Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Wayan Suarbha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA I Nyoman Galih Wiantaka; I Wayan Suarbha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violence constituted within household, especially directed towards women, had occurred frequently. This matters raise due to several factors, namely gender factor. Basically, all forms of violence is an act of violation to human rights and crimes against humanity also a form of discrimination which needs to be eradicated soon in the near future. This issue had been regulated within the stipulation of Law No.23 of 2004 concerning Elimination of Household Violence. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. In order for that law to be meant as its goal, active participation of all legal enforcers as stake holders is essentially needed.
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI BIDANG PASAR MODAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi; I Wayan Suarbha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Combating the insider trading in stock market seen from the criminal law perspective which discusses the regulatory framework and its criminal liability pursuant to Penal Code Draft in the near future. Method applied shall be normative legal researchconsidering the vagueness of norm. The purpose of this journal is to acknowledge the regulation of insider trading based on the future Penal Code Draft. Several regulations concerning insider trading namely, as follows: Indonesian Penal Code (KUHP) andLaw No. 8 Year 1995 concerning Stock Market (UUPM). However, aforementioned laws had been considered weak and unable to combat the development of insider trading in Indonesia. Aside from that, Indonesian Penal Code had not regulated the actof plagiarism onto its provisions. From the statement above it can be concluded that the regulation regulated the insider trading is not yet able to combat this crime. Thus, criminal law reform is urgently needed in order to combat insider trading in Indonesia.
KEDUDUKAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ni Putu Wilda Karismawati; I Gede Yusa; I Wayan Suarbha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractParliament is element of the regional administration, the council has three functions,legislative, budgetary, and oversight. oversight function is not described in theoversight of the financial management area, so this area of financial managementoversight becomes blurred if being on legislation or oversight function.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP ASURANSI PEKERJA YANG MENDERITA SAKIT KARENA ADANYA KESENGAJAAN Gede Wisnu Yoga Mandala; I Wayan Suarbha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.799 KB)

Abstract

Dalam penulisan jurnal yang berjudul  “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Pekerja Yang Menderita Sakit Karena Adanya Kesengajaan”, dan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim asuransi pekerja yang menderita sakit karena kesengajaan. Membahas tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap asuransi pekerja yang menderita sakit karena adanya kesengajaan. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pekerja yang menderita sakit karena kesengajaan, pekerja telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mana terhadap hal tersebut perusahaan asuransi yang dirugikan oleh pekerja tidak akan bertanggungjawab atas dana manfaat terhadap tertanggung yang terbukti sakit karena kesengajaan. Bahwa dalam adanya klaim asuransi dari pekerja yang menyatakan sakit karena kesengajaan berarti adanya itikad tidak baik sehingga perusahaan asuransi tidak patut bertanggungjawab, serta perjanjian asuransi batal demi hukum karena adanya pihak yang tidak beritikad baik.
GANTI RUGI DALAM ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA KOMERSIAL Luh Gde Lina Gustiari; I Wayan Suarbha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.007 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as “Damages in Commercial Flight AccidentsInsurance for Passengers”. This writing shall apply normative legal research methodby analyzing primary and secondary sources of data. Thus, this writing shall illustratethe effective period and the termination of risk during the aviation services, and theamount of damages compensated by passengers in the circumstances of the accidentoccurred. Risk occurred the moment passenger aboard the aircraft, flight, and end ofthe flight. Amount of damages compensated ranged from IDR 50,000,000.00; forinjured passengers due to aircraft accident, IDR. 25,000,000.00; for passengers whoexperienced disabledness due to the accident.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE Ni Kadek Ariati; I Wayan Suarbha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.651 KB)

Abstract

Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Adapun permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana peranan hukum dalam perlindungan konsumen. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan produk hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen dalam melakukan transaksi online. Adapun peranan hukum dalam perlindungan konsumen yaitu dapat dilihat dari aspek hukum publik dan aspek hukum privat.
PELANGGARAN HAK LINTAS DI WILAYAH UDARA INDONESIA OLEH PESAWAT MILITER ASING Sylvia Mega Astuti; I Wayan Suarbha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.338 KB)

Abstract

Pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh sejumlah pesawat tempur negara asing yang melintasi wilayah udara Indonesia merupakan isu strategis bagi pertahanan negara Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak lintas bagi pesawat udara militer asing serta menganalisis penegakan hukum yang dapat digunakan apabila terjadi suatu pelanggaran ketentuan penerbangan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat militer asing. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan perundangan-undangan dalam menganalisis instrumen hukum internasional dan hukum nasional terkait dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pesawat militer asing hanya dapat melintas secara bebas di wilayah udara Indonesia di atas alur laut kepulauan Indonesia yang telah diberikan secara khusus sesuai UNCLOS 1982 dan setelah mendapatkan otorisasi oleh Pemerintah Indonesia. Dalam hal penegakan hukum, tindakan yang wajib dilakukan oleh militer Indonesia adalah dengan memperingatkan dan memerintahkan pesawat militer asing untuk meninggalkan wilayah udara Indonesia, melakukan pencegatan, pengejaran, dan pendaratan paksa serta mengirimkan Nota Diplomatik kepada negara yang melakukan pelanggaran.
PELANGGARAN HAK LINTAS DI WILAYAH UDARA INDONESIA OLEH PESAWAT MILITER ASING Sylvia Mega Astuti; I Wayan Suarbha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.338 KB)

Abstract

Pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh sejumlah pesawat tempur negara asing yang melintasi wilayah udara Indonesia merupakan isu strategis bagi pertahanan negara Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak lintas bagi pesawat udara militer asing serta menganalisis penegakan hukum yang dapat digunakan apabila terjadi suatu pelanggaran ketentuan penerbangan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat militer asing. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan perundangan-undangan dalam menganalisis instrumen hukum internasional dan hukum nasional terkait dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pesawat militer asing hanya dapat melintas secara bebas di wilayah udara Indonesia di atas alur laut kepulauan Indonesia yang telah diberikan secara khusus sesuai UNCLOS 1982 dan setelah mendapatkan otorisasi oleh Pemerintah Indonesia. Dalam hal penegakan hukum, tindakan yang wajib dilakukan oleh militer Indonesia adalah dengan memperingatkan dan memerintahkan pesawat militer asing untuk meninggalkan wilayah udara Indonesia, melakukan pencegatan, pengejaran, dan pendaratan paksa serta mengirimkan Nota Diplomatik kepada negara yang melakukan pelanggaran.
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BALI MENERIMA ASPIRASI RAKYAT DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS Agus Pradnyana; I Nengah Suantra; I Wayan Suarbha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.866 KB)

Abstract

The functions of the Local House of Representative of the Province of Bali (DPRD Bali) are the regulation maker and supervising function. In order to establish democratic government the people aspiration has to be seriously considered. The issues in this article are :1. to examine the legal basis of the authority of DPRD Bali to receive the people aspirations, 2. to examine the function of the function of the deliberation of people aspiration through DPRD Bali. purpose of this study was to assess the function of the Regional Representatives Council (DPRD) of Bali in realizing the aspirations of the people in order to establish. The Conclusion are : 1. DPRD Bali is an absorber of aspiration of the community as stated in the mandate of Article 300 letters (J) of Law No. 27 of 2009 and the Rules of Procedure of the Provincial Parliament of Bali No. 9 of 2010, 2. Through DPRD’s role as an absorber of aspiration of the community, people are expected to participate by providing feedback or complaints in the area so as to promote the establishment of a democratic government.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA Ngurah Bagus Indra Putra; I Wayan Suarbha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.624 KB)

Abstract

This paper shall be entitled as “Legal Protection of Intellectual Property Rights for Traditional Knowledge in Indonesia”. Research conducted on this paper shall be normative research on traditional knowledge, excluding the protection of Intellectual Property Right, itobviously damage endanger traditional societies. In response, the urgency of the protection of traditional knowledge protection shall no longer be limited to wait for an international consensus level, but there should be certain regulation of national protection. Added to that the goverment must react quickly in order to establish legal protection towards traditional knowledge in Indonesia.
Co-Authors Agus Pradnyana Dwi Kherisna Payadnya Gede Wisnu Yoga Mandala I Gede Yusa I Nengah Suantra I Nyoman Galih Wiantaka Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi Luh Gde Lina Gustiari Ngurah Bagus Indra Putra Ni Kadek Ariati Ni Putu Wilda Karismawati Sylvia Mega Astuti