Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini TANJUNGPURA LAW JOURNAL Al-Khidmah Res Judicata BULETIN AL-RIBAATH PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Hazilina, Hazilina
Universitas Muhammadiyah Pontianak
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SMART CONTRACT E-COMMERCE Hazilina, Hazilina; Soedagoeng, Gembongseto Hendro
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2021
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v5i1.46223

Abstract

Abstract This article aims to analyze how the implementation of the principle of freedom of contract in smart contract e-commerce. Using the normative juridical method, this article concludes that the standard e-commerce agreement has not fulfilled the principle of freedom of contract and has not reflected the values of justice, balance, and proportionality. The contents of the agreement have been made unilaterally. Therefore, further studies are needed to provide space for the parties to negotiate the e-commerce sale and purchase agreement.Abstrak Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku smart contract e-commerce. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa perjanjian baku smart cotract e-commerce tersebut belum memenuhi asas kebebasan berkontrak  dan  belum mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas karena  isi perjanjian telah dibuat secara sepihak. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan ruang agar para pihak dapat bernegosiasi dalam perjanjian jual beli e-commerce.
Feasbylity Study Perlindungan Hukum untuk Anak Usia Dini yang Bercompetitive Advantage Herawati Herawati; Hazilina Hazilina; Firdaus Zar'in
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/obsesi.v5i2.932

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya temuan banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak usia dini di masa pandemi Covid-19 dan era new normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fasilitas-fasilitas perlindungan hukum apa saja yang dibutuhkan anak usia dini di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pusat studi gender dan anak untuk mengatasi kekerasan yang dialami anak usia dini. Kebaruan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pentingnya pusat studi gender dan anak usia dini di berbagai daerah. Dampak dari hasil penelitian ini adalah para akademisi yang ada di perguruan tinggi perlu terlibat secara langsung dalam mengatasi berbagai kasus kekerasan yang dialami anak usia dini dengan bekerjasama secara berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait untuk menekan terjadinya kekerasan pada anak usia dini yang semakin tinggi setiap bulannya.
Implementasi Penilaian Portofolio di Taman Kanak-kanak Era Pandemi COVID-19 Iin Maulina; Hazilina Hazilina
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 6, No 4 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/obsesi.v6i4.2396

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi COVID-19 yang terjadi, sehingga mempengaruhi metode pengajaran yang dilakukan oleh guru di Taman Kanak-kanak (TK). Metode pengajaran yang digunakan selama masa pandemi COVID-19 adalah pemberian tugas. Tugas-tugas yang dikerjakan anak-anak usia dini di rumah dijadikan penilaian guru-guru dalam menyusun raport atau hasil belajar anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis penilaian portofofolio yang dilaksanakan di TK. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya, meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan analisis perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru berkaitan dengan tugas-tugas anak secara menyeluruh dinyatakan “baik”. Implikasi penilaian portofolio di TK adalah mampu memberi gambaran atau pandangan tentang kemampuan anak, sebagai catatan jangka panjang, dan membantu mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, dan merancang strategi mencapai kompetensi peserta didik yang diharapkan.
PKM Kelompok Pengerajin Bakol Berbasis E-Commerce di Era Pandemi Covid Hazilina Hazilina; Edy Suryadi
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7 No 3 (2022): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v7i3.2774

Abstract

A group of basket-woven craftsmen in Sungai Belidak Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency is community group located on Jl.H.Djelai RT.16 RW.01. This group has been running for two years and can increase women's income in the neighborhood by around 68% percent of the previous family income. The problem this group faces is from the marketing aspect is still using personal communication so that the product is still dependent on the order. Currently, the basket craftsman group has a market share of catering which during the pandemic, many of these businesses did not carry out their activities, causing sales from these baskets to drop drastically by 80% before the covid-19 pandemic; business management that is not yet running. So far, it has never been documented in the form of bookkeeping regarding business management that partners do so that the results have not been maximally obtained; as well as aspects of legality; parts of design management that partners control are still few, only one design/motif is being worked on; Branding is still weak. The method used is mentoring and training. The results obtained from the implementation of service are increased knowledge and skills of partners in managing digital-based craft businesses during the pandemic, transfer of science and technology to partners in the form of website creation, social media accounts, and online stores in the marketplace, transfer of technology to partners in the form of business management assistance and training, transfer of technology to partners in the form of product branding.
Sosialisasi Kesadaran Hukum Bagi Anak-anak di Panti Asuhan Tunas Harapan Hazilina Hazilina; Gembongseto Hendro Soedagoeng; Tri Atika Febriany
Al-Khidmah Vol 4, No 1 (2021): AL-KHIDMAH (Agustus)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/al-khidmah.v4i1.2485

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selanjutnya dalam Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan demikian semestinya semua orang memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan pelayanan masyarakat demikian pula terhadap perlindungan hukum. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsekuensi nya adalah bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, meskipun dalam kehidupan tidak jarang kita temukan kekerasan yang dialami oleh anak, hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk menanggulanginya. Penyuluhan hukum yang dilakukan di Panti Asuhan Tunas Harapan ini dimaksudkan untuk membekali anak-anak tentang pentingnya pengetahuan tentang hukum, dan mengapa hukum itu harus dipatuhi, bukan saja hukum Negara tetapi yang jauh lebih penting adalah mematuhi hukum agama. Mematuhi hukum agama secara baik dan benar akan melahirkan manusia-manusia berakhlak mulia yang menebar kebaikan untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemaslahatan dimuka bumi.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH BERAKHIR JABATANNYA Gembongseto Hendro Soedagoeng; Hazilina Hazilina
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2446

Abstract

ABSTRACTNotary as a public official of the State who is given the authority by law to make authentic deeds and other powers with the limitation that the deed made is not excluded from making it to other officials who are determined by law the notary's responsibility for the deeds that have been drawn up before him and / or by a Notary while carrying out his duties as a Notary, is until the end of his life or death, thus Article 65 of Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary this must be read as such because there is no further  explanation in  the  explanation  of  Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of the Notary PublicThis is important because if the time limit for the said responsibility is not set, it is possible that at old age the Notary will still be asked for information regarding the deeds that have been made while the person concerned is carrying out his duties as a state general official.Arrangements regarding expiry must be taken into consideration to determine the expiry limit of the Notary's responsibility for the deed drawn up before him.Keywords: Notary, Deed, Responsibility ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya dengan batasan bahwa akta yang dibuat tersebut tidak dikecualikan pembuatannya kepada pejabat lain yang ditentukan oleh undang- undang tanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang telah dibuat dihadapannya dan/atau oleh Notaris selama menjalankan tugas menjadi Notaris, adalah sampai akhir hayat atau meninggal dunia, dengan demikian Pasal 65 UU  No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini harus dibaca demikian karena tidak ada penjelasan lebih lanjut didalam  Penjelasan UU No. 2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.Hal ini penting karena apabila tidak ditetapkan batas waktu tanggungjawab tersebut, maka tidak menutup kemungkinan diusia tua rentapun Notaris masih akan dimintai keterangan tentang akta-akta yang telah dibuat selama yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum negara.Pengaturan tentang kadaluwarsa harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan batas berakhirnya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya.Kata Kunci: Notaris; Akta; Tanggung jawab
Sosialisasi Administrasi Keperdataan Kependudukan di Desa Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya Hazilina Hazilina; Gembongseto Hendro Soedagoeng; Heru Yudi Kurniawan
Jurnal Buletin Al-Ribaath Vol 17, No 2 (2020): Buletin Al-Ribaath
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/br.v17i2.2481

Abstract

Warga Negara Indonesia wajib mentaati segala peraturan atau hukum tujuannya untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, dalam upaya memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib untuk mentaati hukum yang ada dan hal ini sudah tertulis di dalam Undang-undang Dasar 1945. Konsekuensinya setiap warga Negara wajib memiliki dokumen kependudukan dan lain-lain baik yang dikeluarkan oleh instansi kependudukan dan instansi Pencatatan Sipil maupun instansi pelaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.Ketentuan yang perlu diperhatikan adalah dalam setiap hubungan yang terjadi di dalam masyarakat menimbulkan terjadinya peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan semua peristiwa tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang kesemuanya itu diatur oleh aturan-aturan hukum. Seperti apabila terjadi suatu Perkawinan, bagi semua warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia ataupun tidak sepanjang status nya sebagai warga Negara Indonesia maka harus mentaati dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Setiap warga Negara Indonesia wajib memiliki dokumen administrasi keperdataan sebagai tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketentraman dan keadilan.Terkait dengan persoalan tersebut maka diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya dokumen yang berhubungan dengan administrasi keperdataan bagi warga masyarakat.
Implementasi Konseling Berbasis Teknologi dan Pelatihan Soft Skills dalam Pengembangan Karir Anak Panti Asuhan: Studi Kasus di Panti Asuhan 'Aisyiyah Tunas Harapan: Implementation of Technology-Based Counseling and Soft Skills Training in Career Development for Orphanage Children: A Case Study at Tunas Harapan Orphanage Imran, Yusida; Hazilina, Hazilina; Kurani, Nur
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. Suppl-1 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10iSuppl-1.8246

Abstract

This community service program conducted at the Tunas Harapan Orphanage in Pontianak aims to enhance the career understanding and skills of orphanage children through career guidance and the use of appropriate technology. The program includes various training activities such as job search skills, peer counseling, and career planning. The implementation of crowdfunding websites was also introduced as part of technological innovation to support sustainable career guidance and fundraising efforts. The methodology involved socialization, skill training, psychological testing, and evaluation through assessment forms completed by participants after each training session. The evaluation results indicate significant improvements in the participants' understanding, particularly in job search skills and self-awareness, with average scores of 4.3 and 4.2 on a scale of 5. However, the evaluation also revealed that career and educational planning needs further improvement. The program successfully achieved its primary goal of career development, yet improvements in career planning are necessary to ensure the children have a clearer path for their future. Further programs focusing on deeper career planning and enhanced technological support are recommended for future community service initiatives to optimize and sustain the results achieved.
INTEGRATING LEGAL AND SOCIOCULTURAL STRATEGIES TO ADDRESS WORKPLACE GENDER INEQUALITY IN PONTIANAK Hazilina, Hazilina; Soedagoeng, Gembongseto Hendro
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.80155

Abstract

Abstract This study explores the multifaceted issue of workplace gender inequality in Pontianak by integrating legal and sociocultural approaches to address the persistent challenges faced by women. Despite the presence of legal frameworks such as Law No. 13 of 2003 on Labor and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, enforcement remains inconsistent, and gender-specific barriers, such as the "child penalty" and limited leadership opportunities, persist. The study highlights the importance of harmonizing legal strategies, such as strengthened enforcement mechanisms and inclusive policies, with sociocultural interventions aimed at challenging traditional gender norms. Using a contextual approach, this research draws lessons from international best practices, including Kazakhstan"™s labor laws, while emphasizing the need for localized solutions tailored to Pontianak"™s unique socio-economic and cultural dynamics. Key recommendations include enhancing legal accountability, introducing mandatory paternity leave, promoting gender diversity in leadership, and leveraging community-driven programs to foster cultural shifts. The findings underscore the critical role of collaboration between policymakers, civil society organizations, and the private sector in implementing sustainable strategies to bridge the gender gap. By integrating legal and sociocultural strategies, this study provides actionable insights to create an equitable workplace environment, empowering women while contributing to Pontianak"™s socio-economic development. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi isu multifaset terkait ketimpangan gender di tempat kerja di Pontianak dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosiokultural untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ada, pelaksanaannya masih kurang konsisten, sementara hambatan gender seperti "child penalty" dan keterbatasan akses perempuan ke posisi kepemimpinan tetap menjadi masalah yang signifikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi strategi hukum, seperti penguatan mekanisme penegakan hukum dan kebijakan yang inklusif, dengan intervensi sosiokultural yang bertujuan untuk mengubah norma-norma gender tradisional. Dengan pendekatan kontekstual, penelitian ini mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, termasuk kerangka kerja hukum tenaga kerja Kazakhstan, sambil menekankan perlunya solusi lokal yang disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya unik di Pontianak. Rekomendasi utama meliputi peningkatan akuntabilitas hukum, pengenalan kebijakan cuti ayah wajib, promosi keberagaman gender dalam kepemimpinan, serta pemanfaatan program berbasis komunitas untuk mendorong perubahan budaya. Hasil penelitian ini menekankan peran penting kolaborasi antara pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menerapkan strategi berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan gender. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosiokultural, penelitian ini memberikan wawasan praktis untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberdayakan perempuan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi di Pontianak.
The Development of Android Based on Legal Protection System for Women and Children Hazilina, Hazilina; Alkadri, Syarifah Putri Agustini
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 1 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i1.36235

Abstract

The issue of protecting women and children is becoming a concern in many parts of the world, including Indonesia. Applications can help women and children face dangerous conditions, increase public awareness, and empower them in handling cases of sexual harassment, requiring alternative technology-based solutions. The research method is juridical-empirical using a positivism paradigm, with a population of Pontianak city. Data was collected through literature study, documentation, and questionnaires. The legal protection for women and children in Pontianak City in terms of overcoming violence was found to be good, The community believed that the government was not adequately addressing incidences of abuse against women and children. Supporting factors suggest that the public can be helped by reporting acts of violence online.
Co-Authors Alkadri, Syarifah Putri Agustini Edy Suryadi Firdaus Zar'in Gembongseto Hendro Soedagoeng Gembongseto Hendro Soedagoeng Herawati Herawati Iin Maulina Kurniawan, Heru Yudi nur Kur'ani Tri Atika Febriany Yusida Imran