Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial
Sri Istiawati
Universitas Amir Hamzah
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Juripol

 1 
KEDUDUKAN PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM SENGKETA KONSUMEN Sri Istiawati
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i1.11034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga untuk memahami implementasi undang-undang tersebut di masyarakat. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelitian normatif, kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan , kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan metode kepustakaan dari berbagai buku, sumber bacaan, perundang-undangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa ditinjau dari aspek yuridis Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian konsumen di ranah sengketa konsumen, akan tetapi jika dilihat dari sisi implementasi peraturan tersebut, tujuan dari perlindungan konsumen menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata belum terlaksana dengan cukup baik sehingga masyarakat pada umumnya juga belum terlalu memahami kewajiban pelaku usaha untuk memberikan hak konsumen yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA Sri Istiawati
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11111

Abstract

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga telah dijawab oleh pemerintah dengan adanya PERMENAKER RI Nomor 2 Tahim 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna (majikan) dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekeija, dan dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing masing pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), adalah badan usaha yang wajib memiliki SIU-LPPRT, dan telah mendapat izin tertulis dari Gubemur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT, berperan untuk menyeleksi calon pengguna PRT, memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekeija dengan baik, memonitor PRT yang telah disalurkan pada Pengguna, mengembalikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam hal PRT tidak bersedia mclanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kuranguya 6 (enam) bulan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK MENURUT UU NO. 20 Tahun 2016 DI KOTA MEDAN Sri Istiawati
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11730

Abstract

Adanya perkembangan teknologi dan informasi maka banyak bermunculan berbagai produk-produk barang dalam perdagangan barang dan/atau jasa, dimana di dalam produk tersebut melekat suatu merek yang membedakan barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Munculnya merek-merek baru merupakan fenomena yang menarik bagi perkembangan merek di Indonesia, di samping itu dengan bermunculannya merek-merek baru bukan tidak mungkin akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang beritikad tidak baik, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya investasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari penelitian ini menggambarkan Lemahnya pengungkapan pelanggaran terhadap hukum merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyelesaian kasus pelanggaran terhadap hukum merek yang belum sesuai dengan rasa keadilan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan undang-undang merek belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang merek tersebut yaitu : penegakan hukum, kepatuhan pengusaha dan profesionalisme aparat penegak hukum.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan Umroh Sri Istiawati
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 6 No. 1 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi wanprestasi terhadap perjanjian perjalanan umroh menurut buku III Kitab Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian dan juga untuk memahami implementasi undang-undang tersebut di masyarakat. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelitian normatif, kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dari berbagai buku, sumber bacaan, perundang-undangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa ditinjau dari aspek yuridis Buku III Kitab Undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum dan juga akibat hukum bila terjadi wanprestasi atau lalai, akan tetapi jika dilihat dari sisi implementasi peraturan tersebut, tujuan dari perlindungan dalam melakukan hak dan kewajiban menurut Kitab Undang Hukum Perdata belum terlaksana dengan cukup baik sehingga masyarakat pada umumnya juga belum terlalu memahami akibat hukum dalam terjadinya tindakan wanprestasi untuk memberikan hak-hak saat terjadinya wanprestasi sesuai yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Persfektif Hukum Positif Sri Istiawati; Nufaris Elisa
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 8 No. 1 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bisnis itu merupakan pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat satu sama lain. Akan tetapi sebagai sebagai produsen (owner) dan konsumen harus memahami etika bisnis serta prinsip dalam berbisnis supaya tidak menciderai satu sama lain. Saat ini banyak lembaga jasa memberikan kemudahan dalam memberi pinjaman online serta tidak memahami aturan OJK sehingga permasalahan hanya menyalahkan salah satu pihak saja. Tujuannya penelitian ini untuk memberikan penjelasan terhadap produsen untuk melengkapi administrasinya baik secara formal atau materil. Dan sebagai konsumen memahami etika Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan hukum Islam. Supaya lebih memahami secara konsep hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan pinjaman online. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa sebagai produsen dan konsumen harus melengkapi persyaratan dan harus ada legalitas. Supaya ketika ada permasalahan bisa di proses secara hukum
Co-Authors Deliani Nufaris Elisa Saniah Yusriana