Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol
Deliani Deliani
Universitas Amir Hamzah
Economics, Econometrics & Finance

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI TERHADAP KONFLIK ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK: ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI TERHADAP KONFLIK ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK Deliani Deliani
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i1.10958

Abstract

Penambahan cabang-cabang Bank dan pelayanan bank telah telah menjangkau sektor pedesaan dan masyarakat didorong untuk membuka rekening sekecil apapun. Dalam rangka menarik minat nasabah untuk menyimpan dana dalam bank, beberapa bank mengadkan undian , menawarkan hadiah-hadiah, mempromosikan iklan-iklan yang lihai , menawarkan bunga dan biaya-biaya yang lebih menarik. Kegiatan penghimpunan dana bagi bank pada masyarakat itu meliputi transaksi-transaksi dalam pemberian kredit , pemanfaatan sarana –sarana dan fasilitas bank seperti penyediaan kartu kredit, ATM, surat-surat berharga dan lain-lain. Dari pemaparan diatas , maka jelaslah bahwa kedudukan bank adalah sebagai lembaga yang berhubungan erat dengan masyarakat dan mempunyai hubungan intermediasi dengan masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen , baik perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit, kedudukan nasabah bank merupakan konsumen yang harus memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi nasabah bank seharusnya sudah dilakukan pada tahap pra-perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian . Ketika hubungan hukun antar Bank dengan nasabah mulai tercipta, maka sejak itu terbuka kemungkinan sengketa antara pihak . Penyelesaian sengketa antar pihak tersebut dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK-ANAK Deliani Deliani
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11114

Abstract

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perujuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan,karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.
UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL deliani deliani; Nufaris Elisa
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11318

Abstract

Korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, serta perekonomian negara yang mana perbuatan tersebut yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya. Mengingat peran dan kedudukan pegawai negeri yang terpenting sebagaimana diuraikan di atas, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri itu terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukannya atau kekuasaannya. dalam Pasal 413 KUHPidana, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan jabatan umum” (de ambtenaar of ander met eenigen open baren dienst voortdurend of tijkdelijk belast persoon) dalam Pasal 415, 416 dan 417 KUHPidana (yang semuanya menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pertanggungjawaban pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa pegawai negeri merupakan manusia yang merupakan subyek hukum, maka dalam pertanggungjawabannya dapat dilihat dari kemampuan untuk bertanggungjawab.
DIYAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEMATIAN AKIBAT KELALAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS deliani deliani; Nufaris Elisa
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11731

Abstract

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia. Penyebab lain dari terjadinya peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas adalah karena adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kekurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Untuk mengetahui aturan pidana terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian. Untuk mengetahui tindak pidana apa yang diancam hukuman diyat berdasarkan hukum Islam. Untuk mengetahui apakah diyat dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan Yusriana Yusriana; Deliani Deliani
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 6 No. 1 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penadahan diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka topik utama penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Meningkatnya tindak pidana penadahan kenderaan bermotor hasil pencurian ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor intern yang terdiri dari faktor individu, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor ekstern yang dapat mempengaruhinya yakni faktor lingkungan dan faktor pekembangan teknologi dan budaya. Untuk menanggulangi agar tindak pidana penadahan dengan pencurian ini tidak terus meningkat, maka perlu diupayakan penanggulangannya.
Co-Authors Nufaris Elisa Yusriana Yusriana