Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Pembumian Pancasila : Mewujudkan TRISAKTI sebagai Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat
Koerniatmanto Soetoprawiro
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HUKUM PERTANIAN SEBAGAI HUKUM BAGI SI MARHAEN Soetoprawiro, Koerniatmanto
Jurnal Pembumian Pancasila Vol 2 No 1 (2022): Marhaenisme Akar Historis Pancasila
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bung Karno memaknai marhaen sebagai sosok warga masyarakat, khususnya petani kecil subsisten yang miskin karena kolonialisme-imperalisme. Ideologi marhaenisme yang tumbuh dari makna si marhaen ini merupakan salah satu embrio dari Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno. Dengan metoda eksplanatoris, dipaparkan di sini Hukum Pertanian atas dasar Pancasila, yang merupakan upaya untuk mengatur, melindungi, dan membebaskan sektor pertanian dan petani kecil (si Marhaen) dari kemiskinan dan keterpurukan
Keberadaan Partai Politik Dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu Terhadap Anggota DPR Di Tinjau Dari Prinsip Demokrasi Perwakilan Nabela, Reza; Soetoprawiro, Koerniatmanto; Susilowati, Herry
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 7 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i7.4157

Abstract

Keberadaan partai politik dalam mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR di Indonesia menjadi sorotan terkait prinsip demokrasi perwakilan. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum mengenai PAW yang memberikan kewenangan besar kepada partai politik, serta implikasinya terhadap independensi wakil rakyat. Dalam konteks demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, anggota DPR seharusnya bertanggung jawab kepada konstituen, bukan hanya kepada partai. Kasus-kasus seperti pemecatan Fahri Hamzah menunjukkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik PAW yang tidak transparan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk mengkaji regulasi yang relevan dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan perlunya revisi ketentuan hukum agar mekanisme PAW tidak mengabaikan suara rakyat dan mempertahankan prinsip representasi yang demokratis.
Co-Authors Nabela, Reza Susilowati, Herry