Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TANJUNGPURA LAW JOURNAL Res Judicata BULETIN AL-RIBAATH
Gembongseto Hendro Soedagoeng
fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SMART CONTRACT E-COMMERCE Hazilina, Hazilina; Soedagoeng, Gembongseto Hendro
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2021
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v5i1.46223

Abstract

Abstract This article aims to analyze how the implementation of the principle of freedom of contract in smart contract e-commerce. Using the normative juridical method, this article concludes that the standard e-commerce agreement has not fulfilled the principle of freedom of contract and has not reflected the values of justice, balance, and proportionality. The contents of the agreement have been made unilaterally. Therefore, further studies are needed to provide space for the parties to negotiate the e-commerce sale and purchase agreement.Abstrak Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku smart contract e-commerce. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa perjanjian baku smart cotract e-commerce tersebut belum memenuhi asas kebebasan berkontrak  dan  belum mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas karena  isi perjanjian telah dibuat secara sepihak. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan ruang agar para pihak dapat bernegosiasi dalam perjanjian jual beli e-commerce.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH BERAKHIR JABATANNYA Gembongseto Hendro Soedagoeng; Hazilina Hazilina
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2446

Abstract

ABSTRACTNotary as a public official of the State who is given the authority by law to make authentic deeds and other powers with the limitation that the deed made is not excluded from making it to other officials who are determined by law the notary's responsibility for the deeds that have been drawn up before him and / or by a Notary while carrying out his duties as a Notary, is until the end of his life or death, thus Article 65 of Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary this must be read as such because there is no further  explanation in  the  explanation  of  Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of the Notary PublicThis is important because if the time limit for the said responsibility is not set, it is possible that at old age the Notary will still be asked for information regarding the deeds that have been made while the person concerned is carrying out his duties as a state general official.Arrangements regarding expiry must be taken into consideration to determine the expiry limit of the Notary's responsibility for the deed drawn up before him.Keywords: Notary, Deed, Responsibility ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya dengan batasan bahwa akta yang dibuat tersebut tidak dikecualikan pembuatannya kepada pejabat lain yang ditentukan oleh undang- undang tanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang telah dibuat dihadapannya dan/atau oleh Notaris selama menjalankan tugas menjadi Notaris, adalah sampai akhir hayat atau meninggal dunia, dengan demikian Pasal 65 UU  No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini harus dibaca demikian karena tidak ada penjelasan lebih lanjut didalam  Penjelasan UU No. 2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.Hal ini penting karena apabila tidak ditetapkan batas waktu tanggungjawab tersebut, maka tidak menutup kemungkinan diusia tua rentapun Notaris masih akan dimintai keterangan tentang akta-akta yang telah dibuat selama yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum negara.Pengaturan tentang kadaluwarsa harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan batas berakhirnya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya.Kata Kunci: Notaris; Akta; Tanggung jawab
Sosialisasi Administrasi Keperdataan Kependudukan di Desa Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya Hazilina Hazilina; Gembongseto Hendro Soedagoeng; Heru Yudi Kurniawan
Jurnal Buletin Al-Ribaath Vol 17, No 2 (2020): Buletin Al-Ribaath
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/br.v17i2.2481

Abstract

Warga Negara Indonesia wajib mentaati segala peraturan atau hukum tujuannya untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, dalam upaya memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib untuk mentaati hukum yang ada dan hal ini sudah tertulis di dalam Undang-undang Dasar 1945. Konsekuensinya setiap warga Negara wajib memiliki dokumen kependudukan dan lain-lain baik yang dikeluarkan oleh instansi kependudukan dan instansi Pencatatan Sipil maupun instansi pelaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.Ketentuan yang perlu diperhatikan adalah dalam setiap hubungan yang terjadi di dalam masyarakat menimbulkan terjadinya peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan semua peristiwa tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang kesemuanya itu diatur oleh aturan-aturan hukum. Seperti apabila terjadi suatu Perkawinan, bagi semua warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia ataupun tidak sepanjang status nya sebagai warga Negara Indonesia maka harus mentaati dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Setiap warga Negara Indonesia wajib memiliki dokumen administrasi keperdataan sebagai tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketentraman dan keadilan.Terkait dengan persoalan tersebut maka diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya dokumen yang berhubungan dengan administrasi keperdataan bagi warga masyarakat.
INTEGRATING LEGAL AND SOCIOCULTURAL STRATEGIES TO ADDRESS WORKPLACE GENDER INEQUALITY IN PONTIANAK Hazilina, Hazilina; Soedagoeng, Gembongseto Hendro
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.80155

Abstract

Abstract This study explores the multifaceted issue of workplace gender inequality in Pontianak by integrating legal and sociocultural approaches to address the persistent challenges faced by women. Despite the presence of legal frameworks such as Law No. 13 of 2003 on Labor and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, enforcement remains inconsistent, and gender-specific barriers, such as the "child penalty" and limited leadership opportunities, persist. The study highlights the importance of harmonizing legal strategies, such as strengthened enforcement mechanisms and inclusive policies, with sociocultural interventions aimed at challenging traditional gender norms. Using a contextual approach, this research draws lessons from international best practices, including Kazakhstan"™s labor laws, while emphasizing the need for localized solutions tailored to Pontianak"™s unique socio-economic and cultural dynamics. Key recommendations include enhancing legal accountability, introducing mandatory paternity leave, promoting gender diversity in leadership, and leveraging community-driven programs to foster cultural shifts. The findings underscore the critical role of collaboration between policymakers, civil society organizations, and the private sector in implementing sustainable strategies to bridge the gender gap. By integrating legal and sociocultural strategies, this study provides actionable insights to create an equitable workplace environment, empowering women while contributing to Pontianak"™s socio-economic development. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi isu multifaset terkait ketimpangan gender di tempat kerja di Pontianak dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosiokultural untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ada, pelaksanaannya masih kurang konsisten, sementara hambatan gender seperti "child penalty" dan keterbatasan akses perempuan ke posisi kepemimpinan tetap menjadi masalah yang signifikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi strategi hukum, seperti penguatan mekanisme penegakan hukum dan kebijakan yang inklusif, dengan intervensi sosiokultural yang bertujuan untuk mengubah norma-norma gender tradisional. Dengan pendekatan kontekstual, penelitian ini mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, termasuk kerangka kerja hukum tenaga kerja Kazakhstan, sambil menekankan perlunya solusi lokal yang disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya unik di Pontianak. Rekomendasi utama meliputi peningkatan akuntabilitas hukum, pengenalan kebijakan cuti ayah wajib, promosi keberagaman gender dalam kepemimpinan, serta pemanfaatan program berbasis komunitas untuk mendorong perubahan budaya. Hasil penelitian ini menekankan peran penting kolaborasi antara pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menerapkan strategi berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan gender. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosiokultural, penelitian ini memberikan wawasan praktis untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberdayakan perempuan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi di Pontianak.
Co-Authors Hazilina, Hazilina Kurniawan, Heru Yudi