a research that uses an approach to the problem by looking at the applicable legal norms and then connecting it with the legal facts contained in the field. While this type of research is descriptive analytical. Data collection techniques were carried out through structured interviews and document studies. The results of the research implementation of the collection of tax debts with forced letters are first, basically tax collection is carried out if the tax bearer does not pay off the tax debt and tax collection fees, second, against the tax bearer who does not pay off the tax debt, officials can take action to collect taxes, third, implementation Tax Collection stages are carried out in accordance with statutory provisions in the field of Tax Collection with Distress Warrants, fourth, the implementation of Tax Collection stages is carried out against Tax Bearers by considering the order of priority. However, the priority is the significant value of the tax debt. The problems that occurred at KPP Pratama Padang Dua had not fully complied with the provisions of the KUP Law and the PPSP Law. And the mechanism for using the taxpayer's assets stored in the bank as a debt settlement, namely when a forced letter has been issued, at least 2x24 hours directly block the account, the way the KPP writes to the destination bank, then the bank blocks it, the bailiff (tax officer) will meet the taxpayer to discuss how payment will be made, if the taxpayer will pay off with money in a blocked account before 14 days, then the officer makes a billing and Minutes of Overbooking and an unblocking letter but if more than 14 days there is no response from the taxpayer, then the Officer can can directly transfer to the tax payable. However, in this case KPP Pratama Padang Dua has not fully implemented it for tax arrears whose accounts have been blocked. The settlement of tax debts with the assets of the taxpayers stored in the bank has been carried out by KPP Pratama Padang Dua, although it has been successfully implemented, it has not yet achieved maximum results in disbursing tax arrears.
Co-Authors Aprilia Gayatri Ashfihani Basnur Asrinaldi Asrinaldi Azmi Fendi Azmi Fendri Bakaruddin Rosyidi Bayu Rahmaddoni Dian Octapulia Sari Falahdika Rakasatutya Geni Rilfa Ramadhan Hengki Andora Irwansyah Irwansyah Iswandi Iswandi Khairani Khairani Mhd. Lutfi AR Muhammad Hasbi Muhammad Saleh Muhammad Saleh Ressy Puspita Sari Rezi Yosrialde Putra Setiawan, Dian Bakti Suhendar Suhendar Syamsurizaldi Syamsurizaldi Syofiarti Yuliandri, Yuliandri