Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum
Kemas Arsyad Somad
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMASI BIROKRASI DESA MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS Kemas Arsyad Somad
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2148.325 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.4.2012.487-492

Abstract

Abstractk Eventhough The Village has important and strategic role in the structure of government in Indonesia, but  in the past regime (New Order Era) It is placed as objects rather than subjects of power. In the governance reforms started in 1998, this paper examines how the reforms sought by the village government. The results of the research  showed, in spite of new structures and functions in the village administration, among others, demonstrated the existence of village councils, but the reforms that took place considered did not work well because management has not touched the professional bureaucracy yet. Keyword: Village, village governance, reform Abstrak Meski memiliki peranan yang penting dan startegis dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa  pada rezim pemerintahan yang lalu (Orde Baru) lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan ketimbang subyek. Seiring dengan reformasi pemerintahan yang dimulai tahun 1998, tulisan ini mengkaji bagaimana reformasi itu diupayakan pada pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun ada struktur dan fungsi baru dalam pemerintahan desa, antara lain ditunjukkan dengan keberadaan Badan Perwakilan Desa, tetapi reformasi yang berlangsung dipandang belum optimal dikarenakan belum menyentuh manajemen birokrasi yang profesional.   Kata kunci: desa, pemerintahan desa, reformasi
KEDUDUKAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 Kemas Arsyad Somad
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1915.542 KB) | DOI: 10.14710/mmh.40.4.2011.479-483

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (OPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang berlangsung. Hanya saja, seberapa jauh peran tersebut dijalankan. akan sangat bergantung pada kedudukannya ketika diperbandingkan dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya. yaitu kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan, semenjak reformasi kedudukan DPRD telah diperkuat, bahkan pada mulanya (berdasarkan UU No. 22 Tahun 199) menjadi dominan terhadap eksekutif. Namun demikian, da/am perkembangan mutakhir (UU No. 32 Tahun 2004) kedudukan di antara keduanya diarahkan untuk seimbang atau sederajat.
Co-Authors