Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Pagaruyuang Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Mahlil Adriaman
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia Mahlil Adriaman; Kartika Dewi Irianto
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i2.2560

Abstract

Dengan perkembangan teknologi saat ini banyak di gunakan pelaku usaha terutama Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian, adalah sebagai berikut: a. Jika kata-kata perjanjian jelas maka tidak diperkenankan menyimpang; b. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan; c. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain; d. Setiap janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya, e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara melalui aplikasi. Oleh karena percepatan peningkatan usaha maka dalam hal kerjasama tidak lagi melihat asas-asas perjanjian. Perusahaan aplikasi transportasi GOJEK yang merupakan perusahaan bersekala Nasional masih ada memiliki kendala dalam penerapan asas perjanjian berkontrak antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra driver ojek online. Mulai dari penerapan perjanjian sampai pelaksanaan hak dan kewajiban antara Pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI SUMATERA BARAT Wahyu Saputra; Anggun Lestari Suryamizon; Mahlil Adriaman
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 2 Juli 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i4.1863

Abstract

Citizenship or citizenship is one of the constitutive elements of the existence of a state, citizens are part of a population and become an element of the state and the constitution has an unbroken relationship with his homeland and with the country's constitution even though the person concerned is abroad. Citizenship indicates a legal relationship or mutual bond between the state and citizens. Citizenship is a very important basis for the state to determine who is a citizen and a foreigner. Based on the formulation of the problem mentioned above, the purpose of this study is to determine the rights and obligations of children in mixed marriages. To find out the legal protection for children from mixed marriages. This  method used in this study is descriptive, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The result of this study is that children's rights become something that children deserve, and the children of mixed marriages live in Indonesia and the children of mixed marriages have not passed the age of 21 years / are not married, the children get the same legal protection as non-mixed children.Keywords: Child, Citizenship, Marriage
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT SIRUP YANG MEMILIKI IZIN EDAR MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA Windia Putri; Benni Rusli; Mahlil Adriaman
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 1 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.1940

Abstract

Drugs have a very important role in health services circulating among the community. Therefore, a supervisory role is needed for the Government and BPOM. Acoording to Law Number 80 of 2017 concerning the Drug and Food Control Agency. BPOM, in providing protection for consumers, of course, also pays attention to the procedures for drug distribution with the aim of avoiding irregularitas committed by unscrupulous business actors. With these problems, there are formulations of the problem including : 1. What is the process of drug supervision carried out by BPOM on the distribution of syrup drugs that already have distribution permits?, 2. What are the legal efforts taken by BPOM against business actors who are proven to have violated BPOM regulations?. This research method (empirical law research) is a legal research that examines that concept of law as real behavior (actual behavior), unwritten social phenomena experienced by everyone in obtaining legal protection. This study uses primary, secondary and tertiary data. The research results obtained are constumer protection against drug circulation before it is circulated and after it is circulated in accordance with the provisons. Legal efforts made by BPOM against business actor who commit violations, namely technical assistance and follow-up in the form of warning, stopping activities and revoking permits.
Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak: Studi Putusan No. 67/PDT.P/2024/PA.BSK Viona Dwi Putri; Mahlil Adriaman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4869

Abstract

Perkawinan yang tidak terdaftar masih menjadi masalah hukum yang signifikan di Indonesia, akibatnya berdampak pada kepastian hukum serta status keperdataan para pihak, terutama anak-anak. Permohonan isbat nikah adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara mengenai perkawinan yang tidak terdaftar, namun tidak semua permohonan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada Penetapan Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk dan untuk mengkaji posisi hukum perkawinan serta status anak akibat penolakan tersebut. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi literatur yang berkaitan dengan peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait pertimbangan hakim dan dampak hukumnya. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penolakan isbat nikah berasal dari tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena saat perkawinan berlangsung, usia istri masih 15 tahun. Perkawinan itu tetap dianggap sebagai perkawinan siri dan tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Meski begitu, hakim tetap mengakui anak dari perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan perlindungan hak anak dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap batasan usia dalam perkawinan serta perlunya adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.
Co-Authors Anggun Lestari Suryamizon Benni Rusli Kartika Dewi Irianto Viona Dwi Putri Wahyu Saputra Windia Putri