Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Nufaris Elisa
Universitas Amir Hamzah
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK Nufaris Elisa
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11108

Abstract

Satu bidang yang menjadi sasaran kebijakan hukum pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara selain sumber pendapatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUUAPBN) yang disusun oleh pemerintah yang menempatkan pajak sebagai pendapatan utama. Demikian pentingnya pajak bagi negara, pemungutannya didasarkan pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh 2 manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan. Pengaturan pajak bumi dan bangunan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
TINJAUAN HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY (CSR) MENURUT UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Nufaris Elisa; Rahmadany Rahmadany
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11313

Abstract

Perseroan Terbatas dalam menjalankan tugasnya harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan Perseroan Terbatas, dua komponen itu kita kenal dengan shareholder dan stakeholder. Shareholder adalah komponen yang terkait dengan internal Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan Stakholder adalah semua pihak diluar para pemegang saham yang terkait dengan kegiatan Perseroan Terbatas. Peranan dari komponen stakholder sangat menentukan kelangsungan hidup perseroan Terbatas. Keberadaan sebuah Perseroan Terbatas di sebuah lingkungan Masyarakat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manfaat dari Aktivitas Corproate Social Responcibility (CSR) yaitu memperkuat kerekatan sosial bukan hanya tercipta untuk perusahaan sendiri atau masyarakat sendiri, tetapi juga untuk hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Selain masyarakat mendapat manfaat dan perusahaan juga mendapat manfaat hubungan antara keduanya semakin baik, dan ini berimbas pada munculnya bentuk-bentuk kerjasama baru.
UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL deliani deliani; Nufaris Elisa
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11318

Abstract

Korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, serta perekonomian negara yang mana perbuatan tersebut yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya. Mengingat peran dan kedudukan pegawai negeri yang terpenting sebagaimana diuraikan di atas, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri itu terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukannya atau kekuasaannya. dalam Pasal 413 KUHPidana, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan jabatan umum” (de ambtenaar of ander met eenigen open baren dienst voortdurend of tijkdelijk belast persoon) dalam Pasal 415, 416 dan 417 KUHPidana (yang semuanya menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pertanggungjawaban pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa pegawai negeri merupakan manusia yang merupakan subyek hukum, maka dalam pertanggungjawabannya dapat dilihat dari kemampuan untuk bertanggungjawab.
DIYAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEMATIAN AKIBAT KELALAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS deliani deliani; Nufaris Elisa
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11731

Abstract

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia. Penyebab lain dari terjadinya peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas adalah karena adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kekurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Untuk mengetahui aturan pidana terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian. Untuk mengetahui tindak pidana apa yang diancam hukuman diyat berdasarkan hukum Islam. Untuk mengetahui apakah diyat dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian.
ANALISA HUKUM TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DPR DALAM HAK INTERPELASI DAN HAK ANGKET Nufaris Elisa
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2730

Abstract

Penelitian ini berisikan tentang fungsi pengawasan DPR dalam hak interpelasi dan hak angket yang terjadi pada masyarakat dan memerlukan undang-undang serta keputusan dewan melalui sidang DPR. Hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki oleh DPR.  Untuk megajukan hak interpelasi maka syarat yang harus dipenuhi minimal sedikitnya 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Saat ini banyak perubahan yang terjadi dalam perkembangan peran parlemen, diantaranya adalah pembuatan undang-undang yang merupakan pekerjaan bersama antara para legislator. Kebanyakan saat ini, legislator hanya memodifikasi rancangan undang-undang yang diajukan oleh pihak pemerintah tanpa berinisiatif dalam mengajukan rancangan sendiri. Fungsi parlemen harusnya menampung keluhan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat guna menjadi pegangan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas sudah berkurang. Untuk mengusulkan hak interpelasi harus dilengkapi dengan dokumen yang memuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.  Undang-undang yang mengatur hak interplasi, antara lain adalah pasal 173 yang berisi tentang syarat minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi, materi kebijakan pelaksanaan kebijakan, harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota DPR. Dalam pasal 175, DPR berhak memutuskan menerima atau  Menolak jawaban sebagaimana pasal 174. Ada beberapa contoh penggunaan hak interplasi dalam anggota parlemen, antara lain: 1) Hak Interpelasi Lumpur Lapindo, 2)Hak angket penyelenggaraaan Haji 1429H, Hak Angket BBM. Dimana dalam semua kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya amandemen UUD 1945 kedudukan DPR masih lemah, karena dasar hukum pembentukan DPR adalah pasal IV aturan peralihan UUD 1945 yang berisikan bahwa segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa nufaris elisa
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 6 No. 1 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara memiliki pemerintahan, gunamelakukan pemerintahan yang efektif dan efesien maka dibentuk pemerintahan daerah. Setiap pemerintahan yang dilakuan akan menggunakan kebijakan otonami daerah yang berisikan tata cara pengisian rumah tangga daerah. Otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Studi kepustaka dan studi Lapangan. Dengan jenis penelitian Deskrptif Kualitatif. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan membahas permasalahan dalam menentukan Bagaimana kondisi dan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Desa. Dari penelitian ini diperoleh hasil Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan Otonomi desa berada di kepala desa dengan tugas dan wewnang yang teah ditetapkan seperti: memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat desa. Untuk terwujudnya otonomi daerah maka upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemberdayaan kemampuan masyarakat desa dalam meningkatkan serta menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan patner kerja dari kepala desa dalam menyelenggarakan pemerinthan desa. Lembaga ini berfungsi layaknya lembaga legislatif desa, fungsi lembaga ini harus ada berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014.
Co-Authors Deliani Deliani Rahmadany Rahmadany