Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Menara Ilmu Pagaruyuang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia
Yosep Hadi Putra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Libuk Sikaping
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HAK PAKAI SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN Hadi Putra, Yosep
Menara Ilmu Vol 12, No 4 (2018): Vol. XII No. 4 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i4.743

Abstract

The Article 51 of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law states decisivelythat only property right, right to use and the right to use a building that can beused as collateral for debt with burden of mortgage. In principle, the object ofmortgages is the right to land that complete the requirements which is must beregistered (to qualify for publicity) and it can be proclaimed (to facilitate theimplementation of debt payments guaranteed repayment). In the other hand, thedepelopment of credit currently provides the possibility related to the right usedas an object of mortgage and it strengthened by Law No. 4 of 1996 on the Rightsof the land and items related to land although it is not explicitly regulated in theUUPA.Keywords: use right as mortgage object
KEDUDUKAN HAK PAKAI SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN Hadi Putra, Yosep
Menara Ilmu Vol 12, No 4 (2018): Vol. XII No. 4 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i4.743

Abstract

The Article 51 of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law states decisivelythat only property right, right to use and the right to use a building that can beused as collateral for debt with burden of mortgage. In principle, the object ofmortgages is the right to land that complete the requirements which is must beregistered (to qualify for publicity) and it can be proclaimed (to facilitate theimplementation of debt payments guaranteed repayment). In the other hand, thedepelopment of credit currently provides the possibility related to the right usedas an object of mortgage and it strengthened by Law No. 4 of 1996 on the Rightsof the land and items related to land although it is not explicitly regulated in theUUPA.Keywords: use right as mortgage object
Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Keberadaan Nagari di Kabupaten Pasaman Andreas Ronaldo; Yosep Hadi Putra
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 2, Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v3i2.1802

Abstract

Pelaksanaan Nagari Di Kabupaten Pasaman sebelumnya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, akan tetapi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka berubah pula Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan telah didapatkan hasil berupa Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Keberadaan Nagari di Kabupaten Pasaman. Implikasi positif tersebut dapat dilihat dan ditandai dengan adanya langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mencapai Implikasi positif tersebut dibuktikan berdasarkan kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman. Pembentukan Nagari Persiapan tersebut disambut baik oleh masyarakat kabupaten Pasaman, sehingganya berdasarkan peraturan Bupati nomor 21 tahun 2017 tersebut dilakukan Penataan Desa atau Nagari yang mana jumlah nagari persiapan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 25 Nagari Persiapan, yang mana seluruh Nagari Persiapan tersebut sudah siap dengan aparaturnya untuk menunjang dan memajukan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan Farda, Nessa Fajriyana; Putra, Yosep Hadi
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 1, Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v3i1.1670

Abstract

Land is one important element for humans. That is how importance of land, the government needs to make special arrangements regarding use of the land. In general, land arrangements are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Rules on Agrarian Matters, which stipulates that the authority in the field of land is the authority of the central government. In addition, Indonesia as a unitary state also adheres to the principle of decentralization, it means that the central government gives authority to the regions to regulate their own regional affairs, including of land matters. The regulation regarding of land authority for regional governments is described in Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. However, the application of its authority is not yet optimal, because there is no balance of relations between the central government and regional governments in regulating land. The problem discussed in this study is how the division of authority between the central government and regional government of land matters. The approach used in this research is normative juridical. In the other word, this study examines the problem based on applicable laws and regulations, especially regulations regarding land. The data is collected by using literature study, then analyzed and described systematically. The result showed a norm conflict in the division of land authority in the UUPA and the Regional Government Law. Therefore, it is hoped that there is a clear division of authority between the central and regional governments which is not only contained in the Regional Government Law.
PENGARUH PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN Putra, Yosep Hadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah merupakan suatu kewajiban, hal ini telah diperkuat melalui peraturan pemerintah Nomor 24 tahun tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. lahirnya regulasi mengenai pendaftaran tanah telah memberikan dampak positif dalam perkembangan sistem hukum pertanahan di indonesia. Pendaftaran hak atas tanah mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan catur tertib pertanahanan, hal ini disebabkan dalam melaksanakan pendaftaran hak atas tanah harus mengacu kepada catur tertib pertanahan. Adapun tujuan utama dari pendaftaran hak atas tanah dan catur tertib pertanahan adalah untuk terciptanya kepastian hukum dalam sistem pertanahan.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial Farda, Nessa Fajriyana; Putra, Yosep Hadi
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 APRIL 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i2.5276

Abstract

Komisi yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap prilaku hakim. Disamping itu mahkamah agung juga melakukan hal yang serupa dan lebih bersifat internal. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi yudisial sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan adanya fungsi kontrol dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh komisi yudisial terhadap para hakim nakal. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawsan terhadap prilaku hakim oleh komisi yudisial berdasarkan Pasal 24 B Ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.  Di dalam peraturan perundang-undangan ini, komisi yudisial dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, martabat, serta prilaku hakim.Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman
Co-Authors Andreas Ronaldo Farda, Nessa Fajriyana